IBC: Hak Angket KPK Berpotensi Rugikan Keuangan Negara

Pimpinan Pansus hak angket KPK, Risa Mariska, Agun Gunanjar, Taufiqulhadi, dan Dossy Iskandar saat konferensi pers setelah rapat internal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 8 Juni 2017. Pansus hak angket diikuti tujuh dari sepuluh fraksi di DPR. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam mengatakan, hak angket Dewan Perwakilan Rakyat yang digulirkan untuk melawan Komisi Pemberantasan Korupsi berpotensi merugikan keuangan negara. Sebab, penetapan hak angket ini diduga tidak sah.

"Panitia hak angket saja bermasalah, maka seluruh anggaran yang dipakai juga bermasalah," kata Roy Salam di kantor Indonesia Corruption Watch, Jakarta Selatan, Ahad, 11 Juni 2017.

Baca juga: Pansus Hak Angket KPK Butuh Dana Rp 3,1 Miliar, Untuk Apa Saja?

Menurut Roy Salam, pembentukan panitia angket yang cacat hukum tidak semestinya dibiayai dengan anggaran negara. "Sesuatu yang ilegal tidak seharusnya dibiayai negara," katanya.

Dia membeberkan, anggaran DPR tahun 2017 untuk pelaksanaan fungsi pengawasan totalnya sebesar Rp 324,21 miliar, terdiri dari 3 kegiatan, yaitu: kegiatan pengawasan pelaksanaan UU dan kebijakan pemerintah sebesar 74 persen atau Rp 239,48 miliar; kegiatan pelaksanaan fit and proper test sebesar Rp 10,01 miliar; dan kegiatan pengawasan penanganan kasus-kasus spesifik sebesar Rp 74,72 miliar.

Ketua Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan pansus ini membutuhkan anggaran sebesar Rp 3,1 miliar dalam menjalankan tugasnya. Anggaran ini nantinya akan dialokasikan untuk kegiatan konsinyering, kunjungan ke luar kota, dan konsumsi.

Simak pula: Ditanya Soal Hak Angket KPK, Ketua DPR Setya Novanto Bungkam

"Termasuk utamanya untuk mengundang pakar dan ahli-ahli yang berkaitan dengan tugas angket," kata Agun saat konferensi pers setelah rapat internal pansus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 8 Juni 2017.

Sesuai Pasal 202 Ayat (2) Undang-Undang 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), DPR menentukan biaya panitia angket. Anggaran akan digunakan untuk 30 anggota panitia angket atau biaya per anggota Rp 103 juta selama 60 hari kerja. Umumnya, anggaran tersebut digunakan untuk biaya honor anggota, honor pendamping, honor pakar dan rohaniawan, biaya operasional untuk jamuan rapat, percetakan dan ATK, dan biaya perjalanan dinas tim panitia angket.

Roy menilai, anggaran panitia angket tersebut cacat hukum karena angket yang digulirkan tidak sah. Panitia angket yang dibentuk DPR, kata Roy, mestinya (sesuai UU MD3) terdiri dari semua unsur fraksi. "Faktanya tidak semua fraksi ikut menjadi anggota panitia angket," ujarnya.

Lihat juga: Soal Hak Angket, Sikap Fadli Zon Disebut Kerdilkan DPR

Selain itu, KPK merupakan lembaga kuasi yudikatif. Sementara hak angket DPR merupakan ranah eksekutif. Sehingga, kata Roy, DPR sebenarnya telah salah sasaran menerapkan hak anket terhadap KPK.

Roy juga menilai pembentukan panitia hak angket ini hanyalah akrobatik politikus DPR. Jika anggota Dewan ingin mengawasi KPK, kata dia, tidak perlu membentuk panitia angket. "DPR melalui Komisi III bisa melakukan RDP (rapat dengar pendapat) dan menyampaikan rekomendasi," ucap dia.

MAYA AYU PUSPITASARI | AHMAD FAIZ






Fraksi PKS DPR Ajak Ormas Islam Kolaborasi Bahas RUU

45 menit lalu

Fraksi PKS DPR Ajak Ormas Islam Kolaborasi Bahas RUU

Jazuli menilai ormas-ormas Islam yang merupakan representasi dari umat adalah bagian dari Fraksi PKS.


Puan Tanam Padi dan Borong Sayur di Bali

1 hari lalu

Puan Tanam Padi dan Borong Sayur di Bali

Puan berdialog dengan warga setelah melakukan kegiatan di sawah.


DPR Ungkap 3 Hal yang Didalami untuk Memilih Pengganti Lili Pintauli

1 hari lalu

DPR Ungkap 3 Hal yang Didalami untuk Memilih Pengganti Lili Pintauli

Komisi III DPR hari ini menggelar uji kelayakan bagi calon komisioner KPK pengganti Lili Pintauli Siregar. Dua calon itu diminta sampaikan visi misi.


Hari Ini, DPR Gelar Uji Kelayakan Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli

1 hari lalu

Hari Ini, DPR Gelar Uji Kelayakan Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli

Calon pimpinan KPK pengganti Lili Pintauli Siregar adalah Direktur Tata Usaha Negara Kejagung Johanis Tanak, dan auditor BPK, I Nyoman Wara


Demo Tolak Kenaikan BBM di Jakarta Aman, Ada Pasukan Basmallah, Polda Metro: Alhamdulillah

2 hari lalu

Demo Tolak Kenaikan BBM di Jakarta Aman, Ada Pasukan Basmallah, Polda Metro: Alhamdulillah

Polda Metro Jaya menyebut demo tolak kenaikan BBM dari berbagai elemen masyarakat di Jakarta berlangsung aman.


BEM SI Turun ke Jalan Tolak Kenaikan Harga BBM, Perjuangkan Nasib Petani yang Kian Terpuruk

2 hari lalu

BEM SI Turun ke Jalan Tolak Kenaikan Harga BBM, Perjuangkan Nasib Petani yang Kian Terpuruk

Massa BEM SI hari menggelar demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di depan Gedung DPR. Harga pupuk hingga pasca panen terpengaruh harga BBM naik.


Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional, Sekjen KPA: Masih Banyak Tanah Adat Dirampas

2 hari lalu

Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional, Sekjen KPA: Masih Banyak Tanah Adat Dirampas

Gabungan elemen masyarakat berunjuk rasa memperingati puncak Hari Tani Nasional di depan Gedung DPR RI, Selasa siang, 27 September 2022.


Massa Buruh dan Petani Geruduk DPR Tuntut Pelaksanaan Reforma Agraria

2 hari lalu

Massa Buruh dan Petani Geruduk DPR Tuntut Pelaksanaan Reforma Agraria

Massa buruh, petani dan nelayan yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria menggelar demonstrasi di Gedung DPR.


Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

2 hari lalu

Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

Kepolisian bersama TNI dan pemerintah daerah menyiagakan 4.400 personel gabungan menjaga unjuk rasa di Jakarta, Selasa, 27 September 2022


Puncak Peringatan Hari Tani Nasional, 5 Ribu Orang Akan Berunjuk Rasa di DPR Siang Ini

2 hari lalu

Puncak Peringatan Hari Tani Nasional, 5 Ribu Orang Akan Berunjuk Rasa di DPR Siang Ini

Masyarakat dari 130 organisasi dari Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) akan menggelar demo puncak Hari Tani Nasional (HTN), Selasa siang ini.