Kasus E-KTP, Eks Ketua Mahkamah Konstitusi: Jika Benar, Sejarah Hitam Bangsa Ini  

Reporter

Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva menjawab pertanyaan wartawan seusai menjalani pemeriksaan oleh penyidik di gedung KPK, Jakarta, 2 November 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Surat dakwaan jaksa penuntut umum perkara korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kamis, 9 Maret 2017, sesuai dengan yang disampaikan Ketua KPK Agus Rahardjo, bakal mengejutkan jika terbukti karena diduga melibatkan nama-nama besar dari kalangan politikus dan pejabat negara. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva, menyesalkan jika itu benar.

“Kalau yang dibacakan dalam dakwaan itu benar, hal tersebut adalah sebuah sejarah hitam dalam perjalan bangsa karena banyaknya para pemegang kunci mengambil keputusan di DPR yang terlibat dalam kasus itu,” kata Hamdan.

Baca juga:
Pengamat Harapkan KPK Punya Nyali Bongkar Habis Kasus E-KTP
Korupsi E-KTP, Pengamat Politik Minta KPK Jangan 'Masuk Angin'

Di sisi lain, Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2015 itu menyebutkan sebaliknya, jika kasus korupsi e-KTP tersebut tidak benar atau tanpa verifikasi yang mendalam oleh jaksa penuntut umum, pencantuman nama itu seharusnya tidak dilakukan JPU. “Jika tindakan tersebut dilakukan, itu dapat merusak reputasi orang yang seharusnya dilindungi hukum,” ucapnya.

“Namun, jika yang dituliskan dalam dakwaan itu dilandasi bukti-bukti yang cukup, semua orang yang menerima uang itu harus diajukan ke pengadilan walaupun telah mengembalikan uang tersebut,” tutur Hamdan.

Hamdan mengatakan, karena delik tersebut merupakan delik suap atau gratifikasi yang tidak mensyaratkan adanya kerugian negara secara langsung, seperti yang disampaikan juru bicara KPK, 14 orang yang telah mengembalikan uang hasil kongkalikong korupsi proyek e-KTP hendaknya diproses secara hukum pula.

S. DIAN ANDRYANTO

Simak:
Busyro: Setelah Ungkap E-KTP, KPK Harus Waspadai Serangan Balik

Video Terkait:
Soal Kasus E-KTP Ini Kata Menkumham Yasonna Laoly
Kasus E-KTP: BEM SI Beri Dukungan ke KPK Usut Tuntas Korupsi E-KTP
Sidang Perdana E-KTP, Terdakwa Terima Dakwaan Jaksa






Dukung Sistem Proporsional Tertutup, Hamda Zoelva Sebut Dominasi Parpol soal Penentuan Caleg Bisa Diantisipasi

18 hari lalu

Dukung Sistem Proporsional Tertutup, Hamda Zoelva Sebut Dominasi Parpol soal Penentuan Caleg Bisa Diantisipasi

Eks Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva menyatakan mendukung Pemiu 2024 digelar dengan sistem proporsional tertutup alias coblos gambar partai.


Mantan Ketua MK Anggap Perpu Cipta Kerja Preseden Buruk Praktik Ketatanegaraan

28 hari lalu

Mantan Ketua MK Anggap Perpu Cipta Kerja Preseden Buruk Praktik Ketatanegaraan

Mantan Ketua MK ini menilai tidak ada kegentingan memaksa untuk menerbitkan Perpu Cipta Kerja.


Karangan Bunga Seksis 'Si Cantik' di Balai Kota Jakarta, Heru Budi Hartono Tak Ingin Gegabah

4 November 2022

Karangan Bunga Seksis 'Si Cantik' di Balai Kota Jakarta, Heru Budi Hartono Tak Ingin Gegabah

Heru Budi Hartono enggan gegabah menanggapi perihal karangan bunga selamatkan Jakpro.


Buntut Karangan Bunga Misterius di Balai Kota, Komisaris Jakpro Panggil Direktur SDM

3 November 2022

Buntut Karangan Bunga Misterius di Balai Kota, Komisaris Jakpro Panggil Direktur SDM

Komisaris Jakpro memanggil Direktur SDM yang disinggung dalam karangan bunga yang dikirim untuk Heru Budi di Balai Kota.


Hamdan Zoelva Dicatut dalam Pesan Berantai soal Demo Mahasiswa 11 April

11 April 2022

Hamdan Zoelva Dicatut dalam Pesan Berantai soal Demo Mahasiswa 11 April

Nama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva dicatut dalam pesan berantai yang berjudul skenario setingan aksi demo mahasiswa 11 April 2022


SEMMI Bantah Hamdan Zoelva Jadi Mentor Demonstrasi 11 April

11 April 2022

SEMMI Bantah Hamdan Zoelva Jadi Mentor Demonstrasi 11 April

Hamdan Zoelva dipastikan tidak mungkin mau melakukan sesuatu yang bertolak belakangan dengan keilmuan dan nilai-nilai yang diyakini.


Mantan Ketua MK Ungkap Efek Domino Jika Pemilu 2024 Ditunda

27 Februari 2022

Mantan Ketua MK Ungkap Efek Domino Jika Pemilu 2024 Ditunda

Eks Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva, mengungkapkan kerumitan dalam sistem demokrasi yang bakal terjadi jika Pemilu 2024 ditunda.


Hamdan Zoelva Sebut Jika Gugatan AD/ART Diterima Bisa Merusak Tatanan Hukum

10 November 2021

Hamdan Zoelva Sebut Jika Gugatan AD/ART Diterima Bisa Merusak Tatanan Hukum

Hamdan Zoelva, mengatakan putusan Mahkamah Agung yang menolak gugatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) oleh kubu Moeldoko sudah tepat


Konflik Demokrat: Yusril Ihza Versus Hamdan Zoelva

12 Oktober 2021

Konflik Demokrat: Yusril Ihza Versus Hamdan Zoelva

Konflik Partai Demokrat di bawah Agus Harimurti Yudhoyono dan kubu pendukung Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memasuki babak anyar. Empat bekas ketua DPC Partai Demokrat yang telah dipecat AHY mengajukan permohonan uji materi menyoal Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ke Mahkamah Agung.


Hamdan Zoelva Minta MA Tetapkan Demokrat Jadi Pihak Terkait di Gugatan Yusril

11 Oktober 2021

Hamdan Zoelva Minta MA Tetapkan Demokrat Jadi Pihak Terkait di Gugatan Yusril

Kuasa hukum Partai Demokrat, Hamdan Zoelva, meminta Mahkamah Agung menetapkan kliennya sebagai pihak termohon intervensi atau pihak terkait dalam permohonan uji materi yang diajukan Yusril Ihza Mahendra.