Pansus Disorot, Agun Gunandjar Minta Hak Angket KPK Dihormati  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Anggota DPR RI dan Ketua Panitia Khusus Hak Angket KPK Agun Gunanjar tiba di Lapas Sukamiskin, Bandung, 6 Juli 2017. Sejumlah anggota Panitia Khusus Hak Angket KPK mengadakan pertemuan tertutup di Sukamiskin. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi, Agun Gunandjar mengatakan ada yang salah di Indonesia dalam menyikapi perbedaan, terutama soal hak angket KPK. Menurut dia, kesan yang ada saat ini cenderung tidak saling menghormati, menghina, merisak, marah, dan merasa paling benar sendiri.

Politikus Partai Golkar ini menuturkan, dalam hak angket KPK, lembaga antirasuah itu menempatkan diri sebagai lawan dan tidak kooperatif. Mereka mengkritisi hak angket mulai legalitas hingga agenda kunjungan ke Badan Pemeriksa Keuangan dan bertemu terpidana korupsi di lembaga pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung.

Baca :
Koalisi Publik Sindir Pansus Hak Angket KPK Lewat Parodi

Pansus Hak Angket ke LP Sukamiskin Tak Pengaruhi Kinerja KPK

"Opini dibentuk seolah apa yang dikerjakan dan akan dijalankan DPR, utamanya Pansus Hak Angket KPK, adalah suatu kejahatan, yaitu menghalangi pemberantasan korupsi, melindungi koruptor, serta melemahkan dan ingin membubarkan KPK," katanya lewat pesan singkat, Selasa, 11 Juli 2017.

Menurut dia, bila KPK selaku penegak hukum membentuk opini terhadap lembaga lain, secara sadar lembaga antirasuah ini sedang berpolitik. "(KPK) menerapkan pertimbangan-pertimbangan politik saat menjalankan tugas," ujarnya.

Selain itu, publik seolah-olah dibuat hanya memiliki dua pilihan, mendukung atau tidak mendukung KPK. Bila tidak mendukung, akan dianggap pro-koruptor.

"Padahal masalahnya bukan tentang dukung-mendukung, tapi evaluasi terhadap KPK setelah kesempatan eksis selama 15 tahun dipercaya rakyat dengan segala fasilitasnya, apa dampaknya bagi kualitas kehidupan bangsa? Apa sistem yang telah dibangun?" ucapnya.

Ia mengajak agar bangsa Indonesia memiliki semangat bersama untuk perbaikan semuanya. Ia meminta adanya rasa saling menghargai dan menghormati antara kelembagaan dan tugasnya masing-masing berdasarkan undang-undang. "Bukan saling menyerang, apalagi melecehkan," tuturnya.

Simak pula: Yusril: Jika KPK Menolak Pansus Angket, Bisa Gugat ke Pengadilan

Agun berujar semua masalah bisa diselesaikan bila ada niat baik, tanpa curiga, dan lepas dari kepentingan subyektif. Ia mengimbau agar mengedepankan obyektivitas dan keterbukaan untuk mendudukkan permasalahan yang sesungguhnya.

"Mari kita bangun budaya dialog dalam menyikapi suatu perbedaan. Sebab, semakin banyak perbedaan, harus semakin partisipatif bicara. Semakin dalam perbedaan, harus semakin intensif bicara," ucapnya. Dalam kaitan dengan hak angket KPK, dia meminta agar publik dihormati dan tidak dimobilisasi. "Bukan dijadikan obyek dengan dipancing, diprovokasi, atau digiring sana-sini lewat opini," katanya.

AHMAD FAIZ






Pansus DPR Dorong Tenaga Honorer Diangkat Jadi ASN

6 September 2022

Pansus DPR Dorong Tenaga Honorer Diangkat Jadi ASN

Pansus dibentuk atas inisiatif Komisi II DPR karena melihat banyaknya tenaga honorer sudah mengabdi lama tapi belum diangkat statusnya menjadi ASN.


PDIP Anggap Usulan PKS Bentuk Pansus Hak Angket Minyak Goreng Berlebihan

21 Maret 2022

PDIP Anggap Usulan PKS Bentuk Pansus Hak Angket Minyak Goreng Berlebihan

PDIP menilai PKS tak memiliki dasar argumen yang kuat untuk mengusulkan Pansus Hak Angket Minyak Goreng.


PKS Usulkan Hak Angket Minyak Goreng, Pakar: Agar Ketahuan Akar Masalahnya

19 Maret 2022

PKS Usulkan Hak Angket Minyak Goreng, Pakar: Agar Ketahuan Akar Masalahnya

"Harus dibuat hak angket agar persoalan minyak goreng bisa diketahui akar masalahnya dan siapa mafia yang bermainnya," ujar Ujang


PKS Usulkan Pansus Hak Angket Soal Minyak Goreng

18 Maret 2022

PKS Usulkan Pansus Hak Angket Soal Minyak Goreng

PKS mengusulkan pembentukan Panitia Khusus Minyak Goreng di DPR untuk menyelidiki fenomena kelangkaan dan mahalnya satu dari sembilan bahan pokok itu.


Puan Dorong Kesetaraan Negara Dunia di Forum Parlemen MIKTA

8 Februari 2022

Puan Dorong Kesetaraan Negara Dunia di Forum Parlemen MIKTA

Dunia membutuhkan kepemimpinan global yang menjamin suara dan kepentingan negara berkembang di forum-forum internasional.


TP3 Minta PKS Usulkan Hak Angket soal Kematian 6 Laskar FPI

30 Maret 2021

TP3 Minta PKS Usulkan Hak Angket soal Kematian 6 Laskar FPI

TP3 Laskar FPI meminta PKS mendorong hak angket kematian 6 anggota laskar.


Anggota Komisi III Beda Suara soal Pansus Hak Angket Joko Tjandra

27 Juli 2020

Anggota Komisi III Beda Suara soal Pansus Hak Angket Joko Tjandra

Usulan pembentukan hak angket oleh DPR berkaitan dengan kasus pelarian Joko Tjandra sebelumnya disampaikan oleh ICW.


Komisi III: Gagasan Hak Angket untuk Usut Djoko Tjandra Sudah Ada

26 Juli 2020

Komisi III: Gagasan Hak Angket untuk Usut Djoko Tjandra Sudah Ada

ICW sebelumnya telah mendesak DPR menggunakan hak angket untuk mengusut pelarian buron Djoko Tjandra.


Kasus Djoko Tjandra, ICW Dorong KPK Telusuri Potensi Korupsi

26 Juli 2020

Kasus Djoko Tjandra, ICW Dorong KPK Telusuri Potensi Korupsi

Perkara Djoko Tjandra telah berimbas pada pencopotan tiga jenderal di kepolisian dari jabatannya.


ICW Desak DPR Gunakan Hak Angket Usut Kasus Joko Tjandra

25 Juli 2020

ICW Desak DPR Gunakan Hak Angket Usut Kasus Joko Tjandra

Peneliti ICW menilai tidak ada keseriusan dari pihak-pihak lain yang semestinya bisa turun tangan untuk mengusut kasus Joko Tjandra, termasuk DPR.