Patrialis Akbar Banjiri Anggita Hadiah: Mobil, Pakaian, Dollar...

Reporter

Sidang Patrialis Akbar, Pengacara Ajukan Tahanan Luar. TEMPO/Maria Fransisca

TEMPO.CO, Jakarta - Perempuan yang tertangkap bersama mantan hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar, Anggita Eka Putri, mengenal Patrialis sejak September 2016. Anggita mengaku mantan Meteri Hukum dan HAM itu pernah memberinya hadiah.

"Pernah terima pakaian, uang, dan mobil," kata Anggita saat bersaksi dalam sidang dugaan suap terkait uji materiil di Mahkamah Konstitusi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, 24 Juli 2017. Ia menyebutkan uang terakhir yang diterimanya adalah sebesar US$ 500.

Baca: Suap Patrialis Akbar, Rekaman Ini Ungkap Terdakwa Merayu Hakim  

Semua hadiah itu, kata Anggita, dia terima dari Patrialis sekaligus sekitar bulan November 2016. "Diberikan sebelum umrah," kata dia. Patrialis pergi umrah pada Desember 2016.

Selain itu, Anggita juga mengungkapkan Patrialis pernah menjanjikan apartemen untuknya. Namun, karena ia tak mau tinggal di apartemen, hal itu tidak pernah dibahas lagi.

Anggita juga menuturkan, dirinya pernah diajak Patrialis melihat-lihat rumah di Cibinong. Harga rumah yang dia lihat sekitar Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar. Peristiwa itu terjadi pada 25 Januari 2017, sore hari, sebelum ia dan Patrialis ditangkap KPK.

Anggita mengatakan saat ditangkap KPK, ia tidak sedang berduaan dengan Patrialis. "Saya bersama mama, anak, sepupu, dan Patrialis. Bukan berdua, bukan di hotel, dan bukan di kosan," kata dia.

Baca juga: Patrialis Akbar Didakwa Terima Suap USD 70 Ribu dan Janji Rp 2 M

Patrialis Akbar ditangkap penyidik KPK di Grand Indonesia pada 25 Januari 2017 karena diduga menerima suap dari pengusaha impor daging sapi Basuki Hariman sebesar US$ 70 ribu dan janji Rp 2 miliar. Uang itu diduga diberikan agar Patrialis memenangkan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Kesehatan Hewan dan Peternakan.

MAYA AYU PUSPITASARI






Yasonna Sebut RKUHP Harus Segera Disahkan, yang Belum Puas Gugat ke MK

4 jam lalu

Yasonna Sebut RKUHP Harus Segera Disahkan, yang Belum Puas Gugat ke MK

Yasonna menambahkan RKUHP harus segera disahkan karena menyangkut harga diri anak bangsa.


Kriteria Mantan Napi Dilarang Nyaleg: Eks Napi Korupsi Dilarang Selama 5 Tahun

4 hari lalu

Kriteria Mantan Napi Dilarang Nyaleg: Eks Napi Korupsi Dilarang Selama 5 Tahun

Larangan bagi mantan napi korupsi ini tak berlaku selamanya, melainkan selama lima tahun sejak ia dibebaskan atau keluar dari penjara.


KPU Tanggapi Soal Mantan Narapidana Dilarang Nyaleg Hingga 5 Tahun

4 hari lalu

KPU Tanggapi Soal Mantan Narapidana Dilarang Nyaleg Hingga 5 Tahun

Komisioner KPU mengatakan, putusan MK akan dijadikan rujukan dalam merancang peraturan teknis.


Waspada Penyakit pasca-Bencana Gempa Cianjur

9 hari lalu

Waspada Penyakit pasca-Bencana Gempa Cianjur

Berbagai penyakit mulai menjangkiti para pengungsi gempa Cianjur.


Bulan Depan Panglima TNI Andika Perkasa Pensiun, Berikut Batas Umur Pensiun TNI dan Gajinya

10 hari lalu

Bulan Depan Panglima TNI Andika Perkasa Pensiun, Berikut Batas Umur Pensiun TNI dan Gajinya

Panglima TNI Andika Perkasa bulan depan pensiun. Berapakah batas usia pensiun prajurit TNI, dan berapa besaran gajinya?


MK Tolak Gugatan soal Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden

12 hari lalu

MK Tolak Gugatan soal Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden

Menurut MK, norma Pasal 169 huruf N UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sama sekali tidak membatasi atau menghilangkan hak konstitusional pemohon.


Soal Kontroversi Pelantikan Guntur Hamzah, Ketua MK: Saya Tak Boleh Mengomentari yang Terjadi

12 hari lalu

Soal Kontroversi Pelantikan Guntur Hamzah, Ketua MK: Saya Tak Boleh Mengomentari yang Terjadi

Ketua MK Anwar Usman mengatakan tentang pertanggungjawaban hakim kepada Tuhan saat ditanya soal pelantikan Guntur Hamzah di tengah kontroversi.


Presiden Jokowi Lantik Guntur Hamzah Gantikan Aswanto Sebagai Hakim MK Pagi Ini

12 hari lalu

Presiden Jokowi Lantik Guntur Hamzah Gantikan Aswanto Sebagai Hakim MK Pagi Ini

Presiden Jokowi akan melantik Guntur Hamzah untuk menggantikan Aswanto sebagai Hakim MK pagi ini.


Relawan Anies Baswedan Khawatir Menteri Nyapres Tak Perlu Mundur Berpotensi Konflik Kepentingan

32 hari lalu

Relawan Anies Baswedan Khawatir Menteri Nyapres Tak Perlu Mundur Berpotensi Konflik Kepentingan

Relawan Anies Baswedan menyebut putusan MK soal menteri tak perlu mundur saat jadi Capres 2024 akan menimbulkan konflik kepentingan.


Mk Putuskan Menteri Tak Harus Mundur Saat Nyapres, Ini Bunyi Amarnya

33 hari lalu

Mk Putuskan Menteri Tak Harus Mundur Saat Nyapres, Ini Bunyi Amarnya

MK akhirnya memutuskan menteri tak harus mundur saat jadi calon presiden dan calon wakil presiden. Begini bunyi keputusannya.