RUU Pemilu Alot, Tjahjo: Jika Pekan Depan Buntu Pemerintah Mundur  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno (kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 19 September 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta – Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) antara parlemen dan pemerintah berjalan alot dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan lima isu krusial belum disepakati.

”Belum sepakat memutuskan lima isu krusial tiga permasalahan,” kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 15 Juni 2017. Pemerintah, ucapnya, memahami karena persoalan itu akan mempengaruhi strategi dan nasib partai politik. Meski demikian, Mendagri mengapresiasi upaya Panitia Khusus RUU Pemilu yang terus berupaya bermusyawarah.

Baca: Ada 4 Paket untuk Putuskan 5 Isu Krusial di RUU Pemilu

Namun, bila tidak ada titik temu hingga Senin, 19 Juni 2017, di isu krusial, Tjahjo menilai pemerintah memilih untuk tidak melanjutkan pembahasan. Isu paling krusial menurut dia ialah mengenai president threshold (ambang batas pencalonan presiden). “Pemerintah berkukuh harus 20 persen,” ucapnya.

Tjahjo menyatakan mundurnya pemerintah dari pembahasan RUU Pemilu tidak melanggar aturan karena sudah diatur dalam Undang-Undang MPR, DPD, DPR, dan DPRD. “(Bila mundur) kita pakai undang-undang yang lama,” tuturnya.

Simak pula: RUU Pemilu Molor, Istana Yakin Selesai pada Waktunya

Sebenarnya ada opsi bila pembahasan mandek. Menteri Tjahjo menyatakan opsi itu adalah membawanya ke sidang paripurna untuk ditempuh pemungutan suara. Bila voting yang dipilih, ia menilai, usul pemerintah akan kalah.

”Tapi saya optimistis ada kesepakatan sehingga bisa diputuskan secara musyawarah,” kata Tjahjo. Menurut dia, waktu tiga hari cukup untuk dilakukan lobi-lobi antar-fraksi atau ketua umum partai politik untuk mengakhiri alotnya pembahasan RUU Pemilu.

ADITYA BUDIMAN







Stok Blangko E-KTP di Jakarta Kosong, Baru Tersedia Tahun Depan

1 jam lalu

Stok Blangko E-KTP di Jakarta Kosong, Baru Tersedia Tahun Depan

Pemerintah akan memberikan Surat Keterangan Pengganti E-KTP atau menerbitkan Identitas Kependudukan Digital (IKD).


Ketua Umum MIPI Lantik Pengurus Cabang Sulawesi Selatan

2 hari lalu

Ketua Umum MIPI Lantik Pengurus Cabang Sulawesi Selatan

Ketua Umum MIPI, Bahtiar mengapresiasi dukungan Pemprov Sulsel. Menandakan seluruh jajaran dituntun oleh ilmu pemerintahan.


Kemendagri Dukung Festival Al Quran Braille dan Dzikir bersama Seribu Tunanetra

3 hari lalu

Kemendagri Dukung Festival Al Quran Braille dan Dzikir bersama Seribu Tunanetra

Kegiatan berlangsung di Masjid Istiqlal dan berlanjut di Hall Balairung Jakarta.


Mendagri Periksa Kesiapan Acara Puncak Sail Tidore 2022

8 hari lalu

Mendagri Periksa Kesiapan Acara Puncak Sail Tidore 2022

Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab sebagai Ketua Pelaksana Perayaan Puncak Sail Tidore 2022.


Kamboja Belajar Layanan di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta, Akan Ditiru

9 hari lalu

Kamboja Belajar Layanan di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta, Akan Ditiru

DKI Jakarta menerima kunjungan Kementerian Dalam Negeri Kamboja, Transparency International Cambodia, dan Action Aid Cambodia.


Bahas UMP DKI 2023, Heru Budi: Penghitungannya Harus di Atas Inflasi

16 hari lalu

Bahas UMP DKI 2023, Heru Budi: Penghitungannya Harus di Atas Inflasi

Pj DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan sudah membahas kenaikan UMP DKI 2023 bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan


Kemendagri Rampungkan 797 Segmen Batas Daerah

24 hari lalu

Kemendagri Rampungkan 797 Segmen Batas Daerah

Penegasan batas daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan.


Kemendagri Apresiasi Pemda yang Percepat Penyelesaian Batas Daerah

24 hari lalu

Kemendagri Apresiasi Pemda yang Percepat Penyelesaian Batas Daerah

Dengan batas daerah yang jelas, maka luas wilayah dapat dihitung dengan pasti.


Kemendagri Apresiasi Indeks Demokrasi Indonesia Membaik

24 hari lalu

Kemendagri Apresiasi Indeks Demokrasi Indonesia Membaik

Rata-rata nilai IDI nasional berada di tingkat sedang yaitu 78,12.


Dirjen Kemendagri Apresiasi Peran PHIS dukung Pemerintah

27 hari lalu

Dirjen Kemendagri Apresiasi Peran PHIS dukung Pemerintah

PHIS dan masyarakat Tionghoa diharapkan terus membantu pemerintah di bidang Ekonomi, Sosial Pendidikan.