HTI dan 16 Ormas Lainnya Besok Gugat Perpu Ormas ke MK

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Pakar hukum tata negara Refly Harun, juru bicara HTI Ismail Yusanto, politikus PPP Arsul Sani, dan Ketua Lakpesdam NU Rumadi dalam diskusi mengenai Perppu Ormas di Restoran Puang Ocha, Jakarta, 16 Juli 2017. Tempo/Angelina Anjar Sawitri

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto, mengatakan organisasinya akan mengajukan judicial review terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) ke Mahkamah Konstitusi.

Menurut Ismail, gugatan tersebut akan dilayangkan pada Senin, 17 Juli 2017. "Yang sudah pasti Hizbut Tahrir. Ada juga Persis (Persatuan Islam). Ada 17 ormas lah," kata Ismail saat ditemui dalam diskusi mengenai Perpu Ormas di restoran Puang Oca, Jakarta, Ahad, 16 Juli 2017.

Baca: Perpu Pembubaran Ormas Akan Diterbitkan, Begini Reaksi HTI

Ismail mengaku tak tahu pasti apakah Front Pembela Islam, organisasi yang dipimpin oleh Rizieq Syihab, termasuk 16 ormas yang mengajukan gugatan Perpu Ormas ke MK. "Mungkin iya karena ada Munarman (juru bicara FPI) di sana," ujar Ismail.

Menurut Ismail, poin utama yang akan digugat adalah peniadaan proses peradilan dalam pembubaran ormas. Dalam Perpu itu, ormas yang melanggar tindakan yang dilarang, salah satunya mengancam ideologi negara, bisa dibubarkan dengan sebelumnya diberikan peringatan tertulis.

Namun, peringatan tertulis diberikan hanya satu kali dalam jangka waktu tujuh hari kerja sejak tanggal diterbitkannya peringatan. Jika ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu tersebut, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi berupa penghentian kegiatan.

Selain akan mengajukan judicial review ke MK, menurut Ismail, HTI bersama beberapa ormas lain akan menggelar demonstrasi untuk memprotes Perpu Ormas. Namun, Ismail menyatakan belum mengetahui kapan aksi besar-besaran tersebut akan digelar.

Simak juga: HTI Segera Gugat Perpu Ormas ke Mahkamah Konstitusi

Pada 12 Juli 2017, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas) diterbitkan. Terbitnya Perpu ini dimaksudkan untuk mencegah munculnya ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Salah satu pihak yang menentang Perpu Ormas adalah HTI. Sedangkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung terbitnya Perpu itu. Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU Robikin Emhas berujar Perpu Ormas bisa mempercepat proses hukum penanganan ormas radikal.

Menurut Robikin, UU Ormas sudah tidak memadai untuk menanggulangi organisasi yang menentang Pancasila serta NKRI. "Dalam hal ini, Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI jelas-jelas membahayakan NKRI dan merongrong persatuan dan kesatuan bangsa," katanya.

ANGELINA ANJAR SAWITRI






Pakar Prediksi Anies Baswedan Bisa Kena Kampanye Hitam di Pilpres 2024

26 Juni 2022

Pakar Prediksi Anies Baswedan Bisa Kena Kampanye Hitam di Pilpres 2024

Reza Hariyadi menduga ada pihak yang hendak menyeret Anies Baswedan ke dalam politik identitas dengan melakukan pola-pola stigmatisasi dan framing


Majelis Sang Presiden Dukung Anies Baswedan, Bala Anies: Kelompok Relawan Palsu

13 Juni 2022

Majelis Sang Presiden Dukung Anies Baswedan, Bala Anies: Kelompok Relawan Palsu

Bala Anies menilai ada upaya untuk menjatuhkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.


Sindir FPI Reborn Dukung Anies, Relawan: Ke Depan Mungkin ISIS

11 Juni 2022

Sindir FPI Reborn Dukung Anies, Relawan: Ke Depan Mungkin ISIS

Deklarator Relawan ANIES, La Ode Basir, menilai kemunculan FPI Reborn demi menjegal Anies Baswedan di Pilpres 2024


Relawan Anies Minta Polisi Cari Dalang FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden

11 Juni 2022

Relawan Anies Minta Polisi Cari Dalang FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden

Kemunculan FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden dinilai untuk menjelekkan Anies Baswedan


Gaduh FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden, Ini Kata Relawan Anies Baswedan

10 Juni 2022

Gaduh FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden, Ini Kata Relawan Anies Baswedan

Relawan Anies Baswedan itu telah mengkaji kemunculan dua kelompok FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden yang belum terjawab hingga sekarang.


Polisi Bakal Gelar Perkara Pemasangan Atribut Mirip Bendera HTI

10 Juni 2022

Polisi Bakal Gelar Perkara Pemasangan Atribut Mirip Bendera HTI

Atribut mirip bendera HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dipasang di acara Majelis Sang Presiden yang mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024


Polisi: Bendera Lafaz Tauhid di Acara Majelis Sang Presiden Bukan Milik HTI

10 Juni 2022

Polisi: Bendera Lafaz Tauhid di Acara Majelis Sang Presiden Bukan Milik HTI

Acara deklarasi mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024 oleh Majelis Sang Presiden sempat ricuh karena atribut mirip bendera HTI


Pakar: FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden Seperti Operasi Khusus Hajar Anies

9 Juni 2022

Pakar: FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden Seperti Operasi Khusus Hajar Anies

Pakar politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menyatakan Anies harus memberi klarifikasi soal dua kelompok tersebut.


Ketua Panitia Majelis Sang Presiden Dukung Anies Disebut NU, PBNU Membantah

9 Juni 2022

Ketua Panitia Majelis Sang Presiden Dukung Anies Disebut NU, PBNU Membantah

Ketua PBNU Ahmad Fahrurrozi mengaku tidak mengenal ketua panitia deklarasi dukung Anies Capres 2024 di Hotel Bidakara.


Ada Bendera HTI, Polisi Periksa LSM Damai Penyelenggara Deklarasi Anies

9 Juni 2022

Ada Bendera HTI, Polisi Periksa LSM Damai Penyelenggara Deklarasi Anies

Polisi periksa sejumlah saksi terkiat penyelenggaraan deklarasi dukungan ke Anies di Hotel Bidakara. Ada bendera HTI terpasang.