Eks Sekjen Kemendagri, 1 dari 14 yang Kembalikan Duit E-KTP

Reporter

Diah Anggraini, Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri. Tempo/Jati Mahatmaji

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Sekretaris Jenderal Dalam Negeri Diah Anggraini mengaku menerima total uang US$ 500 ribu dari mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman hasil korupsi pengadaan proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Pertama Diah Anggraini menerima US$ 300 ribu dan kemudian US$ 200 ribu dari Andi Narogong. Hal itu disampaikan Diah saat bersaksi dalam sidang korupsi e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 16 Maret 2017.

Diah menjelaskan percakapan telepon itu terjadi pada sekitar akhir 2013. Pada saat diberi tahu bahwa Irman ingin bagi-bagi rezeki, Diah mengaku tidak menanyakan asal usul uang.

Baca juga:
Sidang E-KTP, Eks Sekjen Kementerian Dalam Negeri Akui Terima Duit US$ 500 Ribu


Sidang E-KTP, Gamawan Fauzi Akui Terima Rp 1,5 Miliar, Namun...

Namun saat diberikan uang US$ 200 ribu oleh Andi Agustinus alias Andi Narogong, pengusaha penggarap tender e-KTP, Diah baru mengaku terkejut. Ia lantas terpikir dengan pemberian Irman.

"Apa ini uang e-KTP?" kata Diah mengulang pertanyannya kepada Andi. Namun, Andi membantah. Kata Diah, Andi saat itu hanya mengatakan bahwa itu adalah rezeki Diah dari usahanya. Andi lantas meninggalkan uang itu di meja.

Silakan baca:

Sidang E-KTP, Wakil Ketua KPK Isyaratkan Ada Tersangka Berikutnya


Sidang E-KTP, Chairuman Harahap Bantah Arahkan Fraksi

Selang dua hari, Diah bertemu Irman di Merdeka Utara. "Saya bilang ini dari Pak Irman ada, dari Pak Andi ada. Saya ingin kembalikan," ujar dia.

Namun, kata Diah, saat itu Irman menolak pengembalian Diah. Bahkan, Diah mengatakan bahwa Irman mengancamnya. "Tolong jangan dikembalikan, Bu. Kalau Ibu kembalikan artinya Ibu bunuh diri. Kalau saya ditembak mati pun saya nggak akan ngaku terima uang," kata Irman seperti yang ditirukan Diah.  Ia merasa takut dan diancam. "Saya bingung mau kembalikan ke mana," katanya. "Saya tidak pernah menggunakan uang itu," kata dia.

Setelah diperiksa KPK, Diah kemudian mengembalikan uang yang diterimanya itu.  Dan, terungkaplah kemudian, Diah merupakan salah satu dari 14 penerima uang korupsi e-KTP yang pernah disebut KPK.

MAYA AYU PUSPITASARI






Kamboja Belajar Layanan di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta, Akan Ditiru

12 jam lalu

Kamboja Belajar Layanan di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta, Akan Ditiru

DKI Jakarta menerima kunjungan Kementerian Dalam Negeri Kamboja, Transparency International Cambodia, dan Action Aid Cambodia.


Bahas UMP DKI 2023, Heru Budi: Penghitungannya Harus di Atas Inflasi

8 hari lalu

Bahas UMP DKI 2023, Heru Budi: Penghitungannya Harus di Atas Inflasi

Pj DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan sudah membahas kenaikan UMP DKI 2023 bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan


Kemendagri Rampungkan 797 Segmen Batas Daerah

15 hari lalu

Kemendagri Rampungkan 797 Segmen Batas Daerah

Penegasan batas daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan.


Kemendagri Apresiasi Pemda yang Percepat Penyelesaian Batas Daerah

15 hari lalu

Kemendagri Apresiasi Pemda yang Percepat Penyelesaian Batas Daerah

Dengan batas daerah yang jelas, maka luas wilayah dapat dihitung dengan pasti.


Kemendagri Apresiasi Indeks Demokrasi Indonesia Membaik

15 hari lalu

Kemendagri Apresiasi Indeks Demokrasi Indonesia Membaik

Rata-rata nilai IDI nasional berada di tingkat sedang yaitu 78,12.


Dirjen Kemendagri Apresiasi Peran PHIS dukung Pemerintah

19 hari lalu

Dirjen Kemendagri Apresiasi Peran PHIS dukung Pemerintah

PHIS dan masyarakat Tionghoa diharapkan terus membantu pemerintah di bidang Ekonomi, Sosial Pendidikan.


Kemendagri Gelar Rakor Pengendalian Inflasi

19 hari lalu

Kemendagri Gelar Rakor Pengendalian Inflasi

Maluku Utara mendapat apresiasi berhasil menekan inflasi jadi paling rendah di Indonesia.


Heru Budi Kaji Lagi Pergub Penggusuran Era Ahok Setelah Dikembalikan Kemendagri

22 hari lalu

Heru Budi Kaji Lagi Pergub Penggusuran Era Ahok Setelah Dikembalikan Kemendagri

Kementerian Dalam Negeri mengembalikan Pergub Penggusuran yang akan dicabut agar tidak terjadi kekosongan hukum.


Tito Karnavian Temui Jokowi Hari Ini Bahas Persiapan DOB Papua

23 hari lalu

Tito Karnavian Temui Jokowi Hari Ini Bahas Persiapan DOB Papua

Sebelumnya, Tito Karnavian mengatakan DOB Papua kemungkinan bakal disahkan Pemerintah Pusat sekitar awal November 2022.


Pergub Penggusuran di Jakarta Belum Dicabut, Biro Hukum: Tunggu Aturan Pengganti

23 hari lalu

Pergub Penggusuran di Jakarta Belum Dicabut, Biro Hukum: Tunggu Aturan Pengganti

Permohonan pencabutan Pergub Penggusuran telah dikembalikan ke Pemprov DKI oleh Kementerian Dalam Negeri.