Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sri Mulyani Segera Lancarkan Reformasi Jilid II Kemenkeu, Siapa yang Disasar?

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali meminta maaf kepada Jonathan Latumahina, ayah Cristalino David Ozora, korban penganiayaan oleh Mario Dandy, anak seorang pejabat Ditjen Pajak, di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Sabtu 25 Februari 2023.  TEMPO/YANDHRIE ARVIAN
Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali meminta maaf kepada Jonathan Latumahina, ayah Cristalino David Ozora, korban penganiayaan oleh Mario Dandy, anak seorang pejabat Ditjen Pajak, di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Sabtu 25 Februari 2023. TEMPO/YANDHRIE ARVIAN
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Komisioner KPK Laode Muhammad Syarief bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam pertemuan tersebut, menurut dia, Sri Mulyani menyatakan sedang merencanakan reformasi jilid II di Kementerian Keuangan.

Menurut Laode pertemuan itu terjadi karena dia diminta memberikan masukan kepada Sri Mulyani agar reformasi jilid II di Kemenkeu berhasil. Reformasi yang dimaksud adalah "bersih-bersih" di Kemenkeu. 

"Bu Menteri mengatakan akan ada reformasi jilid II di Kemenkeu, khususnya di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai," kata Laode pada Sabtu, 4 Maret 2023.

Menkeu Sri Mulyani mengundang beberapa orang pada Jumat lalu, 3 Maret 2023, tersebut. 

Laode menjelaskan Sri Mulyani berencana memperketat pengawasan LHKPN para pegawai di Kemenkeu. Nantinya mekanisme pelaporan LHKPN pejabat Kemenkeu akan lebih dimutakhirkan. 

Fungsi dan kinerja Inspektorat Jenderal Kemenkeu khususnya dalam LHKPN seluruh pegawai juga akan ditingkatkan. Verifikasi akan lebih mendalam selain kepatuhan dalam menyetorkan dan melaporkan dokumen perpajakan.

Direktur Eksekutif Kemitraan itu pun menyebut dalam reformasi jilid II Kemenkeu akan meminimalisasi penyalahgunaan wewenang. Menkeu Sri Mulyani berencana menyisir regulasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan pegawai Kemenkeu. 

Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 itu memberikan sejumlah masukan kepada Sri Mulyani, antara lain meminta Ditjen Pajak melakukan penyidikan internal harta kekayaan para pegawainya yang dinilai tidak wajar. 

"Mereka pasti tidak membayar pajak harta yang disembunyikan atas nama orang lain," kata Laode.

Inspektorat Jenderal Kemenkeu juga harus jeli terhadap keabsahan LHKPN pegawai Kemenkeu mengenai kewajaran perbandingan harta kekayaan dengan penghasilan pegawai. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Inspektorat Jenderal harus meperhatikan gaya hidup masing-masing pegawai."

Sri Mulyani membagikan pertemuan dengan sejumlah pegiat antikorupsi tadi via akun Instagram miliknya @smindrawati. 

Ada sepuluh orang yang diundang Sri Mulyani malam itu.

Selain Laode Syarif, terdapat beberapa dua bekas Pimpinan KPK Erry Riana Hardjapamekas dan Amien Sunaryadi.

Ada juga Bivitri Susanti (ahli Hukum Tata Negara), Zainal Arifin Muchtar (pegiat antikorupsi UGM), Danang Widoyoko (mantan koordinator ICW), Alissa Wahid (putri mantan Presiden Abdurrahman Wahid). Hadir pula Karlina Supelli (Astronomer) dan Arief Surowidjodjo (advokat). 

Kemenkeu disorot publik dan Presiden Jokowi setelah kasus penganiayaan dan pamer kekayaan yang dilakukan Mario Dandy Satryo, putra Kepala Kantor Pajak Wilayah Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo. 

Dalam LHKPN, Rafael Alun melaporkan harta kekayaannya Rp 56 miliar. Banyak pihak menilai kekayaaan pejabat Eselon III Kemenkeu itu tidak wajar.

Pilihan Editor: Dibubarkan Sri Mulyani, Berikut Profil Klub Motor Pegawai Pajak

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPK: Korupsi Basarnas Akibatkan Kerugian Negara Rp 20,4 Miliar

3 jam lalu

Koordinator Humas Basarnas/PPK Basarnas tahun 2012 - 2018, Anjar Sulistiyono (tengah), Sestama Basarnas tahun 2009 - 2015, Max Ruland Boseke (depan) dan Direktur CV Delima Mandiri, William Widarta, memakai rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024. KPK menahan Max Ruland Boseke, Anjar Sulistiyono dan William Widarta dalam kasus dugaan korupsi pengadaan truk angkut personel 4WD dan rescue carrier vehicle atau pengadaan barang jasa lainnya di lingkungan Badan SAR Nasional Tahun 2012-2018 yang merugikan negara Rp20,4 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
KPK: Korupsi Basarnas Akibatkan Kerugian Negara Rp 20,4 Miliar

KPK mengungkap dugaan korupsi pengadaan truk angkut personel dan kendaraan penyelamat di Badan SAR Nasional (Basarnas) periode 2012-2018.


KPK Tahan Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Truk Angkut di Basarnas

3 jam lalu

Koordinator Humas Basarnas/PPK Basarnas tahun 2012 - 2018, Anjar Sulistiyono (kanan), Sestama Basarnas tahun 2009 - 2015, Max Ruland Boseke dan Direktur CV Delima Mandiri, William Widarta (kiri), memakai rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024. KPK menahan Max Ruland Boseke, Anjar Sulistiyono dan William Widarta dalam kasus dugaan korupsi pengadaan truk angkut personel 4WD dan rescue carrier vehicle atau pengadaan barang jasa lainnya di lingkungan Badan SAR Nasional Tahun 2012-2018 yang merugikan negara Rp20,4 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tahan Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Truk Angkut di Basarnas

KPK mengungkap dugaan korupsi pengadaan truk angkut personel dan kendaraan penyelamat di Basarnas


Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara, KPK Belum Putuskan Banding atau Menerima

6 jam lalu

Terdakwa eks Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan mengikuti sidang pembacaan vonis, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024. Majelis hakim memvonis mantan Karen dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan dalam kasus korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga Rp2,1 triliun. TEMPO/Imam Sukamto
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara, KPK Belum Putuskan Banding atau Menerima

KPK mengapresiasi putusan hakim pengadilan tipikor yang memvonis eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan 9 tahun penjara.


Syahrul yasin Limpo dalam Sidang Tipikor Sebut Nama Jokowi dan Firli Bahuri, Soal Apa?

7 jam lalu

Beredar foto Ketua KPK Firli Bahuri bertemu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Firli maupun Yasin Limpo belum merespons saat dikonfirmasi mengenai foto ini. Istimewa
Syahrul yasin Limpo dalam Sidang Tipikor Sebut Nama Jokowi dan Firli Bahuri, Soal Apa?

Syahrul Yasin Limpo beralasan bahwa pemberian uang kepada Firli Bahuri hanya sebagai bentuk persahabatan. Lantas, apa katanya soal sembako Jokowi?


Pemerintahan Jokowi Berlakukan Bea Masuk dan Anti Dumping Atasi Masalah Industri Tekstil

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin 24 Juni 2024. Sidang kabinet paripurna tersebut membahas perekonomian Indonesia terkini. TEMPO/Subekti.
Pemerintahan Jokowi Berlakukan Bea Masuk dan Anti Dumping Atasi Masalah Industri Tekstil

Pemerintahan Jokowi sepakat memberlakukan bea masuk tindak pengamanan (BMTP) dan Anti Dumping untuk merespons masalah tekstil dan produk tekstil.


Terkini: Jokowi Bahas Nasib Industri Tekstil yang Terpuruk, Sritex Dikabarkan Bangkrut

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi. TEMPO/Subekti.
Terkini: Jokowi Bahas Nasib Industri Tekstil yang Terpuruk, Sritex Dikabarkan Bangkrut

Terkini: Presiden Joko Widodo atau Jokowi kumpulkan menteri untuk bahas nasib industri tekstil yang terpuruk. PT Sritex dikabarkan bangkrut.


Putusan Pengadilan Tinggi DKI Soal Gazalba Saleh Menegaskan KPK Punya Kewenangan Penuntutan

9 jam lalu

Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh keluar dari Rumah Tahanan Negara Klas I Cabang KPK setelah dinyatakan bebas, di gedung KPK, Jakarta, Senin malam, 27 Mei 2024. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menerima nota keberatan atau eksepsi mantan Hakim Agung Gazalba Saleh dalam kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). TEMPO/Imam Sukamto
Putusan Pengadilan Tinggi DKI Soal Gazalba Saleh Menegaskan KPK Punya Kewenangan Penuntutan

Pengadilan Tinggi DKI membatalkan putusan sela yang membebaskan Gazalba Saleh. Menegaskan bahwa KPK punya kewenangan penuntutan.


Mantan Menkeu Chatib Basri Respons Program Makan Bergizi Gratis Rp 71 Triliun dan Komitmen Prabowo Jaga Defisit Anggaran

10 jam lalu

Chatib Basri. REUTERS/Beawiharta
Mantan Menkeu Chatib Basri Respons Program Makan Bergizi Gratis Rp 71 Triliun dan Komitmen Prabowo Jaga Defisit Anggaran

Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan pernyataan pemerintah untuk memastikan anggaran makan bergizi gratis sesuai target defisit sangat penting bagi pasar.


Siapa yang Akan Kelola Anggaran Rp71 Triliun Makan Bergizi Gratis Prabowo?

10 jam lalu

Sejumlah siswa SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten, menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis pada 29 Februari 2024. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp 15 ribu per porsi dalam simulasi program makan siang gratis tersebut. Antara/Sulthony Hasanuddin
Siapa yang Akan Kelola Anggaran Rp71 Triliun Makan Bergizi Gratis Prabowo?

Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan dana Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis yang jadi unggulan presiden terpilih Prabowo Subianto.


Bank Dunia Wanti-wanti Perpanjangan Bansos Bakal Naikkan Defisit Anggaran, Begini Perhitungannya

11 jam lalu

Ilustrasi pemberian bantuan sosial. ANTARA
Bank Dunia Wanti-wanti Perpanjangan Bansos Bakal Naikkan Defisit Anggaran, Begini Perhitungannya

Bank Dunia memprediksi perpanjangan bansos yang dilakukan pemerintah diperkirakan akan mendorong defisit fiskal menjadi 2,5 persen dari PDB hingga akhir 2024.