Penyebab Wali Kota Padang Minta Penerapan Full Day School Ditunda  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Sekolah di Serang Keberatan Dengan Gagasan Full Day School. TEMPO/Darma Wijaya

TEMPO.CO, Padang - Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah meminta pelaksaaan full day school atau lima hari sekolah diundur dari jadwal yang dimulai tahun ajaran baru bulan depan. Banyak sekolah di Kota Padang yang belum mampu menerapkan peraturan menteri tentang lima hari sekolah dalam sepekan itu.

"Dinas Pendidikan dan kepala sekolah sudah bertemu untuk mendiskusikan ini. Kami akan menyurati kementerian untuk meminta diundur," ujar Mahyeldi Ansharullah, di Padang, Jumat 16 Juni 2017.

Baca : Lembaga Maarif NU: Full Day School Memicu Keresahan di Daerah

Menurutnya, sekolah di Kota Padang masih kekurangan ruangan belajar. Sehingga banyak yang masih menerapkan dua shift. Sedangkan, sistem full day school menerapkan sekolah selama delapan jam. Kata dia, sekolah dengan sistem dua shift akan mengalami kesulitan dalam penerapannya.

"Untuk sekolah dasar kami masih kekurangan 437 ruangan belajar. Kami butuh waktu hingga 2020 untuk menambah kelas tersebut," ujar Mahyeldi lagi.

Simak pula : Jokowi Pahami Keresahan Masyarakat Soal Full Day School

Mahyeldi mengatakan, seharusnya ada kajian yang matang dan mendalam dalam merumuskan peraturan tersebut. Kementerian dan Kebudayaan sebaiknya juga melibatkan seluruh daerah dalam penyusunan. Sehingga, kata dia, pemerintah daerah juga bisa menyiapkan perangkat dalam penerapan sistem baru tersebut.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan sudah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) tentang lima hari sekolah dalam sepekan (full day school). Menurut dia, Permen itu terbit pada 9 Juni 2017 lalu dan akan berlaku pada Juli nanti.

ANDRI EL FARUQI

Video Terkait:
PBNU Tolak Kebijakan Full Day School Kirimkan Surat ke Presiden








10 Provinsi Dapat Rp 10 Miliar karena Dinilai Bisa Kendalikan Inflasi

5 hari lalu

10 Provinsi Dapat Rp 10 Miliar karena Dinilai Bisa Kendalikan Inflasi

Airlangga mengungkapkan ada sepuluh provinsi yang mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) karena mampu mengendalikan inflasi.


Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

12 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan siap berkolaborasi dengan Kemendagri karena masih banyak banyak pekerja di pemerintahan desa belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.


5 Fakta Elektrifikasi 2030: Kendaraan Dinas Dikebut Diganti Mobil Listrik

13 hari lalu

5 Fakta Elektrifikasi 2030: Kendaraan Dinas Dikebut Diganti Mobil Listrik

Melalui Inpres Nomor 7 Tahun 2022, Presiden Jokowi telah menginstruksikan kendaraan listrik sebagai wajib kendaraan dinas pemerintah.


Peraih Opini WTP Makin Banyak, Sri Mulyani: Pencapaian Luar Biasa di Tengah Pandemi

13 hari lalu

Peraih Opini WTP Makin Banyak, Sri Mulyani: Pencapaian Luar Biasa di Tengah Pandemi

Sri Mulyani Indrawati mencatat tahun ini semakin banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP atas laporan keuangannya.


Syarat, Dokumen, dan Tahapan Pendataan Non ASN 2022

15 hari lalu

Syarat, Dokumen, dan Tahapan Pendataan Non ASN 2022

Apa itu pendataan non ASN?


Hari Pamong Praja, Lengkap Ihwal Satpol PP: Tugas dan Fungsinya

27 hari lalu

Hari Pamong Praja, Lengkap Ihwal Satpol PP: Tugas dan Fungsinya

Satpol PP merupakan satuan polisi pemerintah daerah yang memelihara ketentraman, ketertiban umum, dan menegakkan peraturan daerah.


Tekan Inflasi Akibat Harga BBM Naik, Mendagri Minta Pemda Bertindak Cepat

29 hari lalu

Tekan Inflasi Akibat Harga BBM Naik, Mendagri Minta Pemda Bertindak Cepat

Mendagri Tito Karnavian memberikan arahan kepada Pemda untuk melakukan tindakan cepat adanya Inflasi yang disebabkan harga BBM naik


Sekjen Kemendagri Minta Hubungan Baznas dan Pemprov Ditingkatkan

41 hari lalu

Sekjen Kemendagri Minta Hubungan Baznas dan Pemprov Ditingkatkan

Hubungan yang terjaga baik diyakini berdampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas pengumpulan zakat di daerah.


Acara Exploring Mandeh Himpun 2,1 Ton Sampah di Pantai Purus

43 hari lalu

Acara Exploring Mandeh Himpun 2,1 Ton Sampah di Pantai Purus

Kegiatan di Pantai Purus menjadi bagian dari Aksi Bulan Cinta Laut.


Jokowi Minta Mendagri Siapkan Aturan agar Anggaran Tak Terduga Bisa Dipakai Atasi Inflasi

48 hari lalu

Jokowi Minta Mendagri Siapkan Aturan agar Anggaran Tak Terduga Bisa Dipakai Atasi Inflasi

Jokowi meminta pemerintah daerah memakai pos anggaran belanja tidak terduga dalam APBD untuk berbagai kebijakan yang dibutuhkan demi tekan inflasi