Soal Jenderal Polisi dalam Kasus Novel Baswedan, Ini Kata Kapolri  

Reporter

Editor

Elik Susanto

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan pemblokiran aplikasi Telegram oleh pemerintah sebagai respon lantaran pihaknya tidak diberi akses untuk memantau pergerakan terduga teroris yang menggunakan aplikasi tersebut. Jakarta, 17 Juli 2017. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.COJakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan tim penyidik akan mendalami informasi dugaan keterlibatan jenderal kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan. Namun, menurut Tito, informasi yang sudah berulang kali disampaikan Novel tersebut belum menjadi fakta hukum. "Novel baru menyampaikannya melalui media. Tim penyidik akan mendalami untuk menemukan bukti," kata Tito di Balai Sarbini, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Juli 2017.

Novel Baswedan, dalam wawancara dengan Tempo, mengungkapkan ihwal dugaan perintah jenderal polisi untuk mengaburkan fakta dan bukti peristiwa penyiraman air keras, 11 April lalu. Jenderal aktif ini diduga memerintahkan tim penyidik menghapus sidik jari pelaku yang tertinggal di cangkir tempat air keras saat olah tempat kejadian perkara. Jenderal ini juga diduga terlibat dalam sejumlah rencana penyerangan terhadap Novel dan penyidik lain KPK.

Baca: 105 Hari Pelaku Tak Terungkap, Novel Baswedan: Kami Tidak Gentar

Menurut Tito, tim penyidik belum bisa menemui dan memeriksa Novel di Singapura. Tim hanya bisa berangkat jika sudah berkoordinasi dengan KPK dan mendapat izin dari dokter yang menangani perawatan kesehatan mata Novel. Dia berdalih, pemeriksaan Novel merupakan bagian dari kesepakatan koordinasi bersama polisi dan KPK. “Kami belum bisa memproses keterlibatan oknum jenderal polisi karena belum disampaikan langsung ke penyidik," kata Tito. "Saat ini KPK masih sibuk, ya, sekarang lagi gencar-gencarnya menangani kasus e-KTP dan kasus lain."

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, tak bisa memastikan kapan tim lembaga antirasuah bersama tim penyidik kepolisian akan berangkat ke Singapura. Kini Novel telah keluar dari rumah sakit tapi masih harus terus menjalani kontrol oleh tim medis. Novel sedang menjalani pemulihan kondisi mata kiri sebelum tim dokter memutuskan pelaksanaan operasi besar. “Kami masih koordinasikan semuanya,” kata Febri.

Baca: Kapolri: Polri Siapkan Pemeriksaan untuk Novel Baswedan

Sebelumnya, Ketua Tim Sub-Komisi Pengawasan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Maneger Nasution mengatakan timnya juga belum memperoleh bukti kuat keterlibatan perwira tinggi kepolisian dan penyerangan terhadap Novel. Menurut dia, tim investigasi Komnas HAM memiliki keterbatasan kewenangan yang hanya mengumpulkan bukti dan informasi sementara. Dia menilai, dugaan keterlibatan jenderal tersebut akan ditelusuri tim gabungan pencari fakta yang diajukan dalam rapat paripurna Komnas HAM mendatang. “Awal Agustus akan dibahas untuk rekomendasi pembentukan TGPF,” kata Maneger.

Anggota Koalisi Masyarakat Peduli KPK, Haris Azhar Azis, mengatakan saat ini kepolisian dan KPK memang terbelah dua di lingkup internal masing-masing. Menurut dia, ada tarik-menarik kepentingan yang sama kuat di antara kubu yang memiliki sikap berbeda terhadap penyerangan Novel. Meski demikian, Haris menolak merinci perbedaan sikap yang berkembang di antarkubu di dua lembaga penegak hukum itu. “Saat ini, yang penting, saya mau kasih semangat ke Kapolri Tito Karnavian supaya berani. Kapolri itu cuma satu, dia harus berani dan bisa,” kata Haris.

EGI ADYATAMA | IRSYAN HASYIM 






Mendagri Tegaskan Kepulauan Widi Tidak Boleh Pindah ke Tangan Asing

5 jam lalu

Mendagri Tegaskan Kepulauan Widi Tidak Boleh Pindah ke Tangan Asing

Kemedagri sudah mengecek status PT LII dan saat ini izinnya dibekukan.


Kabar Kepulauan Widi Dilelang, Tito Karnavian: Tujuannya Bukan Buat Dijual

2 hari lalu

Kabar Kepulauan Widi Dilelang, Tito Karnavian: Tujuannya Bukan Buat Dijual

Tito menilai langkah LII mencari investor asing di Kepulauan Widi diperbolehkan karena bukan bersifat jual-beli.


APBD Mengendap di 7 Provinsi, Mendagri: 2024 Mau Pilih Kepala Daerah Seperti Itu?

6 hari lalu

APBD Mengendap di 7 Provinsi, Mendagri: 2024 Mau Pilih Kepala Daerah Seperti Itu?

Tito menuturkan, dengan sisa waktu kurang lebih 30 hari lagi, daerah-daerah tersebut akan sulit untuk merealisasikan serapan APBD di atas 70 persen.


Sembilan Langkah Pokok Pengendalian Inflasi

9 hari lalu

Sembilan Langkah Pokok Pengendalian Inflasi

Tidak mungkin (pengendalian inflasi) diatasi sendiri oleh pemerintah daerah.


Mendagri Periksa Kesiapan Acara Puncak Sail Tidore 2022

11 hari lalu

Mendagri Periksa Kesiapan Acara Puncak Sail Tidore 2022

Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab sebagai Ketua Pelaksana Perayaan Puncak Sail Tidore 2022.


Suap Tambang Ilegal Ismail Bolong

14 hari lalu

Suap Tambang Ilegal Ismail Bolong

Ismail Bolong, mantan anggota polisi Kepolisian Resor Samarinda mengaku acap menyetor miliaran uang kepada para jenderal di Jakarta.


Ajak Kepala Daerah Bantu Gempa Cianjur, Tito: Gunakan Dana Belanja Tidak Terduga

15 hari lalu

Ajak Kepala Daerah Bantu Gempa Cianjur, Tito: Gunakan Dana Belanja Tidak Terduga

Mendagri Tito Karnavian, mengajak kepala daerah di seluruh Indonesia untuk meringankan beban para korban terdampak gempa Cianjur.


Pj Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk Siapkan Program Pengisian Perangkat Daerah hingga Persiapan Pemilu

18 hari lalu

Pj Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk Siapkan Program Pengisian Perangkat Daerah hingga Persiapan Pemilu

Penjabat Gubernur Papua Tengah menyiapkan tujuh program yang akan dilaksanakannya selama 100 hari kerja setelah dilantik pada 11 November lalu.


RUU Provinsi Papua Barat Daya Disahkan, Tito: Target Perppu Pemilu Tuntas Akhir Bulan

20 hari lalu

RUU Provinsi Papua Barat Daya Disahkan, Tito: Target Perppu Pemilu Tuntas Akhir Bulan

Pascadiundangkan, kata Tito, Kementerian Dalam Negeri bakal mencari penjabat Gubernur Papua Barat Daya.


Ribka Haluk Pj Gubernur Perempuan Pertama, Siap Pimpin Papua Tengah Salah Satu DOB Papua

22 hari lalu

Ribka Haluk Pj Gubernur Perempuan Pertama, Siap Pimpin Papua Tengah Salah Satu DOB Papua

Ribka Haluk dilantik Mendagri Tito Karnavian sebagai Pj Gubernur Papua Tengah. Ia penjabat gubernur perempuan pertama, pernah 2 kali jadi Pj Bupati.