Sidang Paripurna MPR, Susilo Bambang Yudhoyono Absen Lagi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri menghadiri sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD di Ruang Rapat Paripurna I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 16 Agustus 2017. Tempo/Angelina Anjar Sawitri

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri menghadiri sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD di Ruang Rapat Paripurna I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 16 Agustus 2017. Tempo/Angelina Anjar Sawitri

    TEMPO.COJakarta - Majelis Permusyawaratan Rakyat RI hari ini menggelar sidang paripurna dan dari para mantan presiden yang diundang, hanya BJ Habibie dan Megawati Sukarnoputri yang tampak hadir.

    Sementara itu, Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, tak tampak hadir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu, 16 Agustus 2017. 

    Ketua MPR Zulkifli Hasan hanya menyapa Habibie dan Megawati dalam sambutannya.
    Baca: 
    Doa Tifatul Sembiring di Sidang MPR: Agar Presiden Jokowi Gemuk
    Sidang Paripurna MPR, Jokowi Puji Kinerja Beberapa Lembaga Negara

    Semenjak selesai menjadi presiden, SBY belum pernah hadir di sidang tahunan MPR. Tahun 2015 ia absen lantaran berada di luar negeri, sedangkan pada 2016 ia berada di luar kota.

    Belum ada penjelasan dari pihak DPP Demokrat ihwal absennya SBY. Sehari sebelumnya, SBY berada di Jakarta dan hadir mengisi diskusi dialog kebangsaan "Mengelola Keberagaman, Meneguhkan Keindonesiaan" yang digelar Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

    Sidang paripurna MPR tahun ini memiliki agenda tunggal, yaitu mendengarkan pidato Presiden tentang kinerja semua lembaga negara. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo mengingatkan pentingnya persatuan dan kekompakan antarlembaga negara.

    Jokowi menuturkan, di tahun ketiga masa bakti Kabinet Kerjanya ini, pihaknya akan berfokus meratakan ekonomi yang berkeadilan. Menurut dia, pembangunan harus masuk sampai ke daerah-daerah perbatasan.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.