Status Hukum Dicabut, HTI Pertanyakan SK dan Surat Peringatan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia, Ismail Yusanto menanggapi pencabutan status badan hukum organisasinya oleh Kementerian Hukum dan HAM di Kantor Pusat HTI, Tebet, Jakarta Selatan, 20 Juli 2017. TEMPO/Irsyan Hasyim

    Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia, Ismail Yusanto menanggapi pencabutan status badan hukum organisasinya oleh Kementerian Hukum dan HAM di Kantor Pusat HTI, Tebet, Jakarta Selatan, 20 Juli 2017. TEMPO/Irsyan Hasyim

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto, mengatakan pasca pencabutan status badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM belum mendapatkan salinan surat keputusan tersebut. Surat peringatan juga tidak pernah diberikan. "Sampai hari belum ada," kata Ismail saat ditemui di Kantor Pusat HTI, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Juli 2017.

    Pemerintah, kata Ismail, telah menganggap HTI telah tidak ada jadi segala aktivitas pun ikut dilarang. Pencabutan status badan hukum akan tidak sesuai prosedur yang dikeluarkan sendiri oleh pemerintah. Harusnya berdasarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 harus diberikan dulu surat peringatan. "Tindakan kesewang-wenangan terhadap kami alami sua kali yakni melalui Perpu Ormas dan pencabutan badan hukum," katanya.

    Baca :

    Yusril: HTI Bakal Gugat Pencabutan Status Badan Hukum ke PTUN
    Begini Sepak Terjang HTI Sebelum Dibubarkan Kemenkumham

    Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
    Manusia, Freddy Harris, mengenai Surat Keputusan (SK) pencabutan Badan Hukum perkumpulan/ormas Hizbut Tahrir
    Indonesia (HTI), hal ini merupakan tindak lanjut atas Perppu Nomor 2 Tahun 2017.

    Menurut Freddy, pencabutan SK telah dilaksanakan pada Rabu, 19 Juli 2017 oleh pemerintah. Pemerintah mengatur penindakan dan sanksi kepada ormas melalui Perppu No. 2 Tahun 2017.

    "Tindakan tegas diberikan kepada perkumpulan/ormas yang melakukan upaya atau aktivitas yang tidak sesuai dengan kehidupan ideologi Pancasila dan hukum NKRI," ujar Freddy di Gedung Sentra Mulia, Kementerian Hukum dan HAM, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu, 19 Juli 2017.

    Freddy mengatakan HTI tercatat di Kemenkumham sebagai Badan Hukum Perkumpulan dengan nomor registrasi AHU-00282.60.10.2014 pada 2 Juli 2014.

    Adapun HTI pada saat mengajukan permohonan Badan Hukum Perkumpulan melakukan secara elektronik. Jika ada pihak-pihak yang berkeberatan dengan keputusan ini dipersilahkan untuk mengambil upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. “Silahkan mengambil jalur hukum,” ujar Dirjen AHU, Freddy Harris menjelaskan.

    Pemerintah, kata Freddy, mengambil langkah pencabutan SK Badan Hukum HTI bukanlah keputusan sepihak. Melainkan hasil dari sinergi badan pemerintah. “Yang berada di ranah politik, hukum, dan keamanan,” ujarnya.

    IRSYAN HASYIM | DA

    Video Terkait:
    HTI Dibubarkan, Juru Bicara HTI Ismail Yusanto: Kami Akan Lakukan Perlawanan Hukum




     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.