Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jusuf Kalla: Semua Negara Harus Bersatu Hadapi Perbudakan  

image-gnews
Wakil Presiden Jusuf Kalla. TEMPO/Imam Sukamto
Wakil Presiden Jusuf Kalla. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan semua negara harus bersatu menghadapi praktek perbudakan. Ini karena masih banyaknya praktek perbudakan yang terjadi di dunia.

"Semua negara harus bersatu untuk menyelesaikan perbudakan," ucap Kalla saat acara penandatanganan piagam deklarasi anti-perbudakan modern di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 14 Maret 2017. Acara tersebut dihadiri tokoh-tokoh lintas agama dan aktivis dari Global Freedom Network.

Kalla berujar, perbudakan bisa terjadi karena ada pihak yang diperbudak dan pihak yang memperbudak. Dari sisi orang yang cenderung bisa diperbudak, peran negara adalah memberikan pekerjaan yang layak dan membuat aturan-aturan yang ketat tentang ketenagakerjaan.

Baca: Kisah Dua ABK WNI Selamat dari Perbudakan Kapal Ikan Amerika

Pemerintah Indonesia, tutur Kalla, telah membuat aturan yang menghapus praktek perbudakan modern, mulai ketentuan batasan jam kerja, batas umur, hingga ketentuan gaji minimal. Ini dilakukan agar praktek perbudakan tidak terjadi.

Kalla mengatakan pemerintah juga memberikan bantuan-bantuan kepada orang miskin agar mereka terjebak dengan perbudakan. Kebijakan ini di antaranya bantuan beras sejahtera, pembukaan lapangan kerja, dan layanan kesehatan gratis. Meski sudah banyak upaya yang dilakukan, ucap Kalla, praktek perbudakan masih banyak terjadi, tak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri.

Karena itulah, ujar Kalla, deklarasi anti-perbudakan yang dilakukan tokoh lintas agama ini berperan menghentikan perbudakan dari sisi orang yang memperbudak. "Para tokoh agama menandatangani. Ini sebagai komitmen secara moral dan agama bahwa perbudakan harus dicegah, khususnya pada yang memperbudak," tuturnya.

Simak: Tolak Upah Murah, Buruh Gelar Tapa Pepe di Keraton Yogya

Penandatanganan dihadiri perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persekutuan Gereja Indonesia, Konferensi Wali Gereja Indonesia, Parisadha Hindu Dharma Indonesia, Perwakilan Umat Buddha Indonesia, dan Majelis Tinggi Khonghucu Indonesia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua Bidang Kerja Sama Internasional MUI Muhidin Junaidi mengatakan MUI menolak sekeras-kerasnya perbudakan modern. "Kami menyambut sangat baik dan antusias penandatanganan penghapusan perbudakan," ucapnya.

Sekretaris Jenderal PBNU Marsudi Syuhud berujar, penghapusan perbudakan adalah salah satu misi kedatangan Islam. Banyak sistem dalam Islam yang merupakan upaya menghapus perbudakan. "Denda dalam pelanggaran ibadah adalah memerdekakan budak, salah satu mustahiq zakat (orang yang berhak menerima zakat) adalah budak, supaya dia bisa menebus dirinya dari perbudakan. Anjuran menikahi perempuan budak juga salah satu upaya menghabisi perbudakan," tutur Marsudi.

Lihat: 15 Tahun, TKI Ini Bekerja Seperti Budak

Uskup Agung Jakarta Ignatius Suharyo mengatakan KWI menolak perbudakan dengan landasan iman bahwa manusia adalah cinta Allah. Selain itu, penolakan perbudakan merupakan amanat konstitusi yang menyebutkan kemerdekaan adalah hak semua bangsa. Karena itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Menurut laporan Indeks Perbudakan Global 2016, 45,8 juta orang di dunia masih hidup dalam perbudakan modern. Di Indonesia, 736.100 orang masih terjerat dalam kondisi diperbudak. Beberapa bentuk perbudakan modern adalah perdagangan, kerja paksa, dan perbudakan di laut. Meski beberapa konvensi terkait dengan perbudakan telah diratifikasi, praktek perbudakan nyatanya masih ditemukan, misalnya di industri perikanan dan kelapa sawit.

Harapan Jusuf Kalla, semua negara dan berbagai pihak bisa memecahkan persoalan perbudakan bersama-sama. Itu sebabnya, deklarasi anti-perbudakan modern tersebut hari ini dilakukan.

AMIRULLAH SUHADA


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Arti 9 Pilar di Gedung MK, Begini Sejarah Pembangunannya 17 Tahun Lalu

5 hari lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Arti 9 Pilar di Gedung MK, Begini Sejarah Pembangunannya 17 Tahun Lalu

Di depan Gedung MK terdapat 9 pilar besar, apa artinya? Ini riwayat pembangunannya di Jalan Merdeka Barat, Jakarta.


Tolak Munas Golkar Dipercepat, Jusuf Kalla: Harus Desember, Kalau Dipercepat Munaslub Namanya

8 hari lalu

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla berjalan saat menghadiri acara gerakan masjid bersih 2024 di Masjid Akbar Kemayoran, Jakarta, Rabu, 6 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan upaya berkelanjutan untuk mendorong terciptanya masjid yang bersih dan nyaman bagi umat Islam di seluruh Indonesia, khususnya dalam menyambut bulan Ramadan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Tolak Munas Golkar Dipercepat, Jusuf Kalla: Harus Desember, Kalau Dipercepat Munaslub Namanya

Jusuf Kalla menolak Munas Golkar dipercepat. Menurut dia, Munas Golkar sudah ditetapkan pada Desember 2024.


Anies, Jusuf Kalla, dan Surya Paloh Bertemu Bahas Rencana Gugatan ke MK?

8 hari lalu

Capres cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kediaman Jusuf Kalla, Jalan Brawijaya 27, Jakarta Selatan, Rabu 20 Maret 2024. Foto: Tempo
Anies, Jusuf Kalla, dan Surya Paloh Bertemu Bahas Rencana Gugatan ke MK?

Adakah instruksi JK kepada Anies dan Surya Paloh?


KPU Umumkan Pemenang Pilpres, Anies, Muhaimin, dan Surya Paloh Bukber di Rumah JK

8 hari lalu

Capres cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kediaman Jusuf Kalla, Jalan Brawijaya 27, Jakarta Selatan, Rabu 20 Maret 2024. Foto: Tempo
KPU Umumkan Pemenang Pilpres, Anies, Muhaimin, dan Surya Paloh Bukber di Rumah JK

Anies hingga Surya Paloh buka bersama di rumah JK. Apa saja yang dibahas?


Jelang KPU Umumkan Hasil Pilpres 2024, Anies-Prabowo-Ganjar Disebut Bakal Buka Puasa di Tempat Ini

8 hari lalu

Foto kombinasi gaya ketiga Calon Presiden (dari kiri) Anies baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo saat tiba di lokasi debat keempat di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. Debat keempat Cawapres mengangkat tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jelang KPU Umumkan Hasil Pilpres 2024, Anies-Prabowo-Ganjar Disebut Bakal Buka Puasa di Tempat Ini

Anies, Prabowo, dan Ganjar disebut akan berbuka puasa di tempat ini menjelang pengumuman hasil Pilpres 2024 oleh KPU.


Jelang Pengumuman Rekapitulasi Pemilu, Anies dan Muhaimin Buka Puasa di Rumah JK

8 hari lalu

Capres nomor urut satu Anies Baswedan dan Wakil Presiden RI ke 10 dan 12 Jusuf Kalla atau JK tiba di Pondok Pesantren DDI Mangkoso, Jalan. Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Rabu, 17 Januari 2024. Tika Ayu/Tempo
Jelang Pengumuman Rekapitulasi Pemilu, Anies dan Muhaimin Buka Puasa di Rumah JK

Anies dan Muhaimin akan menghadiri undangan buka puasa bersama JK sore ini. Menurut Timnas Amin ini adalah undangan terbatas JK ke beberapa tokoh.


Jusuf Kalla Undang Anies-Muhaimin Bukber Jelang Pengumuman Hasil Pemilu, Ada Apa?

8 hari lalu

Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla bersama bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan di kediaman JK, Jalan Brawijaya Nomor 6, Jakarta, Sabtu (7/10/2023). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela
Jusuf Kalla Undang Anies-Muhaimin Bukber Jelang Pengumuman Hasil Pemilu, Ada Apa?

Jusuf Kalla mengundang Anies dan Muhaimin buka puasa di kediamannya, hari ini.


Jokowi Masuk Bursa Calon Ketua Umum, Begini Reaksi di Internal Golkar

11 hari lalu

Presiden Jokowi (ketiga kanan) berbincang dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (ketiga kiri) dan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (kedua kanan) saat menghadiri acara puncak HUT ke-58 Partai Golkar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat, 21 Oktober 2022.  Perayaan HUT ke-58 Partai Golkar tahun 2022 ini mengusung tema
Jokowi Masuk Bursa Calon Ketua Umum, Begini Reaksi di Internal Golkar

Sekjen Golkar mengatakan belum ada pembicaraan mengenai jabatan jika Jokowi bergabung dengan partainya.


Isu Presiden Jokowi Bakal Berlabuh ke Golkar, Apa Kata Politikus Golkar dan Petinggi PDIP?

13 hari lalu

Presiden Jokowi (ketiga kanan) berbincang dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (ketiga kiri) dan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (kedua kanan) saat menghadiri acara puncak HUT ke-58 Partai Golkar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat, 21 Oktober 2022.  Perayaan HUT ke-58 Partai Golkar tahun 2022 ini mengusung tema
Isu Presiden Jokowi Bakal Berlabuh ke Golkar, Apa Kata Politikus Golkar dan Petinggi PDIP?

Desas-desus Jokowi bakal gabung ke Golkar mendapatkan tanggapan dari petinggi PDIP. Sementara dari pihak Golkar, respons yang diberikan para kader seniornya cukup beragam


Jokowi Akan Gabung Golkar? Ini Respons Jusuf Kalla sampai Airlangga Hartarto, Ngabalin: Tidak ke Golkar

16 hari lalu

Presiden Jokowi (ketiga kanan) berbincang dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (ketiga kiri) dan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (kedua kanan) saat menghadiri acara puncak HUT ke-58 Partai Golkar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat, 21 Oktober 2022.  Perayaan HUT ke-58 Partai Golkar tahun 2022 ini mengusung tema
Jokowi Akan Gabung Golkar? Ini Respons Jusuf Kalla sampai Airlangga Hartarto, Ngabalin: Tidak ke Golkar

Para petinggi partai dan kader Golkar menanggapi isu Jokowi akan gabung ke partai mereka. "Tidak ke Golkar," kata Ngabalin.