Rhoma Irama Gugat UU Pemilu karena Ingin Jadi Calon Presiden

Reporter

Ketua Umum Partai Idaman Rhoma Irama, memukul gong dalam pembukaan Musyawarah Koordinasi Nasional Partai Idaman di Asrama Haji, Jakarta, 16 Mei 2017. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta  - Ketua Umum Partai Islam Damai Aman (Idaman) Rhoma Irama mendaftarkan uji materi Undang-Undang Pemilihan Umum 2019 ke Mahkamah Konstitusi, Rabu, 9 Agustus 2017 pukul 10.30. Rhoma meminta MK menguji pasal-pasal terkait ambang batas pencalonan presiden dan verifikasi partai politik yaitu Pasal 173 ayat 1, Pasal 173 ayat (3) dan Pasal 222.

Menurut Sekretaris Jenderal Partai Idaman Ramdansyah, partainya mengalami kerugian konstitusional bila undang-undang tersebut berlaku. Partai Idaman yang hendak mencalonkan Rhoma Irama sebagai calon presiden 2019,  terhambat aturan di Pasal 222 tentang presidential threshold sebesar 20 persen.

Baca: Ditanya Soal Maju Jadi Capres 2019, Begini Jawaban Rhoma Irama

"Pasal 222 UU Pemilu 2019 ini nyata-nyata memangkas hak konstitusional Partai Idaman yang telah memutuskan dalam rapat pleno untuk mengusung Rhoma Irama sebagai calon presiden," katanya dalam keterangan tertulisnya.

Sebab, kata Ramdansyah, Pasal 222 UU a quo ini hanya memberikan kesempatan untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden kepada partai politik yang memilki kursi di DPR berdasarkan hasil pemilu 2014. Ramdansyah menilai aturan tersebut tidak relevan dan kadaluwarsa lantaran pilpres dan pileg 2019 berlangsung serentak.

"Sehingga dalam posisi demikian maka seluruh partai politik dalam posisi yang sama, yakni 0 persen kursi atau 0 persen suara sah (dimulai dari nol)," ucapnya.

Simak: Rhoma Irama Beri Sinyal Bakal Maju Pilpres 2019

Terkait aturan mengenai verifikasi partai, Partai Idaman meminta frasa “telah ditetapkan” pada Pasal 173 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Partai Idaman meminta pula agar MK memutuskan Pasal 173 ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Ramdansyah menjelaskan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu mengatur partai politik peserta pemilu ditetapkan atau lulus verifikasi oleh KPU. Sedangkan di Pasal 173 ayat (3) partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai partai peserta Pemilu.

Ia menilai ketentuan Pasal 173 ini bersifat diskriminatif dikarenakan partai politik yang baru berbadan hukum diwajibkan untuk ikut verifikasi untuk menjadi peserta pemilu 2019, sedangkan Partai politik peserta pemilu 2014 tidak diwajibkan.

Lihat: Rhoma Irama Harap Partai Idaman Jadi Pemersatu Bangsa

"Ketentuan ini nyata-nyata telah melanggar asas hukum yang bersifat universal yakni asas lex non distinglutur nos non distinguere debemus, hukum tidak membedakan dan karena itu kita harus tidak membedakan," ucapnya.

Seluruh partai politik baik yang baru dan lama wajib diversifikasi ulang. Sebabnya pada Pemilu 2019 ada penambahan satu provinsi dan 11 kabupaten/kota hasil pemekaran 2015. "Jelas ada perbedaan geopolitis," kata Ramdansyah.

AHMAD FAIZ






Menikmati Goyang Inul Daratista dan Energinya di Hari Pertama Gelaran Pestapora

1 hari lalu

Menikmati Goyang Inul Daratista dan Energinya di Hari Pertama Gelaran Pestapora

Tampil dengan format full band pada pukul 21.30 tepat, Inul Daratista sungguh bisa membuat para milenial dan generasi Z yang datang berjoget ria.


Politikus Gerindra Anggap Nomor Urut Partai Hanya soal Teknis

4 hari lalu

Politikus Gerindra Anggap Nomor Urut Partai Hanya soal Teknis

Namun politikus Gerindra ini mengakui, semakin kecil angka urutan partai politik maka akan semakin mudah untuk mengenalkan kepada masyarakat.


MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

8 hari lalu

MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Boyamin mengatakan RUU Perampasan Aset telah disusun sejak 2019. Namun DPR terkesan menolak mengesahkan RUU tersebut.


MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

10 hari lalu

MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

MK mengklarifikasi bahwa pernyataan tersebut merupakan jawaban dalam diskusi informal pada saat menjawab wartawan yang bertanya lewat chat WA.


Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

10 hari lalu

Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

Din Syamsuddin meminta MK mencopot juru bicaranya karena telah bicara soal kemungkinan presiden 2 periode bisa jadi calon wakil presiden.


Survei SMRC: Dukungan untuk Golkar, PPP, dan PAN Melemah Dibandingkan 2019

22 hari lalu

Survei SMRC: Dukungan untuk Golkar, PPP, dan PAN Melemah Dibandingkan 2019

Jika tren ini berlanjut, hanya Golkar yang diprediksi akan lolos parliamentary threshold untuk Pemilu 2024


Dewan Pers Apresiasi Putusan MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Pers

25 hari lalu

Dewan Pers Apresiasi Putusan MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Pers

Adanya tuduhan bahwa Pasal 15 ayat 2 UU Pers membuat Dewan Pers memonopoli pembuatan peraturan tentang pers juga dibantah MK.


PKS Gugat Presidential Threshold ke MK, Muzammil: Kami Beda dengan Belasan Gugatan Sebelumnya

27 Juli 2022

PKS Gugat Presidential Threshold ke MK, Muzammil: Kami Beda dengan Belasan Gugatan Sebelumnya

PKS buka suara soal dasar gugatan Presidential Threshold (PT) 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Respons Putusan MK, Wamenkumham Dukung Penelitian Ilmiah Ganja Medis

21 Juli 2022

Respons Putusan MK, Wamenkumham Dukung Penelitian Ilmiah Ganja Medis

Penelitian soal ganja medis seperti yang diminta oleh MK bisa dilakukan oleh pemerintah, selagi DPR membahas revisi UU Narkotika.


MK Perintahkan Pemerintah Segera Kaji Ganja Medis

20 Juli 2022

MK Perintahkan Pemerintah Segera Kaji Ganja Medis

MK tetap menolak gugatan legalisasi ganja medis. Menganggap manfaatnya tidak berbanding lurus dengan akibatnya.