Rapat Pansus Hak Angket KPK, Agun Bacakan Surat Miryam S Haryani

Tersangka pemberi keterangan palsu dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012, Miryam S Haryani, mengacungkan dua jarinya saat berada di dalam mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 17 Mei 2017. Politisi Hanura itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agun Gunandjar Sudarsa membacakan surat tertulis dari tersangka pemberi keterangan tidak benar dalam sidang kasus korupsi e-KTP, Miryam S Haryani. Pembacaan itu dilakukan di depan anggota pansus yang hadir dalam rapat perdana hari ini, Rabu, 7 Juni 2017.

“Saya merasa tidak ditekan dan diancam oleh Bambang Soesatyo, Aziz Syamsuddin, Masinton Pasaribu, Syarifudin Suding, dan Desmon Mahesa terkait pencabutan BAP pada sidang 23 dan 30 Maret 2017 atas terdakwa Irman dan Sugiharto,” kata Agun membacakan surat Miryam S Haryani di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 7 Juni 2017.

Baca juga: Kasus E-KTP, KPK: Markus Nari Diduga Pengaruhi Miryam S. Haryani

Surat dari Miryam S Haryani tersebut dibawa oleh politikus PDIP Masinton Pasaribu. Surat ditulis singkat oleh Miryam dan diterima Masinton pada 8 Mei 2017. Surat dibungkus dengan map cokelat. Agun Gunanjar Sudarsa setelah membacakan surat itu lalu menyerahkan kepada wakilnya, Dossy Iskandar. Namun Agun tidak membolehkan media untuk memfoto surat tersebut dari dekat.

Ketua Satuan Tugas Penyidik KPK dalam perkara e-KTP Novel Baswedan pada sidang Kamis, 30 Meret 2017 lalu mengungkapkan bahwa Miryam S Haryani mengaku pernah diancam koleganya di DPR sebelum menjalani pemeriksaan di KPK. Miryam adalah Anggota Komisi II DPR periode 2009-2014 saat proyek e-KTP bergulir.

Novel Baswedan menceritakan waktu hadir dalam pemeriksaan di KPK, Miryam S Haryani bercerita soal keheranannya karena sebulan sebelum pemanggilan pertama, Miryam sudah tahu dari rekan anggota DPR lain bahwa akan dipanggil KPK. Menurut pengakuan Miryam, kata Novel, dia diminta Komisi III untuk tidak mengakui fakta bahwa dia membagi-bagikan uang e-KTP.

Simak pula: Praperadilan Miryam S. Haryani Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Miryam S Haryani kemudian mencabut semua berita acara pemeriksaan pada persidangan kasus e-KTP. KPK pun telah menetapkan dia sebagai tersangka pemberian keterangan tidak benar dalam persidangan kasus dugaan korupsi dari proyek yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun itu.

DANANG FIRMANTO






Dinasti Politik Keluarga Jokowi Mencuat, DPR Disarankan Bikin Aturan Khusus

2 jam lalu

Dinasti Politik Keluarga Jokowi Mencuat, DPR Disarankan Bikin Aturan Khusus

Aturan soal dinasti politik dinilai perlu dibuat setelah putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, menyatakan juga ingin masuk ke dunia politik.


Wakil Ketua MPR Bilang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tergantung Kesepakatan Politik

17 jam lalu

Wakil Ketua MPR Bilang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tergantung Kesepakatan Politik

Perpanjangan masa jabatan kepala desa merupakan bagian dari aspirasi yang ada di tengah masyarakat yang terbuka dibahas oleh DPR.


4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

2 hari lalu

4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

Politikus Golkar menanggapi kasus dugaan korupsi BTS Kominfo. Kasus itu memasuki babak baru dengan ditetapkannya empat orang tersangka oleh Kejagung.


Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

2 hari lalu

Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan komentar terkait rencana insentif kendaraan listrik di Indonesia pada tahun ini.


DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

2 hari lalu

DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

Said Abdullah menegaskan tak ada norma peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakan utang.


Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

3 hari lalu

Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

Menurut Jansen, sama sekali tidak ada problem konstitusional soal sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka.


Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

4 hari lalu

Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

Berita bisnis yang paling banyak dibaca pada Kamis sore, 26 Januari 2023. Mulai dari kasus Meikarta hingga OJK


Kasus Meikarta, DPR Akan Lakukan Ini: Panggil OJK hingga Bentuk Pansus

4 hari lalu

Kasus Meikarta, DPR Akan Lakukan Ini: Panggil OJK hingga Bentuk Pansus

DPR akan melakukan berbagai upaya dalam menangani kasus Meikarta, mulai dari bentuk pansus hingga pemanggilan Menteri Bahlil Lahadalia.


Polemik Meikarta dan Konsumen, Ini Alasan Kemarahan DPR

4 hari lalu

Polemik Meikarta dan Konsumen, Ini Alasan Kemarahan DPR

DPR mengungkapan alasan pemanggilan Meikarta. Sayangnya, Meikarta tidak hadir dalam rapat dengar pendapat.


Buntut Panjang Kasus Meikarta, DPR Panggil Menteri Investasi hingga Ancam Panggil Paksa Pengembang

4 hari lalu

Buntut Panjang Kasus Meikarta, DPR Panggil Menteri Investasi hingga Ancam Panggil Paksa Pengembang

DPR ikut turun tangan di kasus kawasan Meikarta. DPR akan memanggil Menteri Investasi dan mengancam akan menjemput paksa pimpinan Meikarta.