Pukat UGM: Logika Yusril Soal Hak Angket DPR ke KPK Kacau  

Reporter

Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra berbicara saat mengikuti rapat dengar pendapat umum dengan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, 10 Juli 2017. Rapat tersebut meminta penjelasan dua pakar hukum tata negara soal keberadaan hak angket DPR, sejarah penyusunan RUU KPK dan posisi KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Yogyakarta - Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra berpendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia bisa membuat panitia khusus hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Berdasarkan berita di media massa (saya tidak melihat dan mendengar sendiri pernyataan Yusril) bahwa karena KPK dibentuk dengan Undang-undang maka KPK bisa diangket. Ini logika kacau," kata peneliti di Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Hifdzil Alim, Senin malam, 10 Juli 2017, menanggapi pernyataan Yusril Ihza Mahendrea terkait hak angket KPK.

Baca juga:
Yusril: Jika KPK Menolak Pansus Angket, Bisa Gugat ke Pengadilan

Jika ukurannya adalah KPK dibuat dengan Undang-undang, kata dia, maka nanti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung (kekuasaan kehakiman) juga bisa diangket oleh DPR. Ia juga membalikkan logika, DPR juga dibentuk atau dipilih, selain diamanatkan oleh konstitusi, juga sebelumnya dibuatkan undang-undang. Yaitu undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan DPR Daerah (undang-undang nomor 17 Tahun 2014 dan perubahannya).

Berarti, kata Hifdzil, atas dasar karena dibentuk atau dipilih melalui undang-undang, maka apakah DPR juga bisa di angket. Tentu saja tidak bisa di-angket.

Baca pula:

Hak Angket KPK, 400 Guru Besar Minta Jokowi Segera Bersikap

"Logika pak Yusril sekali lagi lemah, pertanyaan selanjutnya, lembaga negara apa yang akan meng-angket DPR?," tanya dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ini.

Ia menyebutkan, bahwa bahwa hak angket adalah kewenangan DPR untuk menginvestigasi kebijakan pemerintah--dalam hal ini Presiden dan atau Wakil Presiden-- itu betul. Karena ujung angket adalah menyatakan pendapat bahwa berdasarkan angket, Presiden dan atau Wakil Presiden telah melanggar konstitusi atau undang-undang atau pelaksanaan undang-undang.

Simak:

Johan Budi: Presiden Menolak Jika Rekomendasi Pansus Lemahkan KPK

"Ujung menyatakan pendapat adalah pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden pada masa jabatannya. Makanya hak angket tidak bisa digunakan secara sembrono atau sembarangan," kata Hifdzil.

Makanya, kat dia dalam konteks hukum tata negara, angket itu diperuntukkan bagi DPR untuk mengawasi eksekutif (Presiden dan/atau Wakil Presiden), bukan untuk yudikatif (kekuasaan kehakiman). Bukan pula untuk cabang kekuasaan negara yang keempat (di luar legislatif, eksekutif, dan yudikatif) seperti lembaga independen negara semacam KPK ini.

"Jadi ada kebablasan pemikiran dari pendapat Yusril bahwa KPK itu bisa diangket karena dibentuk dengan Undang-undang," kata dia, menegaskan.

Ia mencontohkan lagi, Dewan Pers itu juga disebut dalam undang-undang. Lalu, apa kemudian Dewan Pers itu bisa jadi objek angket?  "Tentu tidak, kan? Terimakasih kepada yang telah menolak hak angket KPK, terimakasih kepada yang sudah bergabung dalam gerakan yang waras," kata Hifdzil.

MUH SYAIFULLAH






Kasus Korupsi Helikopter AW 101, KPK Akan Berkoordinasi dengan Panglima TNI Baru

1 jam lalu

Kasus Korupsi Helikopter AW 101, KPK Akan Berkoordinasi dengan Panglima TNI Baru

KPK menyebut akan mulai kembali penyidikan kasus korupsi pengadaan helikopter AW 101 setelah pelantikan panglima TNI Laksamana Yudo Margono


KPK Akan Tahan Tersangka Kasus Korupsi LNG Pertamina Akhir Tahun Ini

11 jam lalu

KPK Akan Tahan Tersangka Kasus Korupsi LNG Pertamina Akhir Tahun Ini

KPK menyatakan telah menetapkan enam tersangka dalam kasus korupsi LNG Pertamina.


Daftar Pemenang Anti Corruption Film Festival 2022, KPK Punya Harapan Besar

1 hari lalu

Daftar Pemenang Anti Corruption Film Festival 2022, KPK Punya Harapan Besar

Anti Corruption Film Festival atau ACFFEST 2022 mengangkat tema "Berawal Dari Kita, Bangkit dan Bergerak Bersama Lawan Korupsi".


KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

4 hari lalu

KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

Gazalba Saleh ditetapkan tersangka oleh KPK pada 28 November 2022. Ia menjadi tersangka atas dugaan penerimaan suap.


KPK Dalami Pengakuan Rektor Unila Nonaktif Karomani soal Mahasiswa Titipan Zulhas

4 hari lalu

KPK Dalami Pengakuan Rektor Unila Nonaktif Karomani soal Mahasiswa Titipan Zulhas

KPK akan mendalami nama-nama pejabat yang disebut oleh Rektor Unila nonaktif Karomani dalam persidangan dalam perkara suap penerimaan mahasiswa.


Soal Pengacara Lukas Enembe yang Kedapatan Menemui Sejumlah Saksi, Ini Kata KPK

4 hari lalu

Soal Pengacara Lukas Enembe yang Kedapatan Menemui Sejumlah Saksi, Ini Kata KPK

KPK menyatakan masih menelusuri peristiwa pertemuan kuasa hukum Lukas Enembe dengan sejumlah saksi.


Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK, Apa Koleksi Mobilnya

4 hari lalu

Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK, Apa Koleksi Mobilnya

Dalam LHKPN, Kabareskrim Komjen Agus Andrianto memilki 1 mobil pada 2011 dan memiliki 2 mobil di LHKPN 2008.


Saksi Sebut Mardani Maming Paksa Pengalihan IUP Batubara

4 hari lalu

Saksi Sebut Mardani Maming Paksa Pengalihan IUP Batubara

Terdakwa kasus gratifikasi perizinan tamba Mardani Maming memaksa eks Kadis Pertandingan dan Energi untuk memproses pengalihan IUP dari BKPL ke PCN.


KPK Bakal Dalami Sejumlah Pejabat Titipkan Calon Maba di Unila

4 hari lalu

KPK Bakal Dalami Sejumlah Pejabat Titipkan Calon Maba di Unila

Karomani menyebut nama Zulkifli Hasan ikut menitipkan seseorang untuk dimasukkan sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Unila.


Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK Serahkan Alat Bukti Ini

5 hari lalu

Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK Serahkan Alat Bukti Ini

Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK membawa sejumlah alat bukti.