Pansus Hak Angket Buka Posko Pengaduan, KPK: Silakan dan Obyektif

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata mengatakan lembaganya sangat terbuka menerima kritik dan saran dari masyarakat. Pernyataan ini mengomentari posko pengaduan angket KPK yang diresmikan oleh Panitia Khusus Hak Angket KPK.

"Kalau banyak yang mengadukan terkait kinerja KPK yang tidak baik berarti kan masukan juga buat KPK untuk koreksi dan memperbaiki diri," kata Alex melalui pesan pendek, Selasa, 20 Juni 2017. Ia mengatakan KPK tidak akan antikritik sepanjang tujuannya baik dan ingin bersama-sama memberantas korupsi.

Baca: DPR Tersinggung oleh Surat KPK Soal Pemanggilan Miryam S. Haryani

Posko pengaduan ini diresmikan untuk mendukung pansus angket KPK dalam menjalankan penyelidikan yang obyeknya adalah tugas dan kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Dengan adanya posko pengaduan, masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduannya bisa langsung mendatangi gedung MPR-DPR atau lewat surat elektronik yang dikirimkan ke alamat pansus_angketkpk@dpr.go.id. Panitia pansus berharap posko ini bisa membuka kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam pemberantasan korupsi.

Meski begitu, Alex berharap masyarakat memberi pengaduan yang obyektif, bukan mengkritik karena kebencian atau sakit hati terhadap KPK. "Jangan mengkritik karena dilandasi ketidaksenangan atau benci atau karena sakit hati," ujarnya.

Selain itu, Alex berharap pengaduan yang dilaporkan masyarakat ke posko angket bukan masalah kasus yang belum ditindaklanjuti KPK. Sebab jika menyangkut kasus, masyarakat lebih baik mengadu langsung ke KPK.

Simak juga: Ratusan Guru Besar Dukung KPK Hadapi Hak Angket

"Kalau mereka mengadukan kasus dan belum ditindaklajuti KPK kan lebih baik ke KPK menanyakan kenapa aduannya belum ditindaklanjuti. Nanti kami jelaskan. Kalau ke posko pengaduan siapa yang bisa menjelaskan?" ujar Alex.

Menurut Alex, wajar jika posko pengaduan nantinya didominasi oleh orang yang berkasus di KPK. Sebab mereka merasa dizolimi dan diperlakukan tidak adil. Namun jika memang benar demikian, Alex menyarankan agar pengadu menunjukkan langsung ke KPK dalam hal apa lembaga antikorupsi berlaku tidak adil.

"Kalau perlu adukan lewat jalur hukum. Sejauh ini kami menilai KPK sudah bertindak hati-hati dan profesional. Kalaupun ada kesalahan masih dalam batas yang bisa ditoleransi," ujar Alex.

MAYA AYU PUSPITASARI






Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

4 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

5 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

7 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

9 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

9 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

10 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

11 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

12 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

13 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

13 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.