Kasus Korupsi BLBI, KPK Bakal Jerat dengan Pidana Korporasi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sjamsul Nursalim. Dok.TEMPO

    Sjamsul Nursalim. Dok.TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta – Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, menuturkan pihaknya bakal mengarahkan kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) pada pidana korporasi. Namun ia belum menyebutkan perusahaan mana saja yang akan dijerat dengan pidana korporasi dalam perkara ini.

    “Tim penyidik mempertimbangkan serius ketentuan pidana korporasi untuk memaksimalkan asset recovery,” katanya di KPK, Selasa, 16 Mei 2017.

    Baca juga: Kasus Korupsi BLBI, KPK Sita Dokumen dan Periksa 20 Petani Tambak

    Menurut Febri, pertimbangan ke arah pidana korporasi penting dilakukan lantaran ada pihak-pihak yang diuntungkan dari kasus yang merugikan negara hingga Rp 3,7 triliun tersebut. Selain itu, penerapan pidana korporasi bertujuan memaksimalkan pengembalian aset negara dari kasus BLBI.

    Febri menjelaskan, ada aset-aset negara yang telah menyebar ke luar negeri. Untuk itu, pihaknya bekerja sama dengan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) untuk menelusuri aset-aset tersebut. Ia menuturkan kerja sama akan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang memungkinkan baik di UNCAC maupun mekanisme kerja sama internasional lainnya.

    Adapun untuk asset recovery di dalam negeri, KPK terus menelusuri hal itu. “Pemetaan aset obligor yang ada di Indonesia akan diakukan,” kata Febri.

    Febri menuturkan, dari pengembangan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham atau Surat Keterangan Lunas kepada Sjamsul Nursalim, KPK telah menetapkan Syafruddin Arsjad Temenggung sebagai tersangka.

    Simak pula: Korupsi BLBI, Rizal Ramli Sebut Banyak Obligor Berutang Dapat SKL

    Dugaan korupsi itu terjadi pada 2004 dengan adanya pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Syafruddin saat itu adalah Ketua BPPN periode 2002-2004. Sedangkan Sjamsul merupakan pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) pada 2004.

    Febri menambahkan, saat ini pihaknya berfokus pada penelusuran pihak-pihak yang diuntungkan dari kasus BLBI. “Kami akan telusuri aset-aset apakah bersifat pribadi atau perusahaan, KPK akan masuk lebih jauh, baik aset di Indonesia maupun luar negeri,” ucapnya.

    DANANG FIRMANTO



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Para Pencari Suaka Afganistan dan Data Sejak 2008

    Para pencari suaka Afganistan telantar di depan Kementerian BUMN di Jakarta pada Juli 2019. Sejak 2008, ada puluhan ribu pencari suaka di Indonesia.