Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jusuf Kalla: Semua Negara Harus Bersatu Hadapi Perbudakan  

image-gnews
Wakil Presiden Jusuf Kalla. TEMPO/Imam Sukamto
Wakil Presiden Jusuf Kalla. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan semua negara harus bersatu menghadapi praktek perbudakan. Ini karena masih banyaknya praktek perbudakan yang terjadi di dunia.

"Semua negara harus bersatu untuk menyelesaikan perbudakan," ucap Kalla saat acara penandatanganan piagam deklarasi anti-perbudakan modern di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 14 Maret 2017. Acara tersebut dihadiri tokoh-tokoh lintas agama dan aktivis dari Global Freedom Network.

Kalla berujar, perbudakan bisa terjadi karena ada pihak yang diperbudak dan pihak yang memperbudak. Dari sisi orang yang cenderung bisa diperbudak, peran negara adalah memberikan pekerjaan yang layak dan membuat aturan-aturan yang ketat tentang ketenagakerjaan.

Baca: Kisah Dua ABK WNI Selamat dari Perbudakan Kapal Ikan Amerika

Pemerintah Indonesia, tutur Kalla, telah membuat aturan yang menghapus praktek perbudakan modern, mulai ketentuan batasan jam kerja, batas umur, hingga ketentuan gaji minimal. Ini dilakukan agar praktek perbudakan tidak terjadi.

Kalla mengatakan pemerintah juga memberikan bantuan-bantuan kepada orang miskin agar mereka terjebak dengan perbudakan. Kebijakan ini di antaranya bantuan beras sejahtera, pembukaan lapangan kerja, dan layanan kesehatan gratis. Meski sudah banyak upaya yang dilakukan, ucap Kalla, praktek perbudakan masih banyak terjadi, tak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri.

Karena itulah, ujar Kalla, deklarasi anti-perbudakan yang dilakukan tokoh lintas agama ini berperan menghentikan perbudakan dari sisi orang yang memperbudak. "Para tokoh agama menandatangani. Ini sebagai komitmen secara moral dan agama bahwa perbudakan harus dicegah, khususnya pada yang memperbudak," tuturnya.

Simak: Tolak Upah Murah, Buruh Gelar Tapa Pepe di Keraton Yogya

Penandatanganan dihadiri perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persekutuan Gereja Indonesia, Konferensi Wali Gereja Indonesia, Parisadha Hindu Dharma Indonesia, Perwakilan Umat Buddha Indonesia, dan Majelis Tinggi Khonghucu Indonesia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua Bidang Kerja Sama Internasional MUI Muhidin Junaidi mengatakan MUI menolak sekeras-kerasnya perbudakan modern. "Kami menyambut sangat baik dan antusias penandatanganan penghapusan perbudakan," ucapnya.

Sekretaris Jenderal PBNU Marsudi Syuhud berujar, penghapusan perbudakan adalah salah satu misi kedatangan Islam. Banyak sistem dalam Islam yang merupakan upaya menghapus perbudakan. "Denda dalam pelanggaran ibadah adalah memerdekakan budak, salah satu mustahiq zakat (orang yang berhak menerima zakat) adalah budak, supaya dia bisa menebus dirinya dari perbudakan. Anjuran menikahi perempuan budak juga salah satu upaya menghabisi perbudakan," tutur Marsudi.

Lihat: 15 Tahun, TKI Ini Bekerja Seperti Budak

Uskup Agung Jakarta Ignatius Suharyo mengatakan KWI menolak perbudakan dengan landasan iman bahwa manusia adalah cinta Allah. Selain itu, penolakan perbudakan merupakan amanat konstitusi yang menyebutkan kemerdekaan adalah hak semua bangsa. Karena itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Menurut laporan Indeks Perbudakan Global 2016, 45,8 juta orang di dunia masih hidup dalam perbudakan modern. Di Indonesia, 736.100 orang masih terjerat dalam kondisi diperbudak. Beberapa bentuk perbudakan modern adalah perdagangan, kerja paksa, dan perbudakan di laut. Meski beberapa konvensi terkait dengan perbudakan telah diratifikasi, praktek perbudakan nyatanya masih ditemukan, misalnya di industri perikanan dan kelapa sawit.

Harapan Jusuf Kalla, semua negara dan berbagai pihak bisa memecahkan persoalan perbudakan bersama-sama. Itu sebabnya, deklarasi anti-perbudakan modern tersebut hari ini dilakukan.

AMIRULLAH SUHADA


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Anies Baswedan, JK, dan Sandi Nonton Bareng Film Lafran

1 hari lalu

Film Lafran. Facebook
Anies Baswedan, JK, dan Sandi Nonton Bareng Film Lafran

Anies Baswedan, JK, dan Sandiaga Uno nonton bareng film Lafran. Anies dan Sandi duduk berdampingan.


Menhan Afghanistan Minta Bantuan Jusuf Kalla untuk Berhubungan Diplomatik dengan Negara Lain

13 hari lalu

Jusuf Kalla (JK) berkunjung ke kawasan  Shah Re Naw, salah satu pusat perbelanjaan di pusat kota Afghanistan, Senin, 3 Juni 2024.
Menhan Afghanistan Minta Bantuan Jusuf Kalla untuk Berhubungan Diplomatik dengan Negara Lain

Afghanistan ingin menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain, termasuk Amerika Serikat, tanpa harus dicurigai.


Cerita JK Berkunjung ke Afganistan, Beli Kacang di Pusat Perbelanjaan

13 hari lalu

Jusuf Kalla (JK) berkunjung ke kawasan  Shah Re Naw, salah satu pusat perbelanjaan di pusat kota Afghanistan, Senin, 3 Juni 2024.
Cerita JK Berkunjung ke Afganistan, Beli Kacang di Pusat Perbelanjaan

Kunjungan JK itu sengaja dilakukan untuk memberi gambaran terkini tentang Afghanistan.


Jusuf Kalla hingga Himperra Dukung Tapera di Tengah Ramainya Kritik, Ini Alasannya

17 hari lalu

Wakil presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla saat memberikan keterangan dalam acara konferensi pers Tokoh Bangsa di Jakarta, Kamis, 2 Februari 2024. Dalam konferensi pers tersebut tokoh bangsa dan para akademisi menyinggung soal politisasi bansos, serta menyuarakan gerakan pemilu jujur dan adil. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Jusuf Kalla hingga Himperra Dukung Tapera di Tengah Ramainya Kritik, Ini Alasannya

Di tengah ramainya kritik terhadap kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera, beberapa pihak justru membela dan mendukung program tersebut. Apa alasan mereka?


Dikritik Habiburokhman soal Rekonsiliasi, Bamsoet Klarifikasi dan JK Beri Respons Ini

25 hari lalu

Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (kedua kanan), Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (kedua kiri), Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah (kanan) dan Syarief Hasan (kiri) memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di kediamannya, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Kedatangan pimpinan MPR RI ini merupakan silahturahmi kebangsaan kepada para tokoh bangsa usai putusan final pemilihan umum (Pemilu) 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Dikritik Habiburokhman soal Rekonsiliasi, Bamsoet Klarifikasi dan JK Beri Respons Ini

Wacana rekonsiliasi yang disampaikan Bamsoet mendapatkan kritik dari Habiburokhman. Bamsoet pun beri klarifikasi. Lantas, apa pula respons JK?


Bahas Pemerintahan Baru dengan MPR, JK: Jangan Ada Proyek Tiba-tiba Seperti IKN

25 hari lalu

Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (kedua kanan), Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (kedua kiri), Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah (kanan) dan Syarief Hasan (kiri) memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di kediamannya, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Kedatangan pimpinan MPR RI ini merupakan silahturahmi kebangsaan kepada para tokoh bangsa usai putusan final pemilihan umum (Pemilu) 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bahas Pemerintahan Baru dengan MPR, JK: Jangan Ada Proyek Tiba-tiba Seperti IKN

Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) membahas pemerintahan baru yang akan dipimpin Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat dikunjungi pimpinan MPR RI di kediamannya, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Rabu, 22 Mei 2024.


Disambangi Bamsoet, JK Sebut Rekonsiliasi Tak Berarti Semua Masuk Pemerintah

25 hari lalu

Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla berbincang dengan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo di kediamannya, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Kedatangan pimpinan MPR RI ini merupakan silahturahmi kebangsaan kepada para tokoh bangsa usai putusan final pemilihan umum (Pemilu) 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Disambangi Bamsoet, JK Sebut Rekonsiliasi Tak Berarti Semua Masuk Pemerintah

Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) membicarakan rekonsiliasi nasional pasca Pilpres 2024. Menurut Kalla, rekonsiliasi antara para kontestan Pilpres bukan berarti semua pihak harus masuk pemerintahan.


Jusuf Kalla Anggap Wajar PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas

25 hari lalu

Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla menyambut Ketua MPR RI Bambang Soesatyo di kediamannya, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Kedatangan pimpinan MPR RI ini merupakan silahturahmi kebangsaan kepada para tokoh bangsa usai putusan final pemilihan umum (Pemilu) 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jusuf Kalla Anggap Wajar PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas

Jusuf Kalla menyebut Jokowi bukan kader PDIP lagi.


Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla di Rumahnya, Ini yang Dibahas

25 hari lalu

Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (kedua kanan), Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (kedua kiri), Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah (kanan) dan Syarief Hasan (kiri) usai melakukan pertemuan di kediamannya, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Kedatangan pimpinan MPR RI ini merupakan silahturahmi kebangsaan kepada para tokoh bangsa usai putusan final pemilihan umum (Pemilu) 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla di Rumahnya, Ini yang Dibahas

Pimpinan MPR RI dan Jusuf Kalla membahas rencana pembantukan Badan Penerimaan Negara hingga ambang batas pencalonan presiden.


Karen Agustiawan Jelaskan Alasan Pengadaan LNG, Singgung Perpres Zaman SBY

26 hari lalu

Terdakwa kasus dugaan korupsi gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG), Karen Agustiawan, saat mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 20 Mei 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
Karen Agustiawan Jelaskan Alasan Pengadaan LNG, Singgung Perpres Zaman SBY

Karen Agustiawan menuturkan dasar pengadaan LNG itu telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 yang diteken oleh Presiden SBY.