Soal E-KTP Asal Kamboja, Bea Cukai Kantongi Nama Pelaku

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi (kanan) didampingi Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno Hatta Erwin Situmorang (kedua kanan), dan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarat (P2 Humas) Hestu Yoga Saksama (ketiga kanan) memberikan keterangan pers terkait impor KTP dan NPWP dari Kamboja di Kantor Pusat Bea Cukai, Jakarta, 10 Februari 2017. ANTARA/Aprillio Akbar

    Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi (kanan) didampingi Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno Hatta Erwin Situmorang (kedua kanan), dan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarat (P2 Humas) Hestu Yoga Saksama (ketiga kanan) memberikan keterangan pers terkait impor KTP dan NPWP dari Kamboja di Kantor Pusat Bea Cukai, Jakarta, 10 Februari 2017. ANTARA/Aprillio Akbar

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai, Kementerian Keuangan menyatakan bahwa saat ini tim investigasi kasus impor 36 e-KTP palsu asal Kamboja telah mengantongi dua nama pelaku dalam kasus tersebut. Namun, Ditjen enggan merinci identitas kedua pelaku serta membantah bahwa penyelidikan berjalan lamban.

    "Paket ini di kirim dari Kamboja atas nama Robin, sedang yang menerima disini adalah Leo, baru sebatas itu yang bisa dikonfirmasi," kata Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi dalam konferensi pers di Kantor Pusat Ditjen Bea Cukai, Jakarta, Jumat, 10 Februari 2017.

    Baca juga:

    Soal E-KTP Asal Kamboja, JK: Ada Dua Kemungkinan
    Temuan E-KTP Asal Kamboja Diserahkan ke Polda

    Sebelumnya, Heru Pambudi, membenarkan bahwa pada Jumat, 3 Februari 2017, pihaknya menerima pengiriman sejumlah barang dari Kamboja melalui Fedex seberat 560 gram. Barang-barang itu di antaranya 36 lembar KTP, 32 lembar kartu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), satu buku tabungan, dan sebuah kartu ATM.

    Data chips dari 36 e-KTP palsu tersebut telah dinyatakan asli, sesuai dengan database kependudukan milik Kementerian Dalam Negeri, mesti berbeda pada data fisik. 30 dari 30 dari 32 NPWP juga telah dinyatakan valid oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan terdaftar dalam kantor pajak.

    Silakan baca:

    Bea Cukai Konfirmasi Puluhan E-KTP Asal Kamboja
    Kepolisian Bandara Tak Tangani Temuan e-KTP dari Kamboja

    Meski telah ditemukan sejak 3 Februari, Heru membantah jika penyelidikan berjalan lamban. "Tidak kok, ini kita semua dari Bea Cukai, Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Pajak, dan Kepolisian sudah bekerja sejak tanggal 3 (Februari 2017)," katanya. Tim investigasi, menurut Heru memiliki waktu selama 30 hari untuk penyelidikan sesuai dengan aturan kepabeanan.

    Sementara itu, Drajat Wisnu Setiawan, Direktur Pendaftaran Penduduk, Ditjen Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri juga membantah bahwa kasus ini berkaitan erat dengan banyaknya data penduduk Indonesia di luar negeri dalam proyek e-KTP atau KTP elektronik. "Semua identitas dalam 36 KTP ini menetap di Indonesia," kata dia.

    FAJAR FEBRIANTO

    Simak: Anies-Sandi dan Agus Hadir dalam Aksi 112 di Masjid Istiqlal


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.