Miryam S. Haryani Anggap Dakwaan Jaksa Tak Cermat

Reporter

Mantan anggota Komisi II DPR tahun 2009-2014 Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani (kedua kiri) meninggalkan ruangan usai bersaksi dalam sidang kasus tindak pidana korupsi pengadaan pekerjaan KTP elektronik (E-KTP) dengan terdakwa Sugiharto dan Irman di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, 30 Maret 2017. Jaksa Penuntut Umum KPK meminta agar Miryam S Haryani ditahan karena memberikan keterangan palsu dalam persidangan tersebut. ANTARA FOTO

TEMPO.COJakarta - Mantan anggota Komisi II DPR, Miryam S. Haryani, tak terima dengan dakwaan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 13 Juli 2017. Politikus Hanura itu mengatakan surat dakwaan jaksa tidak jelas.

"Saya keberatan atas dakwaan yang dibuat oleh jaksa karena saya tidak mengatakan keterangan tidak benar sesuai dengan Pasal 22," kata Miryam setelah menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis.

Baca juga: Miryam S. Haryani Didakwa Memberi Keterangan Tidak Benar

Menurut Miryam, jaksa tidak menyebut secara rinci kapan dan bagaimana keterangan yang dianggap tidak benar. Ia merasa telah memberikan keterangan yang benar di pengadilan. 

"Nah, kalau misalnya keterangan yang benar itu di penyidikan, dalam proses penyidikan yang saya jalani itu saya merasa agak tertekan dan cukup stres, ya," ucap Miryam.

Miryam pun menyatakan sangat keberatan dengan dakwaan tersebut. Di hadapan majelis hakim ia menyatakan bakal mengajukan eksepsi. "Dakwaan ini tidak cermat, kami akan melakukan eksepsi," kata kuasa hukum Miryam, Aga Khan.

Jaksa penuntut umum KPK sebelumnya mendakwa Miryam S Haryani sengaja tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar dalam perkara korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Jaksa menyebut Miryam telah mencabut semua keterangan yang pernah diberikan dalam berita acara pemeriksaan penyidikan yang menerangkan adanya penerimaan uang dari Sugiharto, terdakwa korupsi e-KTP.

MAYA AYU PUSPITASARI








Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

9 hari lalu

Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

Surya Darmadi menyatakan dirinya seharusnya hanya mendapatkan sanksi administratif, bukan pidana.


Inilah 4 Kasus Besar yang Terbongkar karena Bantuan Justice Collaborator

47 hari lalu

Inilah 4 Kasus Besar yang Terbongkar karena Bantuan Justice Collaborator

Berikut beberapa kasus besar yang pernah berhasil dibongkar karena bantuan justice collaborator.


Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

47 hari lalu

Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

Tak semua orang yang mengajukan sebagai Justice Collaborator diterima. Berikut beberapa orang yang pernah ditolak permohonannya.


KPK Panggil Eks Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus E-KTP

29 Juni 2022

KPK Panggil Eks Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus E-KTP

Gamawan Fauzi dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Paulus Tannos selaku Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra.


KPK Terima Duit Rp 86 Miliar Kasus Korupsi E-KTP dari Amerika Serikat

27 Juni 2022

KPK Terima Duit Rp 86 Miliar Kasus Korupsi E-KTP dari Amerika Serikat

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan uang itu bisa kembali ke Indonesia karena bantuan pemerintah Amerika Serikat dalam kasus korupsi e-KTP.


Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

22 April 2022

Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

Berharap Majelis Hakim tidak dapat diintervensi oleh pihak-pihak yang beritikad jahat


KPK Periksa 3 Saksi Dalam Kasus Korupsi e-KTP Untuk Tersangka Paulus Tannos

21 Maret 2022

KPK Periksa 3 Saksi Dalam Kasus Korupsi e-KTP Untuk Tersangka Paulus Tannos

KPK melanjutkan penyidikan kasus korupsi e-KTP untuk tersangka Paulus Tannos.


KPK Tahan 2 Tersangka Korupsi E-KTP

3 Februari 2022

KPK Tahan 2 Tersangka Korupsi E-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka dalam kasus korupsi e-KTP.


ICW Minta Menkumham Yasonna Pindahkan Setya Novanto ke Nusakambangan

17 Juli 2021

ICW Minta Menkumham Yasonna Pindahkan Setya Novanto ke Nusakambangan

ICW meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memindahkan Setya Novanto ke Nusakambangan.


KPK Setor Rp550 Juta Hasil Lelang Mobil Markus Nari ke Kas Negara

23 Juni 2021

KPK Setor Rp550 Juta Hasil Lelang Mobil Markus Nari ke Kas Negara

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan Jaksa Eksekutor KPK Andry Prihandono telah melakukan penyetoran ke kas negara uang hasil lelang.