RUU Antiterorisme, Pakar: TNI Dapat Masuk dengan Kategori Perang

TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie, mengatakan pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) dapat dilakukan. Caranya, menjadikan penanggulangan terorisme sebagai kategori perang melawan terorisme.

"Pelibatan TNI dalam revisi RUU ini bisa jika dikategorikan sebagai keadaan perang," kata Jimly saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2017. Namun, Jimly Asshiddiqie menambahkan, soal pemasukan kategori perang itu biar nanti diperdebatkan di Dewan Perwakilan Rakyat.

Baca juga: RUU Antiterorisme, Bisa Adopsi Inggris Soal Penahanan Terduga Teroris

Jimly Asshiddiqie mengatakan berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI tidak terlibat, melibatkan diri, dan dilibatkan dalam urusan non-pertahanan dan keamanan dalam arti luas. Namun, pelibatan bisa dilakukan dalam keadaan tertentu.

Pengaturan mengenai keadaan tertentu itulah, kata Jimly Asshiddiqie, yang disebut hukum dalam tata negara darurat. "Kalau ada dalam keadaan darurat, maka kekuatan militer itu bisa menjalankan fungsi sipil," kata Jimly. Contoh fungsi sipil yang dilakukan TNI dalam situasi darurat perang adalah pengadilan militer. Pengadilan itu bisa memutus kasus perceraian orang, gugatan perdata, maupun bertindak sebagai pengadilan tata usaha negara.

Simak pula: Revisi UU Antiterorisme, Fadli Zon: Ini Isu Sensitif

TNI ikut berperan dalam penanggulangan terorisme ini muncul dari permintaan Presiden Joko Widodo agar pembahasan revisi RUU Antiterorisme dipercepat. "Berikan kewenangan TNI untuk masuk dalam RUU ini. Tentu dengan alasan yang Menkopolhukam sudah siapkan," kata Presiden Jokowi dalam rapat kabinet paripurna di Istana Bogor, Senin, 29 Mei 2017.

AMIRULLAH SUHADA






Selandia Baru Menyusun Undang-undang Kontra Terorisme

21 September 2021

Selandia Baru Menyusun Undang-undang Kontra Terorisme

RUU Kontra Terorisme lolos pembacaan keduanya di parlemen Selandia Baru pada Selasa beberapa pekan setelah serangan pisau simpatisan ISIS di mal.


Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

2 Mei 2020

Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memilih bertugas sebagai tentara ketimbang menteri.


Jimly Asshidiqie Sebut JK Undang Sejumlah Tokoh Malam Ini

22 April 2019

Jimly Asshidiqie Sebut JK Undang Sejumlah Tokoh Malam Ini

Ketua Umum ICMI Jimly Asshidiqie mengatakan diundang Wakil Presiden Jusuf Kalla malam ini. JK juga mengundang sejumlah tokoh lainnya.


Jimly Asshiddiqie: Alasan KPU Memberikan Kisi-kisi itu Masuk Akal

9 Januari 2019

Jimly Asshiddiqie: Alasan KPU Memberikan Kisi-kisi itu Masuk Akal

Alasan KPU memberikan kisi-kisi itu adalah agar gagasan capres-cawapres dapat disampaikan utuh dan mendalam.


Jimly: MK Berpolitik Kalau Percepat Putusan Masa Jabatan Wapres

2 Agustus 2018

Jimly: MK Berpolitik Kalau Percepat Putusan Masa Jabatan Wapres

Mantan Ketua MK Jimly Asshidiqie meminta tak ada pihak yang mendesak MK mempercepat putusan uji materi tentang masa jabatan wapres.


Jimly Asshidiqie: Dewan Kerukunan Nasional Beranggota 17 Orang

5 Juni 2018

Jimly Asshidiqie: Dewan Kerukunan Nasional Beranggota 17 Orang

Persiapan pembentukan Dewan Kerukunan Nasional atau DKN sebentar lagi rampung. Jimly Asshidique mengatakan nama-nama anggota sudah dipilih.


Fraksi Golkar Dorong Penuntasan RUU Anti-Terorisme

14 Mei 2018

Fraksi Golkar Dorong Penuntasan RUU Anti-Terorisme

Mayoritas fraksi di Pansus RUU Anti Terorisme di DPR disebut sudah sepaham dan bersatu, tinggal menunggu pihak pemerintah.


Fadli Zon Sebut Jokowi Tak Usah Keluarkan Perpu Antiterorisme

14 Mei 2018

Fadli Zon Sebut Jokowi Tak Usah Keluarkan Perpu Antiterorisme

Fadli Zon mengatakan Presiden Jokowi tak perlu mengeluarkan Perpu Antiterorisme. Sebab ia mengatakan revisi UU Antiterorisme sudah hampir rampung.


JK Diminta Membantu Renovasi Masjid Saint Petersburg Rusia

29 Maret 2018

JK Diminta Membantu Renovasi Masjid Saint Petersburg Rusia

JK merasa antusias dan akan mempelajari usulan merenovasi masjid.


MK Disarankan Cari Ketua seperti Mahfud MD atau Jimly Asshiddiqie

28 Maret 2018

MK Disarankan Cari Ketua seperti Mahfud MD atau Jimly Asshiddiqie

Peneliti Senior Institute Ismail Hasani MK perlu memiliki pemimpin baru sekaliber seperti Jimly Asshiddiqie dan Mahfud MD.