TEMPO.CO, Makassar - Hari ini Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas menggelar rapat koordinasi teknis pembangunan dalam rangka penyelarasan kebijakan nasional dan daerah untuk 2018. Selain menyelaraskan program prioritas pemerintah, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, berharap rapat ini membangun tata kelola pemerintahan yang efektif.
"Supaya enggak nanti kementerian yang punya program masing-masing di daerah tanpa pemerintah daerah tahu," kata dia saat membuka rapat koordinasi teknis pembangunan di Makassar, Selasa 28 Februari 2017.
Tjahjo menemui permasalahan perencanaan pembangunan terkait dengan koordinasi antara pusat dan daerah. Dia mengibaratkan dulu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah antara ada dan tiada. "Rumusannya sibuk sekali tapi akhirnya yang mengalir ke daerah, perencanaannya tidak fokus."
Tjahjo menjumpai banyak contoh terkait perencanaan yang tidak sesuai sasaran karena telah berkeliling di berbagai daerah. Seperti di satu provinsi yang mempunyai waduk besar namun selama empat tahun tidak ada airnya. Selain itu, di perbatasan Atambua, Kabupaten Belu berdiri terminal megah namun sepi dari angkutan transportasi.
"Saya tanya kok sepi, iya setelah dibangun satu bus pun enggak ada yang parkir," kata dia. Tjahjo mengatakan kunci pembangunan ada dalam perencanaan. Perencanaan, kata dia, sangat penting agar pemerintah dapat mendesain infrastruktur ekonomi terhubung dengan infrastruktur sosial.
Untuk itu perencanaan anggaran harus disiapkan dengan baik agar pemerintah mempunyai fokus pembangunan. Tjahjo mengatakan masing-masing pemerintah kabupaten atau kota harus mempunyai maksimal dua proyek prioritas. Dia tidak ingin anggaran habis terserap tanpa perencanaan program yang jelas.
"Dulu kebiasaan ada anggaran Rp 1 juta disebar di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), pokoknya netes semua, semua ada kegiatan. Tapi enggak fokus apa yang dihasilkan," kata dia.
ALI HIDAYAT
