Ruang Digeledah KPK, Wali Kota Malang: Saya Tak Tahu Kasus Apa

Reporter

Penyidik KPK saat melakukan penggeledahan di ruang kerja Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah Kota Malang di Balaikota Malang, Jawa Timur, 9 Agustus 2017. Dari penggeledahan di ruang kerja Wali Kota Malang, Mochamad Anton, penyidik KPK menyita sejumlah barang bukti dan dokumen penting. TEMPO/Aris Novia Hidayat

TEMPO.CO, Malang - Wali Kota Malang Mochamad Anton mengaku tak tahu menahu atas kasus dugaan korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejak pukul 9.00 WIB dia menemani dan melayani penyidik KPK mengumpulkan barang bukti di ruang kerjanya.

"TIdak ada pemeriksaan ke saya, demi Allah demi Rosul. Saya tidak tahu berkas yang diambil yang mendampingi pak Sekda," katanya usai penggeledahan. Penyidik KPK menggeledah ruang kerja Wali Kota, Wakil Wali Kota Malang, Sekretaris Daerah Kota Malang, Asisten 1 dan Asisten 2 Pemerintah Kota Malang.

Baca juga: KPK Tetapkan Ketua DPRD Malang sebagai Tersangka

Di Jakarta, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, KPK telah menetapkan Ketua DPRD Kota Malang dan seorang kepala dinas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Namun ia tidak menjelaskan apakah penggeledahan di Malang terkait dengan penetapan tersangka ini.

Wali Kota Malang Anton mengaku ruangannya tidak digeledah KPK. "Ruang saya dipinjam untuk penataan berkas," kata Wali Kota. Penyidik KPK, katanya, tak memintai keterangan. Selama sembilan jam dia menemani penyidik KPK memeriksa dan mengumpulkan sejumlah dokumen sebagai barang bukti.

"Tidak ada pertanyaan sama sekali, saya hanya menunggu," katanya. Dia mengaku tak dimintai keterangan sama sekali oleh penyidik. Sebanyak tiga koper dokumen disita sebagai barang bukti.

Karena kedatantan tamu dari KPK, katanya, Anton memilih berdiam di kantor menemani penyidik. Selama seharian Anton berada di ruang kerjanya. Dia tak keluar ruangan sejak pagi. Anton meninggalkan ruang kerja, setelah KPK mengangkut tiga koper berisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang.

Baca: Penyidik KPK Geledah Ruang Kerja Wali Kota Malang 

"Dokumen APBD induk 2015. Semua diangkut," kata Sekretaris Daerah Kota Malang, Wasto. Dia mengaku tak tahu penyitaan berkas dan dokumen itu terkait kasus apa. Wasto yang baru dilantik sejak Jumat pekan lalu, mengaku tak tahu dokumen apa saja yang ada di ruang kerjanya.

Wasto mengaku setahun lalu sempat diminta keterangan penyidik KPK di Jakarta. Dia diperiksa terkait kapasitasnya saat itu sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang.

"Saya diminta KPK  menjelaskan proses APBD sesuai fungsi Bappeda," ujarnya. Termasuk mekanisme penyusunan anggaran tersebut.

EKO WIDIANTO






Hakim Agung Kena OTT KPK, Adanya Mafia Peradilan Tak Lagi Samar-samar?

7 jam lalu

Hakim Agung Kena OTT KPK, Adanya Mafia Peradilan Tak Lagi Samar-samar?

Hakim Agung Dimyati ditetapkan sebagai tersangka bersama 9 orang lainnya dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara KSP Intidana.


Tokoh Agama Papua Yakin KPK Profesional Tangani Kasus Lukas Enembe

9 jam lalu

Tokoh Agama Papua Yakin KPK Profesional Tangani Kasus Lukas Enembe

Tokoh Gereja Kristen Indonesia di Tanah Papua itu meminta masyarakat tidak melakukan provokasi dalam bentuk apa pun dalam kasus Lukas Enembe.


Firli Bahuri Sebut KPK Akan Kejar dan Tangkap Perampok Anggaran Petani

10 jam lalu

Firli Bahuri Sebut KPK Akan Kejar dan Tangkap Perampok Anggaran Petani

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bakal menjerat siapa pun yang melakukan korupsi program kesejahteraan petani jika memiliki kecukupan alat bukti.


4 Kasus Suap Jual-Beli Putusan yang Mengguncang Mahkamah Agung

12 jam lalu

4 Kasus Suap Jual-Beli Putusan yang Mengguncang Mahkamah Agung

Sebelum Sudrajad Dimyati, Mahkamah Agung pernah juga tercoreng oleh kasus-kasus suap lainnya yang ditangani KPK.


Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

13 jam lalu

Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan Dana Otsus Papua yang sebelumnya disinggung oleh Mahfud MD.


MAKI Sebut Lukas Enembe Terlacak Main Judi di 3 Negara Ini

14 jam lalu

MAKI Sebut Lukas Enembe Terlacak Main Judi di 3 Negara Ini

PPATK menemukan dugaan aliran dana jumbo dari Lukas Enembe ke kasino-kasino judi di luar negeri.


MAKI Punya Bukti Lukas Enembe Cukup Sehat untuk Bisa Diperiksa KPK

15 jam lalu

MAKI Punya Bukti Lukas Enembe Cukup Sehat untuk Bisa Diperiksa KPK

Menurut MAKI, perjalanan yang kerap dilakukan Lukas Enembe itu menunjukkan bahwa Lukas seharusnya bisa memenuhi panggilan KPK pada Senin besok.


KPK Diminta Usut Dugaan Suap Rekrutmen Hakim Agung

17 jam lalu

KPK Diminta Usut Dugaan Suap Rekrutmen Hakim Agung

Boyamin mengapresiasi kinerja KPK yang mampu mencetak rekor dengan menetapkan seorang hakim agung sebagai tersangka, yaitu Sudrajad Dimyati.


Gonjang ganjing Mahfud MD Soroti Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Apa Masalahnya?

18 jam lalu

Gonjang ganjing Mahfud MD Soroti Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Apa Masalahnya?

Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan dana Otsus Papua sejak 2001 yang dikeluarkan pemerintah mencapai angka Rp 1.000 triliun. Apa masalahnya?


KPK Usul MA Rotasi Pegawainya Setiap Dua Tahun agar Suap Hakim Agung Tak Terulang

1 hari lalu

KPK Usul MA Rotasi Pegawainya Setiap Dua Tahun agar Suap Hakim Agung Tak Terulang

Alexander Marwata mengatakan KPK memberikan rekomendasi ke Mahkamah Agung untuk secara rutin merotasi pegawainya