Jika Pemerintah Harus Buka Data Kasus Munir, Ini Saran JK

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • ilustrasi munir

    ilustrasi munir

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengetahui ada pihak yang berharap data Tim Pencari Fakta (TPF) kematian Munir Said Thalib segera dibuka kepada publik. Namun, karena data TPF itu belum ditemukan hingga sekarang, JK menawarkan solusi lain jika suatu saat pemerintah harus membuka data itu.

    "Kan anggota Tim Pencari Fakta punya dokumen juga. Kalau itu dimunculkan kan sudah cukup," ujar JK saat memberikan keterangan pers di Kantor Wakil Presiden, Jumat, 17 Februari 2017.

    Baca:
    PTUN Menangkan Pemerintah, KontraS: Mengapa Sidang Tertutup?
    Mau Diperiksa Jaksa Soal Munir, SBY: Enggak Kebalik Dunia Ini?

    Mencari data ke tim TPF, kata Wakil Presiden, lebih masuk akal karena berarti pemerintah tidak perlu membongkar arsip negara untuk mencari data terkait. Menurut JK, membongkar arsip negara akan memakan waktu lama karena keluar masuk arsip negara tidak terkontrol setelah puluhan tahun.

    "Jadi, dibuka saja yang ada (di tim TPF). Dikeluarkan saja, kemudian diverifikasi bahwa dokumen itu benar cocok."

    Baca juga:
    Dikunjungi SBY, Wiranto Bantah Bahas TPF Munir

    Sebagimana diketahui, pemerintah diminta Komisi Informasi Pusat untuk membuka data TPF kematian Munir Said Thalib. KIP menyampaikan hal itu setelah mengabulkan gugatan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan.

    Pemerintah menanggapi putusan KIP dengan mengajukan banding ke PTUN. Sedangkan PTUN membatalkan putusan KIP yang berarti pemerintah tidak lagi memiliki kewajiban untuk memgungkapkan hasil investigasi penyebab kematian Munir.

    Istri Almarhum Munir, Suciwati, kecewa dengan putusan itu. Ia menduga ada upaya negara untuk menghalangi penyelesaian perkara HAM. Dan, kemarin, ia menyatakan akan mengajukan kasasi atas putusan PTUN agar pemerintah pada akhirnya tetap harus membuka data TPF Munir.

    ISTMAN MP


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.