Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Formappi Dukung Pembubaran Ormas Anti-Pancasila Lewat Pengadilan

image-gnews
Aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Sebastian Salang, menunjukkan kemiripan desain gedung baru DPR dengan gedung parlemen di Chile. TEMPO/Imam Sukamto
Aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Sebastian Salang, menunjukkan kemiripan desain gedung baru DPR dengan gedung parlemen di Chile. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang, menyatakan pihaknya mendukung rencana pembubaran organisasi-organisasi kemasyarakatan atau ormas yang anti-Pancasila. Namun, pembubaran harus ditempuh melalui proses hukum.

"Kalau pemerintah punya komitmen mempertahankan NKRI, organisasi yang menentang harus ditindak tegas dan harus ditindaklanjuti dengan proses penegakkan hukumnya," kata Salang di kantornya, di Jakarta, Kamis 18 Mei 2017.

Baca juga:

JUMAT Serukan Jihad Doa Hadapi Ormas Anti-Pancasila

Ia pun menuturkan bahwa rencana pembubaran ini tidak bisa dinilai sebagai gerakan jangka pendek politik pemerintah untuk menekan kebebasan berpendapat. "Faktanya ada organisasi yang memang terang-terangan mau mengganti ideologi Pancasila," ujarnya. Ia pun menunggu langkah konkret pemerintah untuk membubarkan ormas anti-Pancasila tersebut.

Sebelumnya, rencana pembubaran ormas anti-Pancasila mengemuka ketika pemerintah melakukan kajian keberadaan Hizbut Tahrir Indonesia. Wiranto memastikan keputusan itu bukan berarti pemerintah anti-ormas Islam, tetapi untuk menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Baca pula:

HTI Bantah Tudingan Anti-Pancasila, Begini Penjelasannya

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kejaksaan Agung pun menunggu bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan HTI dari pemerintah untuk diajukan ke pengadilan. Jaksa Agung H.M. Prasetyo mengatakan bukti tersebut sudah dikantongi kepolisian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM. Sempat muncul juga rencana pembubaran melalui penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Peneliti senior Centre for Strategic of International Studies (CSIS) J. Kristiadi setali tiga uang. Menurut dia, pembubaran organisasi kem asyarakatan atau ormas anti-Pancasila perlu dilakukan. "Pokoknya yang anti-Pancasila mending digebuk. Itu salah satunya PKI," kata Kristiadi.

Kristiadi juga menilai penggunaan perppu untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan atau ormas anti-Pancasila adalah instrumen yang bisa dilakukan pemerintah. "Itu Perppu bukan kebingungan itu. Itu salah satu instrumen untuk melaksanakan pembubaran," katanya.

ARKHELAUS W.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Quick Count yang Ditunggu Usai Pencoblosan Pemilu 2024, Begini Aturannya

53 hari lalu

Hasil quick count sementara lembaga survey Indikator di Jawa Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan. Quick count dilakukan di kantor Indikator, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Juni 2018. TEMPO/Friski Riana
Quick Count yang Ditunggu Usai Pencoblosan Pemilu 2024, Begini Aturannya

Menjelang Pemilu 2024, akan mulai bermunculan lembaga quick count atau hitung cepat perolehan suara paslon. Berikut penjelasan dan mekanismenya


Jokowi Giat Bagi-bagi Bansos ke Beberapa Daerah Jelang Pemilu 2024, Begini Kata CSIS

24 Januari 2024

Petugas Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU) melakukan bongkar-muat paket bantuan sosial tahap II dari Presiden Jokowi di wilayah RW 09, Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Mei 2020. Pemerintah pusat menyalurkan 276 paket sembako kepada warga terdampak PSBB di wilayah tersebut. TEMPO/Nita Dian
Jokowi Giat Bagi-bagi Bansos ke Beberapa Daerah Jelang Pemilu 2024, Begini Kata CSIS

Jokowi giat bagi-bagi bansos menjelang Pemilu 2024. Ke daerah mana saja dibagikan? Begini kata CSIS, ada kaitannya dengan Pemilu 2024?


Ramai-ramai Respons Soal Gibran Sebut Keberhasilan Food Estate Singkong di Kabupaten Gunung Mas

23 Januari 2024

Foto kebun singkong di food estate Gunung Mas Kalteng, yang ditanami jagung di atas polybag. X.com@GreenpeaceID
Ramai-ramai Respons Soal Gibran Sebut Keberhasilan Food Estate Singkong di Kabupaten Gunung Mas

Sejumlah pihak menanggapi pernyataan Calon wakil presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka yang mengatakan program food estate singkong tak semuanya gagal.


Walhi-Greenpeace-CSIS Respons Klaim Gibran soal Food Estate Gunung Mas Berhasil

23 Januari 2024

Foto kombinasi Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD (kiri) dan Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menyampaikan pandangannya saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
Walhi-Greenpeace-CSIS Respons Klaim Gibran soal Food Estate Gunung Mas Berhasil

Klaim Gibran soal keberhasilan food estate Gunung Mas menuai respons dari Walhi, Greenpeace, dan CSIS. Begini kata mereka.


CSIS Tanggapi Klaim Gibran tentang Keberhasilan Food Estate: Itu Sawah Palsu

22 Januari 2024

Foto kebun singkong di food estate Gunung Mas Kalteng, yang ditanami jagung di atas polybag. X.com@GreenpeaceID
CSIS Tanggapi Klaim Gibran tentang Keberhasilan Food Estate: Itu Sawah Palsu

CSIS menilai klaim keberhasilan food estate yang disampaikan Gibran tidak sesuai fakta. Sebab sebagian besar proyek tersebut gagal karena dipaksakan.


Gibran Tanya Cara Cegah Greenflation, Peneliti CSIS Beberkan Jurusnya

22 Januari 2024

Gibran Tanya Cara Cegah Greenflation, Peneliti CSIS Beberkan Jurusnya

Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Dandy Rafritandi mengatakan ada sejumlah cara mencegah greenflation.


Prabowo Puji Gibran Paham Ekonomi Usai Debat Cawapres dengan Tema Lingkungan Hidup, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat

22 Januari 2024

Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menyapa penonton saat mengikuti debat Cawapres ke empat di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. Debat kali ini bertema Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan Agraria, Masyarakat Adat dan Desa. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Prabowo Puji Gibran Paham Ekonomi Usai Debat Cawapres dengan Tema Lingkungan Hidup, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat

Prabowo sebut Gibran menguasai pemahaman ekonomi, tetapi tema debat sebenarnya tentang lingkungan hidup, pangan, agraria, masyarakat adat.


Dosen Monash University Indonesia: Sebagai Pengguna Medsos Terbesar di Asia Tenggara, Waspada Propaganda Partisipatif

22 Januari 2024

Penulis buku, DR Ika Idris memaparkan sejumlah aspek pada buku yang ditulisnya didampingi panelis Putu Widjanarko Ph.D di Jakarta, Jumat 19 Januari 2024. Foto: Istimewa
Dosen Monash University Indonesia: Sebagai Pengguna Medsos Terbesar di Asia Tenggara, Waspada Propaganda Partisipatif

Dosen senior Monash University Indonesia, Ika Idris, mengatakan Indonesia tercatat sebagai pengguna medsos terbesar di Asia Tenggara harus waspada.


CSIS: Semua Paslon Tak Kuasai Isu Hubungan Internasional

9 Januari 2024

Capres nomor urut satu Anies Baswedan (kanan) menyampaikan pendapat disaksikan capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo saat adu gagasan dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari 2024.  ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
CSIS: Semua Paslon Tak Kuasai Isu Hubungan Internasional

CSIS menilai semua paslon tidak begitu menguasai isu hubungan internasional.


7 Lembaga Survei Terkenal di Indonesia Beserta Pemiliknya

6 Januari 2024

Hasil quick count sementara lembaga survey Indikator di Jawa Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan. Quick count dilakukan di kantor Indikator, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Juni 2018. TEMPO/Friski Riana
7 Lembaga Survei Terkenal di Indonesia Beserta Pemiliknya

Terdapat beberapa lembaga survei di Indonesia yang telah memiliki nama terkenal baik di kalangan politisi Indonesia maupun masyarakat.