Kasus e-KTP, Ganjar: KPK Perhadapkan Saya dengan Saksi Lain  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 7 Desember 2016. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 7 Desember 2016. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Semarang - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku pernah dimintai keterangan sebagai saksi dalam pemeriksaan dugaan korupsi program kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Ganjar yang diperiksa selaku Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 mengaku diperhadapkan dengan saksi lain.

    “Waktu jadi saksi, saya diperhadapkan dengan salah satu saksi juga,” kata Ganjar di Semarang, Selasa, 8 Maret 2017.

    Ganjar mengaku, saat itu, saksi yang tidak ia sebut namanya ditanyai, apakah dia memberikan uang serta siapa saja yang dikasih uang. “Dia diam saja. Meski diingatkan lagi dia, mungkin lupa,” ucap Ganjar.

    Baca: KPK Temukan Indikasi Praktek Ijon dalam Proyek E-KTP

    Ganjar berharap penegak hukum segera menyampaikan ke publik nama sejumlah mantan anggota Komisi II DPR, termasuk dia, yang disebut-sebut menerima suap dalam kasus e-KTP. Hal itu dinilainya penting karena beredar banyak kabar soal anggota DPR yang diduga menerima suap.

    “Maka perlu kita sampaikan ke publik terkait dengan kredibilitas saya,” ucap Ganjar.

    Ganjar menuturkan e-KTP sebenarnya sudah diproses sebelum dia di Komisi II dengan program uji coba e-KTP beranggaran Rp 400 miliar. Saat menjadi anggota Komisi II, Ganjar mendapat dokumen yang dikirim seseorang tanpa identitas.

    Baca: Korupsi E-KTP, Partai-Partai Ramai Membantah

    Menurut Ganjar, dokumen itu berisi cerita persaingan antarvendor. Ganjar mengaku, dengan kiriman data itu, ia keras bicara tentang pelaksanaan e-KTP ini, termasuk proses penganggaran yang dibahas di Komisi II.

    Ia menyebutkan proses pembahasan itu tak ada yang istimewa. Ganjar menjelaskan, berdasarkan hasil memonitor informasi dan pemberitaan, terdapat perbedaan pada proses penganggaran dan proses lelang di pemerintah. “Siapa pemenang lelang, saya sudah tak ada urusan,” tuturnya.

    EDI FAISOL

    Baca: Sosialisasi Revisi UU KPK, Fadli Zon Bantah Terkait Kasus e-KTP

    Video Terkait:
    Setya Novanto: Saya Tidak Terima Dana Itu
    E-KTP: Satu Proyek, Berjibun Masalah
    Sidang Perdana E-KTP, Terdakwa Terima Dakwaan Jaksa


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tommy Soeharto dan Prabowo, Dari Cendana Sampai ke Pemerintahan

    Tommy Soeharto menerima saat Prabowo Subianto masuk dalam pemerintahan. Sebelumnya, mereka berkoalisi menghadapi Jokowi - Ma'ruf dalam Pilpres 2019.