Wiranto Sebut HTI Gerakan Dakwah dan Gerakan Politik  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menkopolhukam Wiranto (tengah) bersama Menkumham Yasonna H. Laoly (kiri), Mendagri Tjahjo Kumolo  (kedua kanan), dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian (kanan) memberi keterangan pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, 8 Mei 2017. ANTARA FOTO

    Menkopolhukam Wiranto (tengah) bersama Menkumham Yasonna H. Laoly (kiri), Mendagri Tjahjo Kumolo (kedua kanan), dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian (kanan) memberi keterangan pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, 8 Mei 2017. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, memastikan pembubaran organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia akan dilakukan melalui mekanisme hukum. Wiranto menyebutkan ormas HTI adalah gerakan dakwah sekaligus gerakan politik.

    "Ini satu gerakan dakwah tetapi dalam dakwah itu substansinya mengandung satu gerakan politik dan gerakan politik yang dianut tidak bisa menghindari istilah khilafah," kata Wiranto di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta, Rabu 17 Mei 2017.

    Baca: HTI Dibubarkan, Komnas HAM Sebut Pemerintah Berpotensi Otoriter

    Wiranto berkukuh bahwa konsep khilafah adalah konsep negara di atas negara. HTI, kata dia, menjadi gerakan politik yang mempengaruhi opini publik untuk mengganti Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. "Itu kan sudah jelas sekali, buktinya sudah cukup banyak," katanya.

    Wacana pembubaran HTI mengemuka ketika pemerintah melakukan kajian mengenai keberadaan ormas tersebut. Wiranto memastikan keputusan itu bukan berarti pemerintah anti-ormas Islam, tetapi menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

    Kejaksaan Agung pun menunggu bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan HTI dari pemerintah untuk diajukan ke pengadilan. Jaksa Agung M. Prasetyo mengatakan bukti tersebut sudah dikantongi kepolisian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM.

    Baca: Pembubaran HTI, Kejaksaan Agung Menunggu Bukti-bukti

    Rencana pemerintah membubarkan HTI ini pun menuai pro dan kontrak. Ketua Program Doktor Universitas Nasional Massa Djafar berpendapat pembubaran HTI ini mencederai demokrasi lantaran dilakukan tanpa proses peradilan. Pengamat politik Maswadi Rauf menyatakan pembubaran tidak melanggar hukum jika pemerintah bisa membuktikan pelanggaran.

    ARKHELAUS W. | MAYA AYU PUSPITASARI

    Video Terkait: Ogah Dibubarkan Pemerintah, HTI Siapkan Seribu Advokat




     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.