Wiranto Sebut HTI Gerakan Dakwah dan Gerakan Politik  

Reporter

Menkopolhukam Wiranto (tengah) bersama Menkumham Yasonna H. Laoly (kiri), Mendagri Tjahjo Kumolo (kedua kanan), dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian (kanan) memberi keterangan pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, 8 Mei 2017. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, memastikan pembubaran organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia akan dilakukan melalui mekanisme hukum. Wiranto menyebutkan ormas HTI adalah gerakan dakwah sekaligus gerakan politik.

"Ini satu gerakan dakwah tetapi dalam dakwah itu substansinya mengandung satu gerakan politik dan gerakan politik yang dianut tidak bisa menghindari istilah khilafah," kata Wiranto di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta, Rabu 17 Mei 2017.

Baca: HTI Dibubarkan, Komnas HAM Sebut Pemerintah Berpotensi Otoriter

Wiranto berkukuh bahwa konsep khilafah adalah konsep negara di atas negara. HTI, kata dia, menjadi gerakan politik yang mempengaruhi opini publik untuk mengganti Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. "Itu kan sudah jelas sekali, buktinya sudah cukup banyak," katanya.

Wacana pembubaran HTI mengemuka ketika pemerintah melakukan kajian mengenai keberadaan ormas tersebut. Wiranto memastikan keputusan itu bukan berarti pemerintah anti-ormas Islam, tetapi menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kejaksaan Agung pun menunggu bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan HTI dari pemerintah untuk diajukan ke pengadilan. Jaksa Agung M. Prasetyo mengatakan bukti tersebut sudah dikantongi kepolisian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM.

Baca: Pembubaran HTI, Kejaksaan Agung Menunggu Bukti-bukti

Rencana pemerintah membubarkan HTI ini pun menuai pro dan kontrak. Ketua Program Doktor Universitas Nasional Massa Djafar berpendapat pembubaran HTI ini mencederai demokrasi lantaran dilakukan tanpa proses peradilan. Pengamat politik Maswadi Rauf menyatakan pembubaran tidak melanggar hukum jika pemerintah bisa membuktikan pelanggaran.

ARKHELAUS W. | MAYA AYU PUSPITASARI

Video Terkait: Ogah Dibubarkan Pemerintah, HTI Siapkan Seribu Advokat








Siti Elina, Perempuan Penerobos Istana Tak Kooperatif Saat Diperiksa Densus 88

29 hari lalu

Siti Elina, Perempuan Penerobos Istana Tak Kooperatif Saat Diperiksa Densus 88

Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Densus 88 masih mendalami hubungan Siti Elina dengan jaringan kelompok radikal Islam HTI dan NII.


Dicurigai Terhubung Kelompok Teroris, Siti Elina Mengikuti Akun Medsos Eks HTI dan NII

30 hari lalu

Dicurigai Terhubung Kelompok Teroris, Siti Elina Mengikuti Akun Medsos Eks HTI dan NII

Polisi akan mendalami hubungan Siti Elina dengan kelompok teroris setelah perempuan itu hendak menerobos Istana. Mengikut akun medsos eks HTI.


Face Recognition untuk Selidiki Penodong Paspampres yang Disebut Anggota HTI & Gagal Ginjal Akut Jadi Top 3 Metro

31 hari lalu

Face Recognition untuk Selidiki Penodong Paspampres yang Disebut Anggota HTI & Gagal Ginjal Akut Jadi Top 3 Metro

Polda Metro Jaya gunakan face recognition untuk selidiki penodong Paspampres yang disebut anggota HTI & gagal ginjal akut Jadi Top 3 Metro.


Ini Kronologi Perempuan Todongkan Pistol ke Paspampres di Istana Merdeka

31 hari lalu

Ini Kronologi Perempuan Todongkan Pistol ke Paspampres di Istana Merdeka

Perempuan Todongkan Pistol ke Paspampres dipastikan belum terobos Istana Merdeka.


Perempuan Todongkan Pistol ke Paspampres, BNPT: Anggota HTI

31 hari lalu

Perempuan Todongkan Pistol ke Paspampres, BNPT: Anggota HTI

BNPT menyatakan peristiwa perempuan todongkan pistol ke paspampres di Istana Negara pagi tadi dilakukan oleh anggota HTI.


Kata Watimpres Wiranto soal Usulan MPR Agar Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD

45 hari lalu

Kata Watimpres Wiranto soal Usulan MPR Agar Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD

Wiranto menyebut bahwa usulan MPR agar kepala daerah kembali dipilih oleh anggota DPRD masih sebatas usulan


MPR Ingin Pemilihan Gubernur Secara Langsung Dievaluasi

46 hari lalu

MPR Ingin Pemilihan Gubernur Secara Langsung Dievaluasi

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan MPR bersama Wantimpres sepakat bahwa sistem demokrasi pascareformasi perlu dikaji


Pakar Prediksi Anies Baswedan Bisa Kena Kampanye Hitam di Pilpres 2024

26 Juni 2022

Pakar Prediksi Anies Baswedan Bisa Kena Kampanye Hitam di Pilpres 2024

Reza Hariyadi menduga ada pihak yang hendak menyeret Anies Baswedan ke dalam politik identitas dengan melakukan pola-pola stigmatisasi dan framing


Majelis Sang Presiden Dukung Anies Baswedan, Bala Anies: Kelompok Relawan Palsu

13 Juni 2022

Majelis Sang Presiden Dukung Anies Baswedan, Bala Anies: Kelompok Relawan Palsu

Bala Anies menilai ada upaya untuk menjatuhkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.


Sindir FPI Reborn Dukung Anies, Relawan: Ke Depan Mungkin ISIS

11 Juni 2022

Sindir FPI Reborn Dukung Anies, Relawan: Ke Depan Mungkin ISIS

Deklarator Relawan ANIES, La Ode Basir, menilai kemunculan FPI Reborn demi menjegal Anies Baswedan di Pilpres 2024