TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan pemerintah menyepakati pencabutan Rancangan Undang-Undang atau RUU Pemilu dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.
"Jadi, pemerintah sepakat untuk yang satu itu, yakni RUU Pemilu, kita cabut," kata Yasonna dalam rapat kerja dengan Baleg DPR, Selasa, 9 Maret 2021.
Rapat kerja Badan Legislasi DPR dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna serta Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam rangka penyempurnaan legislasi nasional RUU Prioritas 2021 dan perubahan Program Legislasi Nasional RUU 2020—2024. Ada empat poin yang disepakati dalam rapat ini.
Pertama, RUU tentang Pemilihan Umum ditarik dari daftar Prolegnas RUU Prioritas 2021 dan digantikan dengan RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diusulkan oleh Pemerintah.
Poin kedua, RUU Larangan Minuman Beralkohol yang semula diusulkan oleh anggota DPR menjadi usulan Badan Legislasi.
Ketiga, jumlah Prolegnas RUU Prioritas 2021 sebanyak 33 RUU. Terakhir, jumlah perubahan Program Legislasi Nasional 2020—2024 sebanyak 246 RUU.
Baca juga: Pastikan Tarik RUU Pemilu dari Prolegnas, Baleg DPR Belum Putuskan Revisi UU ITE
