RUU Pemilu Alot, Tjahjo: Jika Pekan Depan Buntu Pemerintah Mundur  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno (kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 19 September 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta – Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) antara parlemen dan pemerintah berjalan alot dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan lima isu krusial belum disepakati.

”Belum sepakat memutuskan lima isu krusial tiga permasalahan,” kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 15 Juni 2017. Pemerintah, ucapnya, memahami karena persoalan itu akan mempengaruhi strategi dan nasib partai politik. Meski demikian, Mendagri mengapresiasi upaya Panitia Khusus RUU Pemilu yang terus berupaya bermusyawarah.

Baca: Ada 4 Paket untuk Putuskan 5 Isu Krusial di RUU Pemilu

Namun, bila tidak ada titik temu hingga Senin, 19 Juni 2017, di isu krusial, Tjahjo menilai pemerintah memilih untuk tidak melanjutkan pembahasan. Isu paling krusial menurut dia ialah mengenai president threshold (ambang batas pencalonan presiden). “Pemerintah berkukuh harus 20 persen,” ucapnya.

Tjahjo menyatakan mundurnya pemerintah dari pembahasan RUU Pemilu tidak melanggar aturan karena sudah diatur dalam Undang-Undang MPR, DPD, DPR, dan DPRD. “(Bila mundur) kita pakai undang-undang yang lama,” tuturnya.

Simak pula: RUU Pemilu Molor, Istana Yakin Selesai pada Waktunya

Sebenarnya ada opsi bila pembahasan mandek. Menteri Tjahjo menyatakan opsi itu adalah membawanya ke sidang paripurna untuk ditempuh pemungutan suara. Bila voting yang dipilih, ia menilai, usul pemerintah akan kalah.

”Tapi saya optimistis ada kesepakatan sehingga bisa diputuskan secara musyawarah,” kata Tjahjo. Menurut dia, waktu tiga hari cukup untuk dilakukan lobi-lobi antar-fraksi atau ketua umum partai politik untuk mengakhiri alotnya pembahasan RUU Pemilu.

ADITYA BUDIMAN







Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

1 hari lalu

Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah berjanji bakal mencabut Pergub Nomor 207 Tahun 2016 alias Pergub Penggusuran


Wamendagri: MRP Punya Peran Strategis Lindungi Orang Asli Papua

1 hari lalu

Wamendagri: MRP Punya Peran Strategis Lindungi Orang Asli Papua

MRP memiliki kewajiban untuk mempertahankan dan memelihara NKRI.


Wamendagri Beri Pesan Penting untuk Anggota MRP Provinsi Papua

1 hari lalu

Wamendagri Beri Pesan Penting untuk Anggota MRP Provinsi Papua

Anggota MRP perlu meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak.


Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

1 hari lalu

Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

Kemendagri telah melakukan langkah-langkah strategis, terukur, dan terinci dalam mempercepat terlaksananya pemerintahan tiga provinsi baru di Papua.


Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

4 hari lalu

Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Ardian Noervianto, akan menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor hari ini


Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

8 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

SE Nomor 821/5492/SJ mengatur penyederhanaan prosedur dalam mengambil keputusan terkait masalah ASN.


Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

8 hari lalu

Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

Setiap ASN harus memahami demokrasi konstitusional, sehingga menyadari bahwa tugas mereka untuk melayani rakyat.


Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

9 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan siap berkolaborasi dengan Kemendagri karena masih banyak banyak pekerja di pemerintahan desa belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.


Begini Tugas Pj Gubernur DKI Setelah Anies Baswedan Usai Masa Jabatan

17 hari lalu

Begini Tugas Pj Gubernur DKI Setelah Anies Baswedan Usai Masa Jabatan

Apa saja yang bisa dan tak boleh dilakukan Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan nanti? Ini tugas-tugasnya.


Calon Pengganti Anies Baswedan Usulan DPRD DKI akan Dipilih dari 3 Nama Terbanyak

19 hari lalu

Calon Pengganti Anies Baswedan Usulan DPRD DKI akan Dipilih dari 3 Nama Terbanyak

Sembilan fraksi DPRD DKI Jakarta akan menyodorkan 27 nama pengganti Anies Baswedan dalam Rapimgab besok