Setya Novanto Dicekal, Jusuf Kalla Sarankan Golkar Gelar Munas

Reporter

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (dua kanan) berbincang bersama Akbar Tanjung (dua kiri) didampingi mantan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono (kiri) dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat penutupan Musyawah Nasional Luarbiasa (Munaslub) Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, 17 Mei 2016. Golkar menyatakan ikut bergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. ANTARA/Wira Suryantala

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Umum Golkar, Jusuf Kalla, menyarankan Partai Golkar menggelar musyawarah nasional untuk memilih ketua umum. Alasannya, saat ini, kondisi partai kurang baik seiring dengan persoalan hukum yang membelit Ketua Umum Golkar Setya Novanto.

"Golkar memang berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan karena ketua umumnya sudah dicekal. Apabila ada perkembangan lain lagi, tentu partai harus mempunyai pemimpin yang baik," katanya di Kantor Wakil Presiden di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa, 25 April 2017.

Baca: Kasus E-KTP Resahkan Golkar, Dorongan Ganti Setya Novanto Menguat

Dua pekan lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah Setya bepergian ke luar negeri selama enam bulan. Langkah itu dilakukan untuk mempermudah penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

Saat ini, Setya berstatus sebagai saksi, tapi namanya masuk surat dakwaan Irman dan Sugiharto. Ada dugaan Setya menerima aliran duit rasuah. Namun Setya membantah ikut terlibat dan menerima aliran duit proyek e-KTP.

Kalla mengatakan Golkar punya prosedur yang bisa digunakan untuk keluar dari masalah yang dihadapi saat ini, yaitu menunjuk seorang pelaksana harian yang menjalankan tugas ketua partai. Mekanisme lain adalah musyawarah nasional luar biasa dan musyawarah nasional. “Bagaimanapun harus ada penyelesaian kalau ketuanya tersangkut,” ujarnya.

Baca: Politikus Muda Golkar: Pergantian Pimpinan Tak Bisa Ditawar Lagi

Namun, jika musyawarah nasional luar biasa yang digunakan, ketua terpilih hanya akan bertugas di sisa masa periode jabatan, yakni dua tahun ke depan. "Karena itu, mungkin perlu sekaligus munas saja, tapi tentu waktunya ditentukan Partai Golkar supaya hemat," ucapnya.

Pernyataan Kalla itu bertentangan dengan sikap Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono yang belum setuju dengan wacana musyawarah nasional. Menurut Agung, desakan menggelar musyawarah nasional adalah keinginan pribadi, bukan partai. Sedangkan terkait dengan dugaan keterlibatan Setya dalam kasus korupsi proyek e-KTP, Ketua Umum Golkar itu saat ini masih berstatus sebagai saksi. “Utamakan proses praduga tidak bersalah,” tuturnya.

Politikus Golkar, Yorrys Raweyai, mengatakan tengah melakukan konsolidasi internal ihwal dugaan keterlibatan Setya dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP. Menurut Yorrys, dalam kasus hukum yang terjadi, pengurus mesti lebih dulu menyelamatkan partai. "Partai harus diselamatkan. Ini sedang proses," katanya.

Baca: Setya Novanto di Pusaran E-KTP, Yorrys: Partai Harus Diselamatkan

Hal senada juga diungkapkan politikus muda Golkar, Ahmad Doli Kurnia. “Pergantian pemimpin tidak bisa ditawar lagi,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham mengatakan, saat ini, partainya masih solid di bawah kepemimpinan Setya. Sehingga musyawarah nasional belum diperlukan. “Kami solid,” katanya.

AMIRULLAH SUHADA | AGUNG SEDAYU



Video Terkait:







PPP Ungkap Opsi Mekanisme Penentuan Capres-Cawapres Koalisi Indonesia Bersatu

4 hari lalu

PPP Ungkap Opsi Mekanisme Penentuan Capres-Cawapres Koalisi Indonesia Bersatu

Pertemuan Koalisi Indonesia Bersatu malam ini akan membahas mekanisme pemilihan capres dan cawapres 2024. Ada beberapa opsi.


Kadernya Dukung Anies Baswedan, Ini Kata PPP

17 hari lalu

Kadernya Dukung Anies Baswedan, Ini Kata PPP

PPP tak mempermasalahkan langkah sejumlah kadernya mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan.


Membaca Kode Jokowi Soal Capres Saat Pidato di HUT Perindo

27 hari lalu

Membaca Kode Jokowi Soal Capres Saat Pidato di HUT Perindo

Dalam acara ulang tahun Partai Perindo, Jokowi turut berpesan agar tidak terlalu lama mendeklarasikan Capres dan Cawapres.


Relawan Jokowi Kunjungi Partai Golkar, Ketum Projo: Ini Pertemuan Pertama Kali ke Kantor Partai Politik

27 hari lalu

Relawan Jokowi Kunjungi Partai Golkar, Ketum Projo: Ini Pertemuan Pertama Kali ke Kantor Partai Politik

Relawan Jokowi menyatakan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, bukan hanya membahas soal calon presiden.


KIB Bakal Usung Ganjar Sebagai Capres Jika Tidak Diusung PDIP

36 hari lalu

KIB Bakal Usung Ganjar Sebagai Capres Jika Tidak Diusung PDIP

Bima menjelaskan, partainya telah membuka keran komunikasi informal dengan Ganjar.


Ridwan Kamil Siap Diusung Jadi Cawapres, Akhir Tahun Berlabuh ke Partai

36 hari lalu

Ridwan Kamil Siap Diusung Jadi Cawapres, Akhir Tahun Berlabuh ke Partai

Ridwan Kamil disebut-sebut sedang menjalin komunikasi intensif dengan Partai Golkar.


Ace Hasan Sebut Ridwan Kamil Intens Lakukan Pertemuan dengan Partai Golkar

39 hari lalu

Ace Hasan Sebut Ridwan Kamil Intens Lakukan Pertemuan dengan Partai Golkar

Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa Partai Golkar sudah melakukan pertemuan intens dengan Gubernur Jabar Ridwan Kamil


Airlangga Hartarto Bilang Jokowi Sudah Tahu Nama Capres dari KIB

44 hari lalu

Airlangga Hartarto Bilang Jokowi Sudah Tahu Nama Capres dari KIB

Menurut Airlangga Hartarto, untuk penentuan capres-cawapres, KIB selalu berkonsultasi dengan Jokowi.


Tinggalkan Partai NasDem, Wanda Hamidah Bergabung ke Partai Golkar

46 hari lalu

Tinggalkan Partai NasDem, Wanda Hamidah Bergabung ke Partai Golkar

Wanda Hamidah mengaku dipinang oleh Golkar beberapa bulan yang lalu. Menganggap Golkar tempat yang tepat untuk berjuang dan berkarya.


Airlangga Bilang Golkar Sudah Panas untuk Hadapi Pemilu 2024

50 hari lalu

Airlangga Bilang Golkar Sudah Panas untuk Hadapi Pemilu 2024

Airlangga menyebut para kadernya siap memenangkan Golkar di 514 kabupaten/kota.