Kasus Korupsi BLBI, KPK Bakal Jerat dengan Pidana Korporasi  

Sjamsul Nursalim. Dok.TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta – Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, menuturkan pihaknya bakal mengarahkan kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) pada pidana korporasi. Namun ia belum menyebutkan perusahaan mana saja yang akan dijerat dengan pidana korporasi dalam perkara ini.

“Tim penyidik mempertimbangkan serius ketentuan pidana korporasi untuk memaksimalkan asset recovery,” katanya di KPK, Selasa, 16 Mei 2017.

Baca juga: Kasus Korupsi BLBI, KPK Sita Dokumen dan Periksa 20 Petani Tambak

Menurut Febri, pertimbangan ke arah pidana korporasi penting dilakukan lantaran ada pihak-pihak yang diuntungkan dari kasus yang merugikan negara hingga Rp 3,7 triliun tersebut. Selain itu, penerapan pidana korporasi bertujuan memaksimalkan pengembalian aset negara dari kasus BLBI.

Febri menjelaskan, ada aset-aset negara yang telah menyebar ke luar negeri. Untuk itu, pihaknya bekerja sama dengan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) untuk menelusuri aset-aset tersebut. Ia menuturkan kerja sama akan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang memungkinkan baik di UNCAC maupun mekanisme kerja sama internasional lainnya.

Adapun untuk asset recovery di dalam negeri, KPK terus menelusuri hal itu. “Pemetaan aset obligor yang ada di Indonesia akan diakukan,” kata Febri.

Febri menuturkan, dari pengembangan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham atau Surat Keterangan Lunas kepada Sjamsul Nursalim, KPK telah menetapkan Syafruddin Arsjad Temenggung sebagai tersangka.

Simak pula: Korupsi BLBI, Rizal Ramli Sebut Banyak Obligor Berutang Dapat SKL

Dugaan korupsi itu terjadi pada 2004 dengan adanya pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Syafruddin saat itu adalah Ketua BPPN periode 2002-2004. Sedangkan Sjamsul merupakan pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) pada 2004.

Febri menambahkan, saat ini pihaknya berfokus pada penelusuran pihak-pihak yang diuntungkan dari kasus BLBI. “Kami akan telusuri aset-aset apakah bersifat pribadi atau perusahaan, KPK akan masuk lebih jauh, baik aset di Indonesia maupun luar negeri,” ucapnya.

DANANG FIRMANTO







Saksi Sebut Mardani H Maming Tandatangani SK Pengalihan IUP ke PT PCN Terlebih Dahulu

9 jam lalu

Saksi Sebut Mardani H Maming Tandatangani SK Pengalihan IUP ke PT PCN Terlebih Dahulu

Mardani H Maming disebut menandatangani terlebih dahulu SK pengalihan IUP PT BKPL ke PT PCN sebelum diperiksa anak buahnya.


Hakim Agung Gazalba Saleh Ajukan Praperadilan Setelah Ditetapkan Sebagai Tersangka Oleh KPK

11 jam lalu

Hakim Agung Gazalba Saleh Ajukan Praperadilan Setelah Ditetapkan Sebagai Tersangka Oleh KPK

Hakim Agung Gazalba Saleh mengajukan pra peradilan penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK.


KPK Telisik Pembelian Berbagai Aset oleh Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Telisik Pembelian Berbagai Aset oleh Lukas Enembe

KPK memeriksa Mustakim sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Rabu, 23 November 2022.


Penyidik KPK Blokir Rekening Bambang Kayun

2 hari lalu

Penyidik KPK Blokir Rekening Bambang Kayun

Ali mengatakan pemblokiran rekening milik Bambang Kayun dilakukan dalam rangka kebutuhan proses penyidikan kasus tersebut.


KPK Optimistis Praperadilan AKBP Bambang Kayun Bakal Ditolak Hakim

3 hari lalu

KPK Optimistis Praperadilan AKBP Bambang Kayun Bakal Ditolak Hakim

Bambang Kayun ditetapkan sebagai tersangka kasus suap. Bambang mengajukan praperadilan.


KPK Cegah AKBP Bambang Kayun Berpergian ke Luar Negeri

3 hari lalu

KPK Cegah AKBP Bambang Kayun Berpergian ke Luar Negeri

Ali menjelaskan pencegahan ini dilakukan agar Bambang Kayun tidak pergi saat dimintai keterangan.


Polri Sebut Kasus AKBP Bambang Kayun Dilimpahkan ke KPK Demi Transparansi

3 hari lalu

Polri Sebut Kasus AKBP Bambang Kayun Dilimpahkan ke KPK Demi Transparansi

Kasus suap yang menjerat AKBP Bambang Kayun dilimpahkan Bareskrim Polri ke KPK demi transparansi. Bareskrim dan KPK telah berkoordinasi.


Besok, KPK Panggil Pengacara Lukas Enembe Sebagai Saksi

3 hari lalu

Besok, KPK Panggil Pengacara Lukas Enembe Sebagai Saksi

KPK mengonfirmasi bahwa penyidik sudah melayangkan surat panggilan kedua untuk pengacara Lukas Enembe sebagi saksi.


KPK Minta Bantuan TNI AU Hadirkan Eks Kasau Agus Supriatna di Persidangan

3 hari lalu

KPK Minta Bantuan TNI AU Hadirkan Eks Kasau Agus Supriatna di Persidangan

JPU KPK akan kembali memanggil saksi Agus Supriatna melalui surat yang dikirim ke alamat di Trikora Raya Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.


KPK Masih Dalami Perkara Dana Perimbangan Pegunungan Arfak

3 hari lalu

KPK Masih Dalami Perkara Dana Perimbangan Pegunungan Arfak

Ali Fikri menjelaskan bahwa penyidik KPK belum memastikan apakah ada keterlibatan pihak lain di kasus suap dana perimbangan pegunungan Arfak