KPK Minta Mahasiswa dan Masyarakat Ikut Kawal Kasus E-KTP  

Reporter

Editor

Abdul Malik

Puluhan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa se Jabodetabek berunjuk rasa di depan KPK menuntut penuntasan kasus E-KTP, 9 Maret 2017. Tempo/Danang F

TEMPO.COJakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo meminta para mahasiswa dan publik mengawal penuntasan kasus mega korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Ia menuturkan, pihaknya berkomitmen mengusut korupsi pengadaan e-KTP ini hingga tuntas.

“Agenda kami tetap akan memperjuangkan dan tolong kami dikawal. Ini seperti lari maraton, dan kami harus menyelesaikan lari maraton ini,” kata Agus di kantornya, Kamis, 9 Maret 2017.

Selain itu, Agus meminta dukungan dari publik agar bisa menyelesaikan kasus-kasus korupsi di Indonesia.

Baca: Nama-nama Besar dalam Suap E-KTP, Ada Gamawan dan Yasonna Laoly

Sejumlah pertanyaan lalu muncul apakah KPK akan mendapat serangan ketika nama-nama disebut terang-terangan saat sidang dakwaan kasus e-KTP. Termasuk aliran dana ke nama-nama tersebut dari proyek senilai Rp 5,9 triliun itu. Agus pun mempersilakan apabila ada pihak yang ingin membantah atau menyerang. Ia menuturkan, pembuktian akan ada di pengadilan. “Untuk aliran dana, perlu pembuktian di pengadilan.”

Agus menuturkan, pihaknya meminta publik menunggu perkembangan kasus e-KTP melalui persidangan dan pengakuan terdakwa. Ia pun berharap terdakwa, yakni dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto, bisa segera mengungkap secara terbuka siapa saja yang terlibat dan aliran dana yang ada. Sebab, keduanya sudah mengajukan sebagai justice collaborator.

Pada Kamis, 9 Maret 2017, puluhan mahasiswa perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa di beberapa kampus di Jabodetabek menggelar unjuk rasa. Mereka ditemui langsung oleh Agus Rahardjo dan dua wakilnya, Saut Situmorang dan Laode Muhammad Syarif. Dalam unjuk rasanya, para mahasiswa menuntut pengusutan kasus e-KTP dilakukan KPK hingga tuntas. Selain itu, mereka ingin KPK menyelesaikan kasus-kasus korupsi masa lalu.

Baca: Kasus Korupsi E-KTP, KPK Didesak Usut Setya Novanto

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Syaeful Mujab menilai, saat ini tengah ada upaya pelemahan KPK dengan mengusung rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2012. Ia menduga ada upaya pelemahan ketika KPK ingin mengusut tuntas kasus e-KTP.

Namun, Syaeful menuturkan, para mahasiswa siap mendukung langkah KPK. Mereka yang berunjuk rasa pun sepakat menolak segala bentuk upaya pelemahan KPK. Ia pun mengaku tak akan berhenti hanya dengan berunjuk rasa. “Tindak lanjut kami ingin terus mengawal, untuk save KPK,” katanya.

DANANG FIRMANTO






KPK Panggil Dito Mahendra Jadi Saksi Kasus Nurhadi Pekan Depan: Berharap Kooperatif

52 menit lalu

KPK Panggil Dito Mahendra Jadi Saksi Kasus Nurhadi Pekan Depan: Berharap Kooperatif

KPK menjadwalkan panggilan pada Dito Mahendra sebagai saksi dalam kasus dugaan TPPU yang menjerat eks Sekretaris MA Nurhadi


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, KPK Ajak Semua Pemangku Kepentingan Kolaborasi

14 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, KPK Ajak Semua Pemangku Kepentingan Kolaborasi

KPK mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam memberantas korupsi dan meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.


Kasus Suap Hakim Agung Gazalba Saleh, KPK Kembali Panggil 3 Saksi Hari Ini

19 jam lalu

Kasus Suap Hakim Agung Gazalba Saleh, KPK Kembali Panggil 3 Saksi Hari Ini

KPK kembali mengagendakan pemeriksaan saksi dalam kasus suap Hakim Agung Gazalba Saleh.


KPK Periksa 7 Anggota DPRD Jawa Timur di Kasus Suap Pengelolaan Dana Hibah

23 jam lalu

KPK Periksa 7 Anggota DPRD Jawa Timur di Kasus Suap Pengelolaan Dana Hibah

Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan empat tersangka.


Indeks Presepsi Korupsi Anjlok, Jokowi Janji Bakal Evaluasi

1 hari lalu

Indeks Presepsi Korupsi Anjlok, Jokowi Janji Bakal Evaluasi

KPK telah bersurat kepada Presiden Jokowi untuk merekomendasikan memperkuat pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, Peneliti Sebut Komitmen Pemerintah Lemah

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, Peneliti Sebut Komitmen Pemerintah Lemah

Melorotnya angka Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dinilai sebagai cerminan lemahnya komitmen pemberantasan korupsi dari pemerintah.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, TII Singgung Lemahnya Penegakan Hukum

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, TII Singgung Lemahnya Penegakan Hukum

TII menilai lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu penyebab menurunnya indeks persepsi korupsi Indonesia.


KPK Dalami Peran Lukas Enembe Dalam Penentuan Pemenang Tender Proyek di Papua

1 hari lalu

KPK Dalami Peran Lukas Enembe Dalam Penentuan Pemenang Tender Proyek di Papua

KPK memeriksa dua saksi untuk mendalami peran Lukas Enembe dalam penentuan pemenang tender proyek di Papua.


Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA, KPK Panggil Tiga Staf Gazalba Saleh

1 hari lalu

Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA, KPK Panggil Tiga Staf Gazalba Saleh

Ali Fikri menyebut KPK telah memanggil sejumlah staf hakim agung Gazalba Saleh sebagai saksi di kasus suap pengurusan perkara di MA


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok di 2022, KPK Ungkap Susahnya Pencegahan

2 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok di 2022, KPK Ungkap Susahnya Pencegahan

Kata KPK, kalau nilai indeks persepsi korupsi 34 ini adalah buah dari kita yang merasa nyaman dengan kondisi sekarang tanpa terobosan.