Optimistis, Jokowi Patok Ekonomi 2018 Tumbuh Hingga 6,1 Persen

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana pertemuan Presiden Joko Widodo dengan pimpinan lembaga negara di Istana Merdeka, Jakarta, 14 Maret 2017. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi didampingi Mensesneg Pratikno, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, dan Seskab Pramono Anung. TEMPO/Subekti

    Suasana pertemuan Presiden Joko Widodo dengan pimpinan lembaga negara di Istana Merdeka, Jakarta, 14 Maret 2017. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi didampingi Mensesneg Pratikno, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, dan Seskab Pramono Anung. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta -  Presiden Joko Widodo meminta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 disusun dengan semangat optimisme. Jokowi juga menekankan pemerintah harus berani meningkatkan target pertumbuhan ekonomi pada 2018 menjadi 5,4 hingga 6,1 persen.

    "Saya minta RAPBN 2018 disusun dengan semangat optimisme, tapi realistis dan kredible," kata Jokowi, Rabu, 15 maret 2017, saat membuka sidang kabinet paripurna yang membahas soal kapasitas fiskal dan pagu indikatif RAPBN 2018 serta ease of doing business di Kantor Presiden, Jakarta.

    Baca: Tekan Kesenjangan Ekonomi, Pemerintah Siapkan 10 Program 

    Untuk pertumbuhan ekonomi, Jokowi memasang target 5,4-6,1 persen. Target ini dipatok sejalan dengan perbaikan ekonomi dunia. Untuk mencapai itu, Jokowi meminta semua kementerian kerja keras dan melakukan langkah-langkah konkret untuk mewujudkannya.

    "Tidak bekerja rutininas, tidak bekerja yang monoton, bekerja linier, bekerja business as usual. Ini harus ditekankan pada yang ada dibawah kita agar betul-betul langkah-langkah konkret itu ada," kata Jokowi.

    Target lainnya adalah rasio pajak terhadap Produk Domestik Broto yang dipatok 11 persen. Presiden juga meminta ada penajaman program prioritas pada RAPBN 2018. Sehinga setiap program bisa mendorong produktifitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi.

    Terkait investasi, kata Jokowi, karena kapasitas fiskal yang terbatas, maka investasi tidak bisa bergantung pada pemerintah. Sumber investasi di 2017, apalagi di 2018, sebagian besar harus berasal dari swasta.

    Baca: Istana Siapkan Paket Kebijakan Ekonomi ke-15 

    "Seperti yang saya sampaikan, 70-80 persen dari swasta dan BUMN," kata Jokowi. Karena itulah, belanja modal (capital expenditure) BUMN harus betul-betul ditingkatkan sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

    "Kalau ada swasta yang masuk, serahkan saja ke swasta, jangan APBN masuk, jangan BUMN masuk," kata Jokowi.

    AMIRULLAH SUHADA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menunggu Dobrakan Ahok di Pertamina

    Basuki Tjahaja Purnama akan menempati posisi strategis di Pertamina. Ahok diperkirakan akan menghadapi banyak masalah yang di BUMN itu.