Ketua MUI Larang Massa Lakukan Persekusi di Sosial Media

Reporter

Editor

Budi Riza

KH Ma\'ruf Amin

TEMPO.CO, Jakarta -  Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma'ruf Amin, mengatakan kelompok masyarakat tidak berhak melakukan persekusi. Penertiban ujaran kebencian di media sosial harus dilakukan petugas berwenang bukan oleh massa.

"Penertiban supaya tak dilakukan massa, tapi oleh pihak yang punya kompetensi, yang punya otoritas," kata Ma'ruf Amin di Istana Bogor, Senin, 29 Mei 2017.

Baca: Ketua MUI Ma'ruf Amin Kultum Saat Buka Puasa Kabinet Jokowi-JK

Ma’ruf mengatakan pengguna media sosial sulit untuk membedakan mana berita yang benar dan salah. Semua bercampur baur di jagat maya. Karena itulah penertiban harus dilakukan pihak berwenang terhadap berita-berita yang tidak benar bukan oleh massa.

Ma'ruf mengatakan MUI mengkhawatirkan jika penertiban dilakukan massa. "Kalau tidak ditertibkan, orang nanti saling mendatangani, kelompok ini datangi, nanti jadi gaduh," katanya.

Baca: Marak Aksi Dukungan untuk Ahok, Ini Imbauan MUI

Untuk menghindari kegaduhan itu, kata Ma'ruf, pihak berwenang harus mengatasinya. "Cara itu (persekusi) membuat kegaduhan, cuma pihak otoritas harus atasi itu," kata Ma'ruf.

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) sebelumnya meminta pemerintah waspada pada aksi persekusi yang disebut Ahok Effect. Damar Juniarto, Regional Coordinator SAFEnet, menilai tindakan persekusi ini sudah menyebar merata di seluruh Indonesia.

"Hal ini perlu menjadi perhatian serius karena tingkat ancamannya yang nyata," kata Damar melalui keterangan tertulisnya, Sabtu, 27 Mei 2017.

Persekusi dilakukan dalam beberapa tahap, yakni dimulai dengan mencari orang-orang yang menghina agama atau ulama di media sosial Facebook.

Kemudian, ada upaya lewat sosial media untuk menggiring massa dan memburu target ke kantor atau ke rumahnya. Ada juga upaya untuk menjerat pengguna sosial media atau individu tertentu dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau pasal 156a KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

"Kami khawatir bila aksi persekusi ini dibiarkan terus-menerus maka akan menjadi ancaman serius pada demokrasi," ujar Damar.

AMIRULLAH SUHADA






Buka ASEAN Tourism Forum 2023 di Candi Prambanan, Wapres Ma'ruf Amin: Percepat Pemulihan Pasca Covid-19

1 hari lalu

Buka ASEAN Tourism Forum 2023 di Candi Prambanan, Wapres Ma'ruf Amin: Percepat Pemulihan Pasca Covid-19

Dari gelaran ASEAN Tourism Forum 2023 itu, Ma'ruf Amin bergarap puncak kejayaan pariwisata di ASEAN bisa mencapai puncaknya kembali di tahun ini.


Bamsoet: MPR dan MUI Siap Gelar Sosialisi Empat Pilar MPR

2 hari lalu

Bamsoet: MPR dan MUI Siap Gelar Sosialisi Empat Pilar MPR

Sosialisasi itu akan mengangkat tema seputar peran organisasi keagamaan dalam menjaga kerukunan dan kondusivitas bangsa.


Gotong Royong Mewujudkan Kabupaten dan Kota Sehat

7 hari lalu

Gotong Royong Mewujudkan Kabupaten dan Kota Sehat

Kementerian Dalam Negeri RI berharapan pengesahan Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) Kabupaten Kota Sehat bisa dirampungkan pada tahun ini


Vaksin Booster Kedua Berbayar? Ma'ruf Amin: Memang Ada Wacana

8 hari lalu

Vaksin Booster Kedua Berbayar? Ma'ruf Amin: Memang Ada Wacana

Wakil Presiden, Ma'ruf Amin mengatakan memang ada wacana mengenai kemungkinan vaksin booster kedua berbayar. Untuk siapa?


KLB PSSI: 2 Menteri Jadi Calon Ketua dan Wakil Ketua, Bisakah Dianggap Bentuk Intervensi Pemerintah?

9 hari lalu

KLB PSSI: 2 Menteri Jadi Calon Ketua dan Wakil Ketua, Bisakah Dianggap Bentuk Intervensi Pemerintah?

Dua menteri kabinet Indonesia Maju masuk bursa ketua dan wakil ketua umum PSSI. Apakah ini bisa disebut sebagai intervensi pemerintah?


Haul Akbar ke-18 Guru Sekumpul Digelar, Berikut Profil Ulama Ternama dari Martapura

9 hari lalu

Haul Akbar ke-18 Guru Sekumpul Digelar, Berikut Profil Ulama Ternama dari Martapura

Haul akbar ke-18 Guru Sekumpul kembali digelar. Lantas, siapakah sebenarnya sosok Guru Sekumpul atau KH Muhammad Zaini bin Abdul Gani ini?


Terpopuler Bisnis: Fakta Terbaru Tukang Becak Bobol BCA, Komisi VI DPR Dorong Pembentukan Pansus Meikarta

10 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Fakta Terbaru Tukang Becak Bobol BCA, Komisi VI DPR Dorong Pembentukan Pansus Meikarta

Berita terpopuler Tempo.co. Mulai dari fakta persidangan tukang becak pembobol rekening BCA hingga rencana pembentukan Pansus Meikarta.


Ma'ruf Amin Dukung Kenaikan Biaya Haji: Subsidi Haji Terlalu Besar

10 hari lalu

Ma'ruf Amin Dukung Kenaikan Biaya Haji: Subsidi Haji Terlalu Besar

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendukung usulan Kementerian Agama menaikkan ongkos haji.


Cegah Nilai Manfaat Tergerus Habis, Ma'ruf Amin Minta Rasionalisasi Subsidi Jemaah Haji

10 hari lalu

Cegah Nilai Manfaat Tergerus Habis, Ma'ruf Amin Minta Rasionalisasi Subsidi Jemaah Haji

Ma'ruf Amin menyebut biaya haji 1444 H/2023 M perlu dilakukan penyesuaian karena subsidi ongkos haji tahun 2022 dinilai terlalu besar, yakni mencapai 59 persen.


Ma'ruf Amin Buka Suara Soal Mafia Beras Hingga Kenaikan Harga Meski Telah Impor

11 hari lalu

Ma'ruf Amin Buka Suara Soal Mafia Beras Hingga Kenaikan Harga Meski Telah Impor

Wakil Presiden Ma'ruf Amin buka suara soal sengkarut beras yang terjadi di Tanah Air. Ia pun tak menampik soal keberadaan mafia beras.