Menteri Yasonna Beri Sinyal Segera Bubarkan Ormas selain HTI  

Reporter

Puluhan peserta aksi yang tergabung Gerakan mahasiswa Pembebasan melakukan demo menentang penetapan Perpu tentang pembubaran ormas di Bundaran Patung Kuda Jakarta, 12 Juli 2017. Dalam aksinya mereka menolak pembubaran ormas islam seperti HTI. TEMPO/Amston Probel

TEMPO.COJakarta - Pemerintah sedang mengkaji rencana pembubaran organisasi kemasyarakatan selain Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan pengkajian dilakukan karena sudah ada indikasi mengenai organisasi berbahaya lainnya. 

"Polisi kan sudah menyampaikan ke publik bahwa ada indikasi-indikasinya, tapi kami kan belum ada bukti," kata Yasonna di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis, 3 Agustus 2017.

Baca: Wiranto: Ulama Dukung Pemerintah Bubarkan Ormas Anti-Pancasila

Yasonna enggan mengungkapkan ormas lain yang dimaksud. Yang jelas, dia memastikan, pembubaran ormas radikal tidak dilakukan sembarangan. Pemerintah, kata dia, perlu melengkapi bukti-bukti pelanggaran ormas tersebut. “Tidak bisa hanya bermodal indikasi,” ujarnya. “Kalau ada laporan, kami kaji dahulu.”
 
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM resmi mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia pada 19 Juli lalu. Pencabutan badan hukum perkumpulan HTI dilakukan setelah Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Dengan terbitnya Perpu tersebut, pemerintah tak lagi harus melalui proses pengadilan untuk membubarkan ormas. HTI pun telah melayangkan uji materi terhadap beleid tersebut ke Mahkamah Konstitusi karena menganggap hal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Rencananya, MK menggelar sidang kedua pekan depan setelah pekan lalu menggelar pemeriksaan pendahuluan terhadap berkas gugatan HTI.

Simak pula: Presiden PKS Nyatakan Partainya Tolak Perpu Ormas, Ini Alasannya

Kepala Unit Kerja Presiden (UKP) Pembinaan Ideologi Pancasila Yudi Latief mengatakan lembaganya—baru dibentuk Jokowi pada akhir Mei lalu—belum mengidentifikasi ormas yang bertentangan dengan dasar negara. Menurut dia, struktur kedeputian bidang pengkajian dan evaluasi, yang baru sebulan bekerja, akan memonitor ormas, termasuk memberi pertimbangan dilakukannya penindakan jika terbukti radikal. "Berdasarkan review deteksi dini, ada masalah krusial,” katanya.

Yudi mengingatkan timnya bukan eksekutor. “UKP akan melaporkan ke instansi terkait," ujarnya.

Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani berharap pemerintah menunggu hasil uji materi Perpu Ormas di MK. Dia mengingatkan Perpu tersebut hingga kini juga belum dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat.

Meski proses di MK dan DPR tidak menghalangi pemerintah bertindak, Ismail khawatir langkah pemerintah menindak ormas lain setelah HTI akan menimbulkan kontroversi. Apalagi Perpu Ormas ini telah menimbulkan intimidasi terhadap anggota ormas. “Kampanye pemerintah sekarang tidak berhenti pada penghapusan ormas, tapi juga penindakan orangnya. Ini over-action namanya,” katanya.

Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari sependapat dengan Ismail. Dia menilai pemerintah telah gegabah membubarkan ormas HTI. Bila pemerintah terus memburu ormas lain, Feri khawatir akan memanaskan suhu politik. “Ini rawan dimanfaatkan oleh pihak tertentu dan akhirnya merugikan pemerintahan Jokowi,” katanya. 

ISTMAN M.P. | MITRA TARIGAN






Jadi Duta Kekayaan Intelektual, Farel Bisa Inspirasi Para pelajar

39 hari lalu

Jadi Duta Kekayaan Intelektual, Farel Bisa Inspirasi Para pelajar

Diharapkan menjadi inspirasi para pelajar untuk menghormati, menghargai budaya tradisional


Lagu di YouTube Bisa Jadi Jaminan Pinjaman Bank, Yasonna H Laoly Jelaskan Syaratnya

21 Juli 2022

Lagu di YouTube Bisa Jadi Jaminan Pinjaman Bank, Yasonna H Laoly Jelaskan Syaratnya

Yasonna H Laoly mengatakan, pemerintah berupaya melindungi hak kekayaan intelektual para pencipta karya seni ketika menggadaikan karya seninya.


Ribut MS Glow Vs PStore Glow Dipantau Yasonna Laoly: Jangan Abaikan Kekayaan Intelektual

21 Juli 2022

Ribut MS Glow Vs PStore Glow Dipantau Yasonna Laoly: Jangan Abaikan Kekayaan Intelektual

Perseteruan pemilik merek dagang PStore Glow, Putra Siregar dan pasangan selebritas Shandy Purnamasari- Gilang Widya Pramana atau Juragan 99, pemilik brand MS Glow, ikut dipantau Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly.


Yasonna Ajak DIY dan Jateng Gali Potensi Kekayaan Intelektual

21 Juli 2022

Yasonna Ajak DIY dan Jateng Gali Potensi Kekayaan Intelektual

Peraturan kekayaan intelektual sebagai jaminan fidusia telah diteken Presiden Joko Widodo dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif


Yasonna Serahkan Instrumen Aksesi Traktat Budapest

13 Juli 2022

Yasonna Serahkan Instrumen Aksesi Traktat Budapest

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menyerahkan instrumen aksesi Traktat Budapest kepada Direktur Jenderal Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia


Menkumham Yasonna Ikut Diskusi Meja Bundar di Swiss

13 Juli 2022

Menkumham Yasonna Ikut Diskusi Meja Bundar di Swiss

Indonesia telah melakukan reformasi regulasi untuk mendukung pemulihan ekonomi global.


Pakar Prediksi Anies Baswedan Bisa Kena Kampanye Hitam di Pilpres 2024

26 Juni 2022

Pakar Prediksi Anies Baswedan Bisa Kena Kampanye Hitam di Pilpres 2024

Reza Hariyadi menduga ada pihak yang hendak menyeret Anies Baswedan ke dalam politik identitas dengan melakukan pola-pola stigmatisasi dan framing


Kolaborasi KI dan Administrasi Hukum Umum Mudahkan UMK Berbisnis

15 Juni 2022

Kolaborasi KI dan Administrasi Hukum Umum Mudahkan UMK Berbisnis

Pelaku UMKM yang mendaftar KI akan lebih mudah membentuk perseroan perseorangan.


Majelis Sang Presiden Dukung Anies Baswedan, Bala Anies: Kelompok Relawan Palsu

13 Juni 2022

Majelis Sang Presiden Dukung Anies Baswedan, Bala Anies: Kelompok Relawan Palsu

Bala Anies menilai ada upaya untuk menjatuhkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.


Sindir FPI Reborn Dukung Anies, Relawan: Ke Depan Mungkin ISIS

11 Juni 2022

Sindir FPI Reborn Dukung Anies, Relawan: Ke Depan Mungkin ISIS

Deklarator Relawan ANIES, La Ode Basir, menilai kemunculan FPI Reborn demi menjegal Anies Baswedan di Pilpres 2024