Cegah Pemakaian Merkuri, Ini Upaya Pemerintah Bina Tambang Rakyat

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Sejumlah warga duduk di sekitar rumahnya yang porak-poranda akibat banjir bandang di area pertambangan emas di Kelurahan Poboya, Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (26/8). ANTARA/Basri Marzuki

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tengah memikirkan strategi agar penggunaan merkuri tidak lagi digunakan oleh pertambangan emas skala kecil (PESK). Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya tidak berkomentar banyak usai mengikuti rapat terbatas tentang penghapusan penggunaan merkuri pada PESK.

"Penggunaan merkuri seharusnya dijaga betul. Tapi pertambangan rakyatnya juga harus dibina, dijaga," kata Siti di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 9 Maret 2017. Bila ada pertambangan yang masuk dalam wilayah hutan maka perlu diubah konsepnya menjadi hutan sosial.

Baca :

UGM: Penambangan Emas di Banyuwangi Berisiko Tinggi

Jatam Desak Pemerintah Hentikan Operasi Freeport Indonesia

Lebih lanjut, Siti menyatakan karena Indonesia sudah menyepakati konvensi Minamata maka pemerintah mesti berkomitmen menjalankannya. "Harus kami selesaikan ratifikasinya," kata Menteri Siti.

Dia tidak secara detail menyebutkan apakah pemerintah akan membuat aturan baru atau memperbaiki aturan yang ada. Namun, menurut Siti, peraturan yang terkait dengan merkuri di sektor pertambangan rata-rata dibuat tahun 2001.

Oleh sebab itu, Siti mengatakan, akan mempelajari segala aturan yang terkait dengan konvensi Minamata. "Saya lagi beresin, harus lapor dua bulan lagi," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada menteri terkait agar menghapus penggunaan merkuri di pertambangan emas yang dikerjakan dalam skala kecil. Dari laporan yang diterima, ucap presiden, penggunaan merkuri melahirkan pencemaran bagi kesehatan penambang.

"Saya mendapat informasi penggunaan merkuri di 850 spot pertambangan rakyat menimbulkan pencemaran yang sangat berbahaya," kata Presiden Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 9 Maret 2017. Hal itu ia sampaikan saat membuka rapat terbatas tentang penghapusan penggunaan merkuri pada Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK).

Simak juga : Sidang Kasus E-KTP, KPK Akan Tindaklanjuti Nama-nama dalam Dakwaan

Menurut dia, ada 250.000 pekerja tambang skala kecil yang terancam kesehatannya karena penggunaan merkuri. Tak hanya itu, bahkan keluarga, terutama anak-anak penambang pun bisa terancam merkuri. "Ini tidak boleh dibiarkan apalagi Indonesia salah satu negara yang menandatangani konvensi Minamata," ucap Jokowi.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Nila Moeloek menyebutkan pembahasan Ratas belum sampai ke upaya pengobatan korban merkuri. "Tadi lebih ke lingkungan, belum ke kesehatan," kata dia. Kendati demikian, ia mengatakan upaya pencegahan sebagai hal paling utama dibandingkan dengan pengobatan. "Obatnya kita meski cegah merkuri itu," ucap Nila.

ADITYA BUDIMAN






Kuasa Hukum Bilang Lukas Enembe Punya Tambang Emas

2 hari lalu

Kuasa Hukum Bilang Lukas Enembe Punya Tambang Emas

Roy tergelitik untuk bertanya langsung kepada Lukas Enembe soal tambang emas. Sedang dalam proses perizinan.


Freeport Buka 4 Lowongan Kerja Hingga 3 Oktober, Cek Syaratnya

2 hari lalu

Freeport Buka 4 Lowongan Kerja Hingga 3 Oktober, Cek Syaratnya

PT Freeport Indonesia (PTFI) kembali membuka lowongan kerja, untuk keseluruhan posisi yang dibuka ini akan ditempatkan di smelter Freeport yang baru yaitu di Manyar, Gresik, Jawa Timur.


Wisata ke Museum Batu Bara, Rasakan Pengalaman Serasa di Tambang Bawah Tanah

4 hari lalu

Wisata ke Museum Batu Bara, Rasakan Pengalaman Serasa di Tambang Bawah Tanah

Museum Batu Bara memiliki beragam koleksi dan fasilitas yang bisa menjadi wisata edukasi bagi masyarakat.


Korea Selatan Hadapi Ageing Population, Peluang Tingkatkan Pengiriman TKI Terampil

11 hari lalu

Korea Selatan Hadapi Ageing Population, Peluang Tingkatkan Pengiriman TKI Terampil

Kementerian Luar Negeri RI mendorong peningkatan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) terampil atau semi terampil ke Korea Selatan


PT Tambang Mas Sangihe Tetap akan Eksplorasi Meski Izin Operasional Dibatalkan

17 hari lalu

PT Tambang Mas Sangihe Tetap akan Eksplorasi Meski Izin Operasional Dibatalkan

Posisi PT TMS secara hukum dinilai sudah ilegal. PT TMS diminta menghentikan segala aktivitasnya di area konsesi tambang.


Bahlil Selesai Cabut 2.078 Izin Usaha Pertambangan, 80 Dikembalikan

20 hari lalu

Bahlil Selesai Cabut 2.078 Izin Usaha Pertambangan, 80 Dikembalikan

Bahlil Lahadalia mengatakan telah menuntaskan pencabutan sebanyak 2.078 izin usaha pertambangan (IUP) yang tidak dijalankan atau tidak produktif.


Erick Thohir Lapor Jokowi: Target Pendapatan MIND ID Tahun Ini Rp 108 Triliun

27 hari lalu

Erick Thohir Lapor Jokowi: Target Pendapatan MIND ID Tahun Ini Rp 108 Triliun

Erick Thohir melaporkan kinerja dan target keuangan Mining Industry Indonesia (MIND ID) kepada Presiden Jokowi. "Harus lebih tinggi labanya."


Jokowi Bilang Teknologi 5G Freeport di Papua Pertama di Asia Tenggara

27 hari lalu

Jokowi Bilang Teknologi 5G Freeport di Papua Pertama di Asia Tenggara

Jokowi mengaku senang karena 99 persen dari total karyawan yang mengendalikan teknologi ini asli Indonesia, khususnya dari tanah Papua.


Jokowi ke Grasberg, Bakal Luncurkan 5G Mining Kerjasama Telkom - Freeport

27 hari lalu

Jokowi ke Grasberg, Bakal Luncurkan 5G Mining Kerjasama Telkom - Freeport

Jokowi sudah menyampaikan bahwa hari ini dirinya akan melihat pengelolaan pertambangan dengan menggunakan teknologi 5G mining tersebut.


Jokowi Pamer Inflasi 4,9 Persen ke Bos Freeport-McMoRan: Lebih Baik dari AS

28 hari lalu

Jokowi Pamer Inflasi 4,9 Persen ke Bos Freeport-McMoRan: Lebih Baik dari AS

Di kantor Freeport, Jokowi bicara tentang pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2022 yang mencapai 5,44 persen dan inflasi 4,9 persen pada Juli 2022