Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar: Komisi Ini Tetap Ada

Reporter

Editor

Budi Riza

Ketua Tim Kerja MPR Agun Gunandjar Sudarsa. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pansus Hak Angket KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Agun Gunandjar Sudarsa, menilai panitia khusus ini hal yang biasa-biasa saja. “Menurut saya tidak ada yang luar biasa itu dalam panitia angket ini,” kata Agun di DPR, Rabu, 7 Juni 2017.

Agun membenarkan bahwa hampir semua fraksi sepakat ingin KPK tetap ada dan berjalan dalam koridor hukum, demokrasi, serta hak-hak asasi. Agun menyebut kerja KPK memang harus didasarkan atas mandat konstitusi. 

Sejumlah aktivis antikorupsi menolak adanya pansus ini karena dinilai akan melemahkan KPK. Isu pelemahan KPK itu ditepis oleh pansus. “Menurut saya terlalu jauh  berbicara soal itu (pelemahan KPK),” ujar politikus Partai Golkar ini.

Baca: Pansus Hak Angket Terbentuk, KPK: Penanganan Korupsi Terus

Sebagian kalangan menduga pembentukan pansus ini akan menganggu kerja KPK dalam pemberantasan korupsi, khususnya  di DPR. Saat ini sejumlah anggota DPR terjerat berbagai kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani KPK.

Beragam penolakan mengemuka atas dibentuknya Pansus KPK pada sidang paripurna 28 April 2017. Awalnya, pansus dibentuk untuk meminta KPK agar mau membuka rekaman keterangan tersangka kasus e-KTP Miryam S Haryani.

Baca: Pansus Angket KPK Bergulir, PAN Pertimbangkan Siapkan Wakilnya

Agun menuturkan, sebenarnya ingin membicarakan perihal penegakan hukum yang dilakukan KPK. Yaitu bagaimana kelangsungan penanganan pemberantasan korupsi. Tujuannya, kata dia, agar hiruk pikuk atau unjuk rasa terkait kasus korupsi bisa terselesaikan. “Intinya KPK tetap baik, tetap ada, tetap harus ada dalam koridor hukum.” 

Agun mengaku masih akan akan mendengarkan pendapat dari berbagai fraksi.  Saat ini kesempatan baik untuk membangun prinsip-prinsip penegakan hukum penguatan KPK.

Fraksi Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memilih untuk menolak pembentukan pansus ini. Keduanya mendukung upaya penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan anggota DPR lewat Pengadilan Tidak Pidana Korupsi.

DANANG FIRMANTO






Soal Coworking Space, Kepala BRIN: Meja Saya Juga Sudah Digusur

8 jam lalu

Soal Coworking Space, Kepala BRIN: Meja Saya Juga Sudah Digusur

Gonjang ganjing BRIN terus bergulir. Ramai reaksi dan keluhan dianggap bukti perubahan berhasil.


Begini Jawaban Laksana soal Desakan Mundur dari Kepala BRIN

1 hari lalu

Begini Jawaban Laksana soal Desakan Mundur dari Kepala BRIN

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko merespons desakan agar dirinya mundur dari jabatannya.


Profil Laksana Tri Handoko, Kepala BRIN yang Didesak Mundur oleh DPR

1 hari lalu

Profil Laksana Tri Handoko, Kepala BRIN yang Didesak Mundur oleh DPR

Polemik soal Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko yang dituntut mundur masih terus berlangsung. Bagaimana profil Laksana?


Kinerja BRIN Jadi Sorotan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Itu Karena Sistem Proporsional Terbuka

1 hari lalu

Kinerja BRIN Jadi Sorotan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Itu Karena Sistem Proporsional Terbuka

Sekjen PDIP menyingung soal sistem proporsional terbuka saat menjawab kisruh soal kinerja BRIN yang menjadi sorotan.


Muhaimin Sebut PKB Segera Usulkan Kajian Peniadaan Jabatan Gubernur ke Baleg DPR

2 hari lalu

Muhaimin Sebut PKB Segera Usulkan Kajian Peniadaan Jabatan Gubernur ke Baleg DPR

PKB nilai pilkada langsung untuk gubernur sangat tidak efektif. Alasannya kewenangannya dan programnya tidak sebanding dengan lelahnya di pilkada


Partai Buruh Gelar Aksi Besar-besaran di Depan Gedung DPR Pekan Depan, Ini Tuntutannya

2 hari lalu

Partai Buruh Gelar Aksi Besar-besaran di Depan Gedung DPR Pekan Depan, Ini Tuntutannya

Partai buruh berencana menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI, Senayan pada Senin 6 Februari 2022.


Terkait Distribusi Elpiji 3 Kg, Komisi VI Serap Masukan Hiswana Migas

2 hari lalu

Terkait Distribusi Elpiji 3 Kg, Komisi VI Serap Masukan Hiswana Migas

Di lapangan, gas elpiji 3 kg diperuntukan untuk kelompok miskin masih banyak yang digunakan oleh masyarakat ekonomi yang mampu


Rapat dengan Panglima TNI, DPR Pertanyakan Absennya KSAD Jenderal Dudung Abdurachman

3 hari lalu

Rapat dengan Panglima TNI, DPR Pertanyakan Absennya KSAD Jenderal Dudung Abdurachman

Dalam rapat antara DPR dan Panglima TNI hari ini, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman absen. Meutya Hafid mempertanyakannya.


Anggota Komisi XI Minta Kontribusi Lulusan Penerima Beasiswa LPDP

3 hari lalu

Anggota Komisi XI Minta Kontribusi Lulusan Penerima Beasiswa LPDP

LPDP yang berfokus pada pengembangan masyarakat diharapkan dapat memiliki peminatan dan kebutuhan yang proporsional sesuai dengan kebutuhan.


Wujudkan Stabilitas ASEAN, DPR Dorong Diplomasi Parlemen

3 hari lalu

Wujudkan Stabilitas ASEAN, DPR Dorong Diplomasi Parlemen

DPR RI terus mendorong berbagai upaya melalui diplomasi parlemen untuk mewujudkan stabilitas regional di kawasan dan mendorong demokrasi di Myanmar sehingga krisis kemanusiaan dapat segera diakhiri