Delapan Kementerian Sepakat Garap Program Desa Migran Produktif  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dhakiri meresmikan pembangunan perumahan untuk tenaga kerja migran di Madiun. NOFIKA DIAN NUGROHO

    Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dhakiri meresmikan pembangunan perumahan untuk tenaga kerja migran di Madiun. NOFIKA DIAN NUGROHO

    TEMPO.CO, Jakarta - Delapan kementerian kabinet Presiden Joko Widodo sepakat bekerja sama dalam menggarap program Desa Migran Produktif (desmigratif) yang digagas oleh Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri. Kerja sama itu disepakati melalui nota kesepahaman yang ditandatangani di Kementerian Ketenagakerjaan, Selasa, 30 Mei 2017.

    Kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

    Baca:Lindungi TKI, Menaker Tambah Atase Tenaga Kerja di Luar Negeri

    Menurut Hanif, desmigratif merupakan terobosan kementeriannya dalam memberdayakan, meningkatkan perlindungan dan pelayanan terhadap TKI, calon TKI (CTKI), serta keluarga TKI. Terobosan ini mulai dilakukan di desa yang menjadi kantong-kantong TKI.

    "Pembentukan desmigratif merupakan salah satu solusi dan bentuk kepedulian negara meningkatkan pelayanan perlindungan kepada TKI, CTKI, dan anggota keluarganya," katanya.

    Hanif menjelaskan, ruang lingkup kerja sama antarkementerian ini meliputi pertukaran data dan informasi, pembangunan pusat layanan migrasi, serta pengembangan usaha produktif desa atau kawasan perdesaan migran produktif berbasis sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

    Selain itu, kata Hanif, pembentukan dan pengembangan usaha melalui badan usaha milik desa, dukungan penyediaan infrastruktur keolahragaan tingkat desa, dan integrasi pendidikan kepramukaan pada komunitas pembangunan keluarga.

    Kerja sama lainnya, Hanif menambahkan, mendorong peningkatan layanan kesehatan bagi calon TKI, TKI purnawirawan beserta anggota keluarganya, fasilitasi pemanfaatan infrastruktur komunikasi dan informatika dalam rangka optimalisasi sistem informasi bidang ketenagakerjaan, pelatihan, pemberdayaan, pendampingan, juga pembinaan CTKI dan TKI purnawirawan serta keluarga TKI sebagai pemandu wisata.

    Pada tahap pertama, Hanif menjelaskan, pihaknya akan membentuk dan memfasilitasi 400 desa yang dipilih sebagai percontohan dalam jangka waktu tiga tahun. "Saya berharap, nota kesepahaman ini dapat mendorong efektivitas program desmigratif melalui program setiap kementerian yang terkait," ujarnya.

    Penunjukan desa desmigratif, kata Hanif, adalah desa yang sebagian besar penduduknya bekerja di luar negeri, memahami sistem penempatan, dan perlindungan tenaga kerja, baik di dalam maupun di luar negeri. Sebab, TKI yang bekerja di luar negeri belum mampu memanfaatkan hasil kerja yang mereka peroleh untuk usaha-usaha yang bersifat produktif. “Namun lebih berperilaku konsumtif,” katanya.

    Menurut Hanif, perilaku itu mendorong mereka kembali bekerja ke luar negeri. Sedangkan keluarga yang ditinggalkan hanya mengharapkan gaji TKI tanpa mengupayakan bagaimana memanfaatkan uang tersebut untuk mengembangkan usaha-usaha produktif. Hanif berharap dengan adanya program ini, TKI mampu membangun usaha secara mandiri dan produktif melalui peran aktif pemerintah desa dan pemangku kepentingan.

    Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Puspayoga mengatakan dalam kerja sama tersebut pihaknya akan mendorong usaha dari hasil kerja TKI asal desmigratif.

    Dengan adanya entitas bisnis yang lebih kuat dan sistem yang mendukung, usaha-usaha mandiri yang dibangun akan memiliki nilai tambah lebih besar dan otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    "Kami di sini untuk mendorong pengembangan ekonomi daerah agar memiliki orientasi yang lebih panjang dan kuat," ujar Puspayoga.

    Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengatakan program ini diharapkan dapat menekan angka TKI non-prosedural. "Ini baik sekali karena kita bisa melibat mereka bekerja membawa nama bangsa ke luar negeri, tapi mereka juga perlu mendapat kebaikan dari bangsa sendiri," ucapnya.

    Program desmigratif sudah dimulai sejak 2016 dengan proyek percontohan desmigratif di dua lokasi, yaitu Desa Kenanga, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dan Desa Kuripan, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.

    Baca juga: Kementerian Luar Negeri Selesaikan Tagihan TKI Rp 284 Miliar

    Pada 2017, rencananya akan dibentuk 120 desa, meliputi 100 desa di 50 kabupaten atau kota asal TKI dan 20 desa di 10 kabupaten atau kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan pada 2018, akan dibentuk 130 desa dan 150 desa pada 2019.

    MAYA AYU PUSPITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Diduga Ada Enam Perkara Di Balik Teror Terhadap Novel Baswedan

    Tim gabungan kepolisian menyebutkan enam perkara yang ditengarai menjadi motif teror terhadap Penyidik KPK Novel Baswedan.