Jusuf Kalla: Semua Negara Harus Bersatu Hadapi Perbudakan  

Reporter

Wakil Presiden Jusuf Kalla. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan semua negara harus bersatu menghadapi praktek perbudakan. Ini karena masih banyaknya praktek perbudakan yang terjadi di dunia.

"Semua negara harus bersatu untuk menyelesaikan perbudakan," ucap Kalla saat acara penandatanganan piagam deklarasi anti-perbudakan modern di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 14 Maret 2017. Acara tersebut dihadiri tokoh-tokoh lintas agama dan aktivis dari Global Freedom Network.

Kalla berujar, perbudakan bisa terjadi karena ada pihak yang diperbudak dan pihak yang memperbudak. Dari sisi orang yang cenderung bisa diperbudak, peran negara adalah memberikan pekerjaan yang layak dan membuat aturan-aturan yang ketat tentang ketenagakerjaan.

Baca: Kisah Dua ABK WNI Selamat dari Perbudakan Kapal Ikan Amerika

Pemerintah Indonesia, tutur Kalla, telah membuat aturan yang menghapus praktek perbudakan modern, mulai ketentuan batasan jam kerja, batas umur, hingga ketentuan gaji minimal. Ini dilakukan agar praktek perbudakan tidak terjadi.

Kalla mengatakan pemerintah juga memberikan bantuan-bantuan kepada orang miskin agar mereka terjebak dengan perbudakan. Kebijakan ini di antaranya bantuan beras sejahtera, pembukaan lapangan kerja, dan layanan kesehatan gratis. Meski sudah banyak upaya yang dilakukan, ucap Kalla, praktek perbudakan masih banyak terjadi, tak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri.

Karena itulah, ujar Kalla, deklarasi anti-perbudakan yang dilakukan tokoh lintas agama ini berperan menghentikan perbudakan dari sisi orang yang memperbudak. "Para tokoh agama menandatangani. Ini sebagai komitmen secara moral dan agama bahwa perbudakan harus dicegah, khususnya pada yang memperbudak," tuturnya.

Simak: Tolak Upah Murah, Buruh Gelar Tapa Pepe di Keraton Yogya

Penandatanganan dihadiri perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persekutuan Gereja Indonesia, Konferensi Wali Gereja Indonesia, Parisadha Hindu Dharma Indonesia, Perwakilan Umat Buddha Indonesia, dan Majelis Tinggi Khonghucu Indonesia.

Ketua Bidang Kerja Sama Internasional MUI Muhidin Junaidi mengatakan MUI menolak sekeras-kerasnya perbudakan modern. "Kami menyambut sangat baik dan antusias penandatanganan penghapusan perbudakan," ucapnya.

Sekretaris Jenderal PBNU Marsudi Syuhud berujar, penghapusan perbudakan adalah salah satu misi kedatangan Islam. Banyak sistem dalam Islam yang merupakan upaya menghapus perbudakan. "Denda dalam pelanggaran ibadah adalah memerdekakan budak, salah satu mustahiq zakat (orang yang berhak menerima zakat) adalah budak, supaya dia bisa menebus dirinya dari perbudakan. Anjuran menikahi perempuan budak juga salah satu upaya menghabisi perbudakan," tutur Marsudi.

Lihat: 15 Tahun, TKI Ini Bekerja Seperti Budak

Uskup Agung Jakarta Ignatius Suharyo mengatakan KWI menolak perbudakan dengan landasan iman bahwa manusia adalah cinta Allah. Selain itu, penolakan perbudakan merupakan amanat konstitusi yang menyebutkan kemerdekaan adalah hak semua bangsa. Karena itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Menurut laporan Indeks Perbudakan Global 2016, 45,8 juta orang di dunia masih hidup dalam perbudakan modern. Di Indonesia, 736.100 orang masih terjerat dalam kondisi diperbudak. Beberapa bentuk perbudakan modern adalah perdagangan, kerja paksa, dan perbudakan di laut. Meski beberapa konvensi terkait dengan perbudakan telah diratifikasi, praktek perbudakan nyatanya masih ditemukan, misalnya di industri perikanan dan kelapa sawit.

Harapan Jusuf Kalla, semua negara dan berbagai pihak bisa memecahkan persoalan perbudakan bersama-sama. Itu sebabnya, deklarasi anti-perbudakan modern tersebut hari ini dilakukan.

AMIRULLAH SUHADA







JK Akui Pertama Kali Usulkan Sistem Proporsional Terbuka

27 hari lalu

JK Akui Pertama Kali Usulkan Sistem Proporsional Terbuka

JK mengatakan dalam pelaksanaannya sistem proporsional tertutup calon cenderung tidak berkampanye melainkan partai yang kampanye.


Ferry Mursyidan Baldan Wafat, JK: Baktinya Banyak untuk Bangsa dan Negara

2 Desember 2022

Ferry Mursyidan Baldan Wafat, JK: Baktinya Banyak untuk Bangsa dan Negara

Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan pekan lalu sempat menghadiri acara KAHMI di Palu bersama Jusuf Kalla.


Ferry Mursyidan Baldan Wafat, Jokowi: Dunia Perpolitikan Kehilangan Tokoh yang Baik

2 Desember 2022

Ferry Mursyidan Baldan Wafat, Jokowi: Dunia Perpolitikan Kehilangan Tokoh yang Baik

Jokowi mengenang Ferry Mursyidan Baldan sebagai sosok yang sangat baik dan bisa berkomunikasi dengan siapa pun.


Acara Makan Malam KTT G20 Bikin Megawati dan SBY Duduk Satu Meja

15 November 2022

Acara Makan Malam KTT G20 Bikin Megawati dan SBY Duduk Satu Meja

Megawati dan SBY turut hadir di acara jamuan makan malam KTT G20 di Bali bersama mantan presiden dan wakil presiden RI lainnya


Deretan Wakil Presiden Indonesia Era Reformasi

15 November 2022

Deretan Wakil Presiden Indonesia Era Reformasi

Dalam sistem tata negara Indonesia, peran wakil presiden tidak dapat dikesampingkan.


Agar Inovasi Bisa Dikomersialkan, JK Usul Mahasiswa Teknik Dapat Mata Kuliah Bisnis Satu Semester

13 November 2022

Agar Inovasi Bisa Dikomersialkan, JK Usul Mahasiswa Teknik Dapat Mata Kuliah Bisnis Satu Semester

JK meminta perguruan tinggi memperkuat kolaborasi antara penelitian dan bisnis yang lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia.


Pesantren Darunnajah Kini Punya Universitas, Jusuf Kalla Apresiasi Ada Fakultas Bisnis

7 November 2022

Pesantren Darunnajah Kini Punya Universitas, Jusuf Kalla Apresiasi Ada Fakultas Bisnis

Universitas Darunnajah mempunyai tiga fakultas, yakni FAI, Fakultas Bisnis dan Fakultas Sains dan Teknologi.


Dua Tahun Terhenti, UGM Gelar Lagi Anugerah HB IX Award pada Desember 2022

31 Oktober 2022

Dua Tahun Terhenti, UGM Gelar Lagi Anugerah HB IX Award pada Desember 2022

UGM memastikan kembali menggelar Anugerah Hamengku Buwono (HB) IX Award saat dies natalis ke-73.


Luhut Bantah Klaim JK soal Pekerja Smelter Nikel dari Cina

29 Oktober 2022

Luhut Bantah Klaim JK soal Pekerja Smelter Nikel dari Cina

Menurut Luhut, saat awak smelter berdiri memang banyak pekerja Cina yang dipekerjakan.


Tanggapi Jusuf Kalla soal Cawapres Anies Baswedan, Andi Arief: Elektabilitas dan Popularitas itu Penting

29 Oktober 2022

Tanggapi Jusuf Kalla soal Cawapres Anies Baswedan, Andi Arief: Elektabilitas dan Popularitas itu Penting

Andi Arief menilai elektabilitas cawapres penting untuk mendorong Anies Baswedan memenangkan Pilpres 2024.