Alasan KPK Tolak Justice Collaborator Choel Mallarangeng  

Reporter

Terdakwa korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Andi Zulkarnaen Mallarangeng alias Choel Mallarangeng mendengarkan tuntutan dari JPU dalam sidang kasus korupsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 7 Juni 2017. Adik dari mantan Menpora Andi Alifian Mallarangeng tersebut dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsidair enam bulan kurungan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak permohonan terdakwa Andi Zulkarnaen Mallarangeng alias Choel menjadi justice collaborator (JC) dalam perkara korupsi proyek Hambalang. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, menuturkan penolakan itu bisa menjadi pelajaran bagi tersangka lain. “Ini pelajaran bagi tersangka lain yang mengajukan JC agar berangkat dari kesadaran,” katanya di KPK, Kamis, 8 Juni 2017.

Simak: Permohonan Justice Collaborator Choel Ditolak, Ini Alasan Jaksa

Febri menjelaskan, KPK menolak Choel menjadi JC karena terdakwa dinilai tidak bersedia membuka keterangan secara menyeluruh. KPK meyakini ada informasi krusial dalam kasus korupsi proyek Hambalang, tapi tidak dibuka Choel.

Choel hampir lolos menjadi seorang justice collaborator. Tim jaksa mengatakan Choel bukan pelaku utama dan berterus terang menerima uang US$ 550 ribu atau sekitar Rp 5 miliar dan Rp 2 miliar. Namun Choel tidak mengetahui proyek itu, baik penganggaran maupun pelaksanaannya.

Padahal jaksa menilai adik bekas Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng itu diduga ikut mengarahkan proses penganggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam proyek tersebut.

Menurut Febri, alasan itulah yang menjadi dasar penolakan sebagai justice collaborator. “(Seorang JC) harus menjelaskan secara terang dan bisa mengungkap pelaku lain untuk mengungkap aktor yang lebih besar,” ujarnya.

Pada Rabu siang, jaksa penuntut umum KPK menjatuhkan tuntutan 5 tahun penjara kepada Choel karena terlibat dalam korupsi proyek Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang. Jaksa juga menuntut denda Rp 500 juta dan subsider 6 bulan kurungan dengan perintah agar Choel tetap ditahan.

Choel pun mengajukan pembelaan. Rencananya, Kamis, 15 Juni 2017, sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan pembelaan dari Choel.

DANANG FIRMANTO






5 Fakta Kasus Ferdy Sambo Cs: P21, Ferdi Diansyah, dan Konsorsium 303

15 jam lalu

5 Fakta Kasus Ferdy Sambo Cs: P21, Ferdi Diansyah, dan Konsorsium 303

Pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo Cs menambahkan beberapa kasus P21, Ferdy Diansyah, dan konsorsium 303.


Firli Bahuri Desak Kasus Formula E Naik ke Penyidikan, Anies Baswedan Hanya Tersenyum

1 hari lalu

Firli Bahuri Desak Kasus Formula E Naik ke Penyidikan, Anies Baswedan Hanya Tersenyum

Keinginan Firli untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka ini diduga berhubungan dengan isu Pilpres 2024.


Setahun #BeraniJujurPecat, IM57+ Insitute dan AJI Jakarta Luncurkan Buku Kisah Pegawai KPK Korban TWK

1 hari lalu

Setahun #BeraniJujurPecat, IM57+ Insitute dan AJI Jakarta Luncurkan Buku Kisah Pegawai KPK Korban TWK

Peringatan setahun #BeraniJujurPecat, IM57+ Institute dan AJI Jakarta meluncurkan Buku "Perlawanan Sehormat-hormatnya". Siapa saja yang hadir?


Politikus NasDem Sebut Kasus Formula E Clear saat Anies Baswedan Beri Keterangan

1 hari lalu

Politikus NasDem Sebut Kasus Formula E Clear saat Anies Baswedan Beri Keterangan

Sejumlah sumber Tempo mengungkapkan adanya upaya sistematis membuat Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus Formula E.


Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

1 hari lalu

Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

Partai NasDem meminta KPK mengklarifikasi kabar soal upaya menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Formula E.


Manuver Firli Menjegal Anies Baswedan

1 hari lalu

Manuver Firli Menjegal Anies Baswedan

Ketua KPK Firli Bahuri ditengarai meminta anak buahnya segera menetapkan Anies Baswedan menjadi tersangka korupsi ...


Harun Masiku Buron KPK Lebih 2 Tahun, Firli Bahuri Tak Tahu Kapan Tertangkap

1 hari lalu

Harun Masiku Buron KPK Lebih 2 Tahun, Firli Bahuri Tak Tahu Kapan Tertangkap

Lebih dari 2 tahun Harun Masiku jadi buron KPK, hingga kini kasusnya belum terang. Firli Bahuri menyebut tak tahu kapan politisi PDIP akan tertangkap


Pernah Viral Soal G30S TWK Pegawai KPK dan IM57+ Institute, Apa Maksudnya?

1 hari lalu

Pernah Viral Soal G30S TWK Pegawai KPK dan IM57+ Institute, Apa Maksudnya?

57 pegawai KPK yang dipecar pada 30 September 2021 mendirikan organisasi nirlaba bernama IM57+ Institue.


Satu Tahun Peristiwa G30S TWK, Kronologi Pemberhentian 57 Pegawai KPK

1 hari lalu

Satu Tahun Peristiwa G30S TWK, Kronologi Pemberhentian 57 Pegawai KPK

Setahun lalu, 57 pegawai KPK dipecat karena dianggap tidak lolosTWK. Pertisiwa ini pun dikenal sebagai G30S TWK.


Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

2 hari lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

Mahfud MD menjamin pemeriksaan Lukas Enembe sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk memberikan perlindungan hukum kepadanya jika tak salah