Optimistis, Jokowi Patok Ekonomi 2018 Tumbuh Hingga 6,1 Persen

Reporter

Editor

Budi Riza

Suasana pertemuan Presiden Joko Widodo dengan pimpinan lembaga negara di Istana Merdeka, Jakarta, 14 Maret 2017. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi didampingi Mensesneg Pratikno, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, dan Seskab Pramono Anung. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta -  Presiden Joko Widodo meminta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 disusun dengan semangat optimisme. Jokowi juga menekankan pemerintah harus berani meningkatkan target pertumbuhan ekonomi pada 2018 menjadi 5,4 hingga 6,1 persen.

"Saya minta RAPBN 2018 disusun dengan semangat optimisme, tapi realistis dan kredible," kata Jokowi, Rabu, 15 maret 2017, saat membuka sidang kabinet paripurna yang membahas soal kapasitas fiskal dan pagu indikatif RAPBN 2018 serta ease of doing business di Kantor Presiden, Jakarta.

Baca: Tekan Kesenjangan Ekonomi, Pemerintah Siapkan 10 Program 

Untuk pertumbuhan ekonomi, Jokowi memasang target 5,4-6,1 persen. Target ini dipatok sejalan dengan perbaikan ekonomi dunia. Untuk mencapai itu, Jokowi meminta semua kementerian kerja keras dan melakukan langkah-langkah konkret untuk mewujudkannya.

"Tidak bekerja rutininas, tidak bekerja yang monoton, bekerja linier, bekerja business as usual. Ini harus ditekankan pada yang ada dibawah kita agar betul-betul langkah-langkah konkret itu ada," kata Jokowi.

Target lainnya adalah rasio pajak terhadap Produk Domestik Broto yang dipatok 11 persen. Presiden juga meminta ada penajaman program prioritas pada RAPBN 2018. Sehinga setiap program bisa mendorong produktifitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi.

Terkait investasi, kata Jokowi, karena kapasitas fiskal yang terbatas, maka investasi tidak bisa bergantung pada pemerintah. Sumber investasi di 2017, apalagi di 2018, sebagian besar harus berasal dari swasta.

Baca: Istana Siapkan Paket Kebijakan Ekonomi ke-15 

"Seperti yang saya sampaikan, 70-80 persen dari swasta dan BUMN," kata Jokowi. Karena itulah, belanja modal (capital expenditure) BUMN harus betul-betul ditingkatkan sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

"Kalau ada swasta yang masuk, serahkan saja ke swasta, jangan APBN masuk, jangan BUMN masuk," kata Jokowi.

AMIRULLAH SUHADA






Bahlil Lahadalia: Ekonomi Global Saat Ini Gelap, Gelap Sesungguhnya

7 jam lalu

Bahlil Lahadalia: Ekonomi Global Saat Ini Gelap, Gelap Sesungguhnya

Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan ekonomi global sedang mengalami masa yang tidak menguntungkan.


Jokowi Groundbreaking Pabrik Pipa Wavin Terbesar di Dunia: Tak Mudah Gaet Investasi

2 hari lalu

Jokowi Groundbreaking Pabrik Pipa Wavin Terbesar di Dunia: Tak Mudah Gaet Investasi

Jokowi meresmikan groundbreaking pabrik pipa milik Wavin Manufacturing Indonesia, bagian dari Wavin Orbia asal Belanda, di Kawasan Industri Batang.


Ancaman Resesi Global, Ketua Kadin Sebut Upaya Dorong UMKM Naik Kelas Kian Penting

2 hari lalu

Ancaman Resesi Global, Ketua Kadin Sebut Upaya Dorong UMKM Naik Kelas Kian Penting

Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid menyatakan upaya mendorong UMKM naik kelas semakin penting saat ini. Apalagi belakangan muncul prediksi resesi global.


Jokowi: Sebentar Lagi Akan Kita Nyatakan Pandemi Berakhir

2 hari lalu

Jokowi: Sebentar Lagi Akan Kita Nyatakan Pandemi Berakhir

Jokowi menyatakan ada kemungkinan pemerintah dalam waktu dekat bakal menyatakan pandemi Covid-19 berakhir. Ini sebabnya.


Ancaman Resesi 2023, Target Indonesia Jadi Negara Maju 2045 Realistis?

5 hari lalu

Ancaman Resesi 2023, Target Indonesia Jadi Negara Maju 2045 Realistis?

Pada 2023, ekonomi domestik dihadapkan dengan potensi resesi dunia setelah tingginya inflasi.


DPR Sahkan RUU APBN 2023 Jadi Undang-undang, Bagaimana Postur Makro Ekonominya?

6 hari lalu

DPR Sahkan RUU APBN 2023 Jadi Undang-undang, Bagaimana Postur Makro Ekonominya?

Rapat paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-undang APBN 2023 menjadi undang-undang.


Sri Mulyani: 40 Persen Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Ada di Kuartal IV 2022

6 hari lalu

Sri Mulyani: 40 Persen Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Ada di Kuartal IV 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah masih memiliki daya belanja yang besar hingga kuartal IV - 2022. Ini untuk menopang ekonomi hingga akhir tahun supaya bisa tumbuh di atas 5 persen sepanjang 2022.


Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tertinggi di G20

6 hari lalu

Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tertinggi di G20

Jokowi menjelaskan saat ini kondisi ekonomi global sedang sulit.


Sri Mulyani Ungkap Alasan RI Pede Pertumbuhan Ekonomi Bisa Tembus 6 Persen

6 hari lalu

Sri Mulyani Ungkap Alasan RI Pede Pertumbuhan Ekonomi Bisa Tembus 6 Persen

Di negara lain, ucap Sri Mulyani, tidak semua warga bisa menikmati kehidupan yang biasa layaknya orang Indonesia.


Jokowi Sebut RI Hadapi Tantangan Berat Ekonomi Global: Bukan Barang Gampang, Tapi...

6 hari lalu

Jokowi Sebut RI Hadapi Tantangan Berat Ekonomi Global: Bukan Barang Gampang, Tapi...

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai saat ini Indonesia menghadapi tantangan perekonomian global yang cukup sulit.