Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar: Komisi Ini Tetap Ada

Reporter

Editor

Budi Riza

Ketua Tim Kerja MPR Agun Gunandjar Sudarsa. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pansus Hak Angket KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Agun Gunandjar Sudarsa, menilai panitia khusus ini hal yang biasa-biasa saja. “Menurut saya tidak ada yang luar biasa itu dalam panitia angket ini,” kata Agun di DPR, Rabu, 7 Juni 2017.

Agun membenarkan bahwa hampir semua fraksi sepakat ingin KPK tetap ada dan berjalan dalam koridor hukum, demokrasi, serta hak-hak asasi. Agun menyebut kerja KPK memang harus didasarkan atas mandat konstitusi. 

Sejumlah aktivis antikorupsi menolak adanya pansus ini karena dinilai akan melemahkan KPK. Isu pelemahan KPK itu ditepis oleh pansus. “Menurut saya terlalu jauh  berbicara soal itu (pelemahan KPK),” ujar politikus Partai Golkar ini.

Baca: Pansus Hak Angket Terbentuk, KPK: Penanganan Korupsi Terus

Sebagian kalangan menduga pembentukan pansus ini akan menganggu kerja KPK dalam pemberantasan korupsi, khususnya  di DPR. Saat ini sejumlah anggota DPR terjerat berbagai kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani KPK.

Beragam penolakan mengemuka atas dibentuknya Pansus KPK pada sidang paripurna 28 April 2017. Awalnya, pansus dibentuk untuk meminta KPK agar mau membuka rekaman keterangan tersangka kasus e-KTP Miryam S Haryani.

Baca: Pansus Angket KPK Bergulir, PAN Pertimbangkan Siapkan Wakilnya

Agun menuturkan, sebenarnya ingin membicarakan perihal penegakan hukum yang dilakukan KPK. Yaitu bagaimana kelangsungan penanganan pemberantasan korupsi. Tujuannya, kata dia, agar hiruk pikuk atau unjuk rasa terkait kasus korupsi bisa terselesaikan. “Intinya KPK tetap baik, tetap ada, tetap harus ada dalam koridor hukum.” 

Agun mengaku masih akan akan mendengarkan pendapat dari berbagai fraksi.  Saat ini kesempatan baik untuk membangun prinsip-prinsip penegakan hukum penguatan KPK.

Fraksi Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memilih untuk menolak pembentukan pansus ini. Keduanya mendukung upaya penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan anggota DPR lewat Pengadilan Tidak Pidana Korupsi.

DANANG FIRMANTO






Anggota Komisi Hukum DPR Desak Aparat Cari Aktor Intelektual di Balik Bom Polsek Astana anyar

21 jam lalu

Anggota Komisi Hukum DPR Desak Aparat Cari Aktor Intelektual di Balik Bom Polsek Astana anyar

Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mendesak Kapolda Jawa Barat Irjen Suntana mengusut tuntas tragedi bom Polsek Astana anyar yang terjadi pagi ini.


Staf KSP Gembira RKUHP Disahkan DPR, Anggap Langkah Nyata Reformasi Hukum Pidana

1 hari lalu

Staf KSP Gembira RKUHP Disahkan DPR, Anggap Langkah Nyata Reformasi Hukum Pidana

Jaleswari mengatakan pengesahan RKUHP beperan mencegah disparitas hukum pidana antara satu dengan yang lainnya.


Menkumham Bakal Bentuk Tim untuk Sosialisasi KUHP Baru ke Masyarakat

1 hari lalu

Menkumham Bakal Bentuk Tim untuk Sosialisasi KUHP Baru ke Masyarakat

Menkumham Yasonna Laoly mengatakan akan membentuk tim sosialisasi KUHP yang baru disahkan kemarin. Tim akan ke daerah-daerah.


CISDI Soal RKUHP yang Baru Disahkan: Relawan Kesehatan Seksual Rentan Alami Kriminalisasi

1 hari lalu

CISDI Soal RKUHP yang Baru Disahkan: Relawan Kesehatan Seksual Rentan Alami Kriminalisasi

CISDI menyebut RKUHP yang baru disahkan kemarin luput mempertimbangkan perspektif kesehatan masyarakat dalam proses pembahasannya.


Menkumham Tak Mau Nasihat Pendemo RKUHP di DPR: Enggak Ada Gunanya

1 hari lalu

Menkumham Tak Mau Nasihat Pendemo RKUHP di DPR: Enggak Ada Gunanya

Menkumham Yasonna Laoly menyatakan tak ada gunanya memberikan nasihat kepada para penolak pengesahan RKUHP.


RKUHP Disahkan DPR, Mahfud Md: Bagus

1 hari lalu

RKUHP Disahkan DPR, Mahfud Md: Bagus

Menkopolhukam Mahfud Md menilai pengesahan RKUHP hari ini sudah bagus.


Polisi Mulai Usir Massa Aksi Tolak Pengesahan RKUHP dari Gedung DPR

1 hari lalu

Polisi Mulai Usir Massa Aksi Tolak Pengesahan RKUHP dari Gedung DPR

Masa Aksi penolakan pengesahan RKUHP diminta meninggalkan Gedung DPR karena dianggap sudah melewati batas waktu untuk berdemonstrasi.


Pengesahan RKUHP, Diwarnai Aksi Protes Pendirian Tenda di Depan Gedung DPR

1 hari lalu

Pengesahan RKUHP, Diwarnai Aksi Protes Pendirian Tenda di Depan Gedung DPR

DPR dan pemerintah tetap mengesahkan RKUHP meskipun mendapatkan tentangan dari berbagai pihak.


RKUHP Disahkan, Menkumham Janji Akan Sosialisasikan ke Berbagai Pihak

1 hari lalu

RKUHP Disahkan, Menkumham Janji Akan Sosialisasikan ke Berbagai Pihak

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berjanji akan mensosialisasikan RKUHP yang baru disahkan ke berbagai pihak.


Momen Anggota PKS Adu Mulut dengan Dasco Bahas RKUHP: Jangan Jadi Diktaktor!

1 hari lalu

Momen Anggota PKS Adu Mulut dengan Dasco Bahas RKUHP: Jangan Jadi Diktaktor!

Iskan menolak diam saat melakukan interupsi pengesahan RKUHP. Ia dan Dasco berbicara di saat yang bersamaan dan memotong satu sama lain.