Soal Petisi Penolakan Hak Angket, Agun Gunanjar: Kami Tetap Jalan

Reporter

Pimpinan Pansus hak angket KPK, Risa Mariska, Agun Gunanjar, Taufiqulhadi, dan Dossy Iskandar saat konferensi pers setelah rapat internal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 8 Juni 2017. Pansus hak angket diikuti tujuh dari sepuluh fraksi di DPR. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Panitia Khusus Hak Angket KPK Agun Gunanjar menanggapi petisi penolakan hak angket yang dilayangkan Koalisi Masyarakat Sipil. Agung tidak mempermasalahkan petisi tersebut. "Kami tetap berjalan,” katanya lewat pesan singkat, Rabu, 5 Juli 2017.

Agun menuturkan pihaknya tetap mendengarkan aspirasi dari masyarakat termasuk petisi ini. “Sebagai masukan bagi pansus untuk bekerja dengan tetap konsisten pada tujuan pembentukan pansus dalam menjalankan fungsi penyelidikannya,” tuturnya.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Layangkan Petisi Tolak Angket KPK

Dukungan publik terhadap KPK terus bergulir. Pada Rabu, Koalisi Masyarakat Sipil melayangkan petisi penolakan terhadap hak angket KPK yang tengah berjalan di Dewan Perwakilan Rakyat.

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Hak Angket KPK, Jerry Sumampouw, mengatakan hak angket ini akan melemahkan KPK dan berimbas pada upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain itu ia menilai hak angket ini sebagai intervensi politik atas proses penegakkan hukum.

Jerry berargumen tujuan hak angket ini adalah untuk mencari-cari kesalahan KPK. Indikasinya mulai dari meminta bukti rekaman pemeriksaan tersangka dugaan kesaksian palsu dalam perkara korupsi E-KTP, Miryam S. Haryani namun melebar ke urusan keuangan dan kinerja KPK.

Menanggapi hal itu, Agun Gunanjar mengatakan tujuan hak angket ialah demi kinerja KPK yang lebih baik dan optimal dalam menjalankan tugasnya. “Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tentang KPK,” ucap politikus Partai Golkar ini.

AHMAD FAIZ | MAYA AYU PUSPITASARI






DPR Setuju Revisi UU IKN, Dasco: Supaya Implementasinya Tepat

8 jam lalu

DPR Setuju Revisi UU IKN, Dasco: Supaya Implementasinya Tepat

DPR setuju melakukan revisi UU IKN setelah melalui kajian yang matang. Dasco menyebut soal kenapa revisi diperlukan pada UU IKN.


Pimpinan DPR Bilang Calon Panglima TNI Yudo Mesti Antisipasi Dampak Ekonomi Global

13 jam lalu

Pimpinan DPR Bilang Calon Panglima TNI Yudo Mesti Antisipasi Dampak Ekonomi Global

Menurut Dasco, calon Panglima TNI harus menjelaskan secara sistematis cara menghadapi dampak ekonomi global saat uji kelayakan dan kepatutan.


Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

1 hari lalu

Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

Anggota DPR Komisi Hukum Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menilai perlu ada tafsir ketat terhadap pasal 188 RKUHP.


DPR Belum Bisa Gelar Fit and Proper Tes untuk Yudo Margono, Meutya: Komisi I Belum Memiliki Dasar

1 hari lalu

DPR Belum Bisa Gelar Fit and Proper Tes untuk Yudo Margono, Meutya: Komisi I Belum Memiliki Dasar

DPR belum bisa menggelar fit and proper test untuk calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Begini kata Ketua Komisi I Meutya Hafid.


Kata Ketua Komisi I DPR Soal Rekam Jejak Calon Panglima TNI Yudo Margono

1 hari lalu

Kata Ketua Komisi I DPR Soal Rekam Jejak Calon Panglima TNI Yudo Margono

Fit and proper test calon Panglima TNI Yudo Margono menunggu hasil dari Bamus DPR


Ketua Komisi III DPR Perkirakan RKUHP Disahkan Sebelum Masa Reses

1 hari lalu

Ketua Komisi III DPR Perkirakan RKUHP Disahkan Sebelum Masa Reses

Bambang memproyeksikan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) disahkan menjadi Undang-Undang sebelum masa reses.


Puan Jelaskan Mekanisme Setelah DPR Terima Surpres Calon Panglima TNI

2 hari lalu

Puan Jelaskan Mekanisme Setelah DPR Terima Surpres Calon Panglima TNI

Puan Maharani, menyatakan KSAL Laksamana Yudo Margono merupakan nama yang diusulkan Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI


Dave Fikarno Sebut Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Digelar Paling Lambat Rabu Pekan Ini

2 hari lalu

Dave Fikarno Sebut Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Digelar Paling Lambat Rabu Pekan Ini

Dave Akbarshah Fikarno mengatakan fit and proper test calon Panglima TNI akan dilaksanakan paling lambat Rabu pekan ini.


Kata Pemerintah soal Pembahasan RKUHP Dianggap Tak Libatkan Publik

2 hari lalu

Kata Pemerintah soal Pembahasan RKUHP Dianggap Tak Libatkan Publik

Aries juga menyebut partisipasi yang bermakna dalam penyusunan RKUHP tidak dapat diartikan sebagai menerima penuh seluruh masukan.


Ini 10 Pasal RKUHP yang Dinilai Bermasalah oleh Koalisi Masyarakat Sipil

3 hari lalu

Ini 10 Pasal RKUHP yang Dinilai Bermasalah oleh Koalisi Masyarakat Sipil

Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi untuk menolak pengesahan RKUHP saat acara car free day di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat