Marak Narkoba di Penjara, Yasonna: Pencopotan Kalapas Tidak Cukup  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly memberikan pengarahan kepada warga binaan saat meresmikan pondok pesantren At-Taubah, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas 1  Malang, Jawa Timur 5 Juni 2017. Dengan adanya Pondok pesantren tersebut diharapkan menjadi wadah peningkatan ketakwaan warga binaan selama menjalani hukuman. Foto: Aris Novia Hidayat

    Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly memberikan pengarahan kepada warga binaan saat meresmikan pondok pesantren At-Taubah, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas 1 Malang, Jawa Timur 5 Juni 2017. Dengan adanya Pondok pesantren tersebut diharapkan menjadi wadah peningkatan ketakwaan warga binaan selama menjalani hukuman. Foto: Aris Novia Hidayat

    TEMPO.COJakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly meyakini pencopotan atau mutasi kepala lembaga pemasyarakatan tak akan menyelesaikan masalah peredaran narkoba yang terjadi di berbagai lembaga pemasyarakatan

    Menurut dia, berbagai pembenahan internal dan eksternal masih diperlukan, apalagi setelah kasus penemuan 1,2 juta ekstasi di Lapas Nusakambangan.

    Baca: 
    Buwas Sebut 50 Persen Narkoba Dikendalikan dari Lapas, Artinya...
    Menteri Yasonna Pasang Alat Pendeteksi Narkoba di Lapas

    "Kan dari dulu saya bilang, kami ini tak punya teknologi untuk mendeteksi manusia-manusia ini," ujar Yasonna saat dicegat di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis, 3 Agustus 2017.

    Sejumlah catatan buruk terjadi di Lapas Nusakambangan tahun ini. Misalnya, baru-baru ini, Mabes Polri berhasil mengungkap peredaran 1,2 juta pil ekstasi asal Belanda di Lapas Kelas IIA, Batu, Pulau Nusakambangan. 

    Contoh lain, di awal 2017, lima napi berhasil kabur dari Lapas Nusakambangan, yang dikenal sebagai Alcatraz-nya Indonesia. Salah satu napi yang kabur, Kadarmono, bahkan belum tertangkap.

    Masalah-masalah itu berujung pada pemberian sanksi kepada koordinator Kalapas se-Nusakambangan, Abdul Aris.

    Yasonna menjelaskan, pencopotan atau mutasi tak cukup untuk membenahi keamanan lembaga pemasyarakatan karena rata-rata petugas sudah terkontaminasi. Di sisi lain, Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM juga kekurangan orang, sehingga sulit mencari pengganti yang bersih dan berintegrasi.

    ISTMAN M.P.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.