Repdem Laporkan Wakil Ketua Umum Gerindra ke Polisi

Reporter

Anggota fraksi Gerindra, PAN, Partai Demokrat, dan PKS melakukan walk out karena menolak voting yang menentukan waktu pengambilan keputusan RUU Pemilu, di ruang rapat paripurna DPR RI, Senayan, Kamis, 20 Juli 2017. YOHANES PASKALIS

TEMPO.COSurabaya - Pengurus Dewan Daerah Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Jawa Timur melaporkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono ke Kepolisian Daerah Jawa Timur, Rabu, 2 Agustus 2017. Arief dilaporkan ke polisi terkait dengan pernyataannya terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
 
"Kami melaporkan Saudara Arief Poyuono perihal tuduhan keji yang dialamatkan ke PDI Perjuangan," kata Ketua Repdem Jawa Timur Abdi Edison kepada wartawan setelah keluar dari gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Jawa Timur, Rabu siang, 2 Agustus 2017.

Baca: PDIP Tersinggung Ucapan Wakil Ketua Gerindra, Kaji Jalur Hukum  

Sebelumnya, dalam sebuah pernyataan, Arief menilai langkah yang dilakukan Presiden Joko Widodo dan PDI Perjuangan sama saja menipu rakyat dan merenggut hak konstitusi warga negara. Pernyataan tersebut terkait dengan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20 persen.
 
Arief juga mengatakan PDIP sering membuat lawak politik, sehingga wajar bila partai berlambang banteng itu sering disamakan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Menurut Abdi, sebagai tokoh partai, Arief seharusnya tidak perlu mengeluarkan pernyataan bernada provokatif dan tidak berdasar.

Simak: Sekretaris Jenderal PDIP Hasto: Kami Bukan Partai Komunis

"(Kalau tidak sepakat) semestinya mereka bisa mengambil ranah hukum. Tapi mengapa harus mengeluarkan statement-statement tidak produktif yang menyatakan PDI Perjuangan adalah partai mirip PKI," ujar Abdi didampingi sejumlah pengurus dari enam DPC Repdem se-Jawa Timur.
 
Meski Arief telah meminta maaf, kata dia, itu tidak berarti menggugurkan proses hukum. "Sebagai manusia, kami memaafkan. Tapi sebagai kader partai, kami menjunjung tinggi institusi kami," katanya. 
 
NUR HADI






Perludem Nilai RUU Pemilu Masih Berpeluang Dibahas

10 Maret 2021

Perludem Nilai RUU Pemilu Masih Berpeluang Dibahas

RUU Pemilu masih berpeluang dibahas DPR dan pemerintah karena masuk dalam daftar panjang Prolegnas kendati tak ada di pembahasan 2021.


DPR dan Pemerintah Sepakat Keluarkan RUU Pemilu dari Prolegnas 2021

9 Maret 2021

DPR dan Pemerintah Sepakat Keluarkan RUU Pemilu dari Prolegnas 2021

Delapan fraksi menyatakan setuju RUU Pemilu ditarik dari daftar Prolegnas Prioritas 2021 dan hanya Fraksi Partai Demokrat yang meminta tetap dibahas.


Pemerintah dan DPR Sepakat Cabut RUU Pemilu dari Prolegnas Prioritas

9 Maret 2021

Pemerintah dan DPR Sepakat Cabut RUU Pemilu dari Prolegnas Prioritas

Yasonna Laoly menyatakan pemerintah menyepakati pencabutan RUU Pemilu dari daftar Prolegnas Prioritas 2021.


Pastikan Tarik RUU Pemilu dari Prolegnas, Baleg DPR: Revisi UU ITE Lihat Nanti

9 Maret 2021

Pastikan Tarik RUU Pemilu dari Prolegnas, Baleg DPR: Revisi UU ITE Lihat Nanti

Willy Aditya memastikan bahwa Komisi II DPR RI telah menarik Rancangan Undang-Undang atau RUU Pemilu dari daftar prolegnas


Fraksi PAN Tolak 3 RUU Masuk Prolegnas 2021

9 Maret 2021

Fraksi PAN Tolak 3 RUU Masuk Prolegnas 2021

Penetapan Prolegnas Prioritas 2021 sudah lama mundur karena belum diambil Keputusan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR.


Hasil Rapimnas, Golkar Tolak Revisi UU Pemilu

6 Maret 2021

Hasil Rapimnas, Golkar Tolak Revisi UU Pemilu

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengatakan pilihan itu diambil untuk menjaga stabilitas politik.


Tolak Revisi UU Pemilu, PAN: Usulan PDIP Belum Tentu Cocok dengan Partai Lain

24 Februari 2021

Tolak Revisi UU Pemilu, PAN: Usulan PDIP Belum Tentu Cocok dengan Partai Lain

PAN menolak revisi UU Pemilu. Menurut PAN, revisi akan menguras energi.


PPP Tak Setuju Pembahasan Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada Dipisah

23 Februari 2021

PPP Tak Setuju Pembahasan Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada Dipisah

PPP mengatakan pembahasan revisi UU Pemilu harus satu paket dengan UU Pilkada.


Seperti PDIP, Fraksi PKB Setuju Revisi UU Pemilu Tanpa Normalisasi Pilkada

23 Februari 2021

Seperti PDIP, Fraksi PKB Setuju Revisi UU Pemilu Tanpa Normalisasi Pilkada

Fraksi PKB di DPR menyetujui revisi UU Pemilu. Namun, mereka tak ingin ada normalisasi Pilkada 2022 dan 2023.


Ketua Baleg Sebut Kemungkinan RUU Pemilu Didrop dari Prolegnas 2021

23 Februari 2021

Ketua Baleg Sebut Kemungkinan RUU Pemilu Didrop dari Prolegnas 2021

Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas mengatakan RUU Pemilu kemungkinan besar akan dikeluarkan dari daftar Prolegnas prioritas 2021.