Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sri Mulyani Segera Lancarkan Reformasi Jilid II Kemenkeu, Siapa yang Disasar?

Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali meminta maaf kepada Jonathan Latumahina, ayah Cristalino David Ozora, korban penganiayaan oleh Mario Dandy, anak seorang pejabat Ditjen Pajak, di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Sabtu 25 Februari 2023.  TEMPO/YANDHRIE ARVIAN
Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali meminta maaf kepada Jonathan Latumahina, ayah Cristalino David Ozora, korban penganiayaan oleh Mario Dandy, anak seorang pejabat Ditjen Pajak, di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Sabtu 25 Februari 2023. TEMPO/YANDHRIE ARVIAN
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Komisioner KPK Laode Muhammad Syarief bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam pertemuan tersebut, menurut dia, Sri Mulyani menyatakan sedang merencanakan reformasi jilid II di Kementerian Keuangan.

Menurut Laode pertemuan itu terjadi karena dia diminta memberikan masukan kepada Sri Mulyani agar reformasi jilid II di Kemenkeu berhasil. Reformasi yang dimaksud adalah "bersih-bersih" di Kemenkeu. 

"Bu Menteri mengatakan akan ada reformasi jilid II di Kemenkeu, khususnya di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai," kata Laode pada Sabtu, 4 Maret 2023.

Menkeu Sri Mulyani mengundang beberapa orang pada Jumat lalu, 3 Maret 2023, tersebut. 

Laode menjelaskan Sri Mulyani berencana memperketat pengawasan LHKPN para pegawai di Kemenkeu. Nantinya mekanisme pelaporan LHKPN pejabat Kemenkeu akan lebih dimutakhirkan. 

Fungsi dan kinerja Inspektorat Jenderal Kemenkeu khususnya dalam LHKPN seluruh pegawai juga akan ditingkatkan. Verifikasi akan lebih mendalam selain kepatuhan dalam menyetorkan dan melaporkan dokumen perpajakan.

Direktur Eksekutif Kemitraan itu pun menyebut dalam reformasi jilid II Kemenkeu akan meminimalisasi penyalahgunaan wewenang. Menkeu Sri Mulyani berencana menyisir regulasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan pegawai Kemenkeu. 

Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 itu memberikan sejumlah masukan kepada Sri Mulyani, antara lain meminta Ditjen Pajak melakukan penyidikan internal harta kekayaan para pegawainya yang dinilai tidak wajar. 

"Mereka pasti tidak membayar pajak harta yang disembunyikan atas nama orang lain," kata Laode.

Inspektorat Jenderal Kemenkeu juga harus jeli terhadap keabsahan LHKPN pegawai Kemenkeu mengenai kewajaran perbandingan harta kekayaan dengan penghasilan pegawai. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Inspektorat Jenderal harus meperhatikan gaya hidup masing-masing pegawai."

Sri Mulyani membagikan pertemuan dengan sejumlah pegiat antikorupsi tadi via akun Instagram miliknya @smindrawati. 

Ada sepuluh orang yang diundang Sri Mulyani malam itu.

Selain Laode Syarif, terdapat beberapa dua bekas Pimpinan KPK Erry Riana Hardjapamekas dan Amien Sunaryadi.

Ada juga Bivitri Susanti (ahli Hukum Tata Negara), Zainal Arifin Muchtar (pegiat antikorupsi UGM), Danang Widoyoko (mantan koordinator ICW), Alissa Wahid (putri mantan Presiden Abdurrahman Wahid). Hadir pula Karlina Supelli (Astronomer) dan Arief Surowidjodjo (advokat). 

Kemenkeu disorot publik dan Presiden Jokowi setelah kasus penganiayaan dan pamer kekayaan yang dilakukan Mario Dandy Satryo, putra Kepala Kantor Pajak Wilayah Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo. 

Dalam LHKPN, Rafael Alun melaporkan harta kekayaannya Rp 56 miliar. Banyak pihak menilai kekayaaan pejabat Eselon III Kemenkeu itu tidak wajar.

Pilihan Editor: Dibubarkan Sri Mulyani, Berikut Profil Klub Motor Pegawai Pajak

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


IM57+ Institute Jadi Tim Kuasa Hukum Denny Indrayana

37 menit lalu

Denny Indrayana. ANTARA/Fathur Rochman
IM57+ Institute Jadi Tim Kuasa Hukum Denny Indrayana

Pelaporan terhadap Denny Indrayana dianggap upaya kriminalisasi dan pukulan terhadap demokrasi.


Kemenkeu Sebut Ekonomi 2024 Tumbuh 5,7 Persen, Ekonom: Terlalu Optimistis di Tengah Ketidakpastian

2 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN tahun 2024 kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-23 masa persidangan V tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 19 Mei 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kemenkeu Sebut Ekonomi 2024 Tumbuh 5,7 Persen, Ekonom: Terlalu Optimistis di Tengah Ketidakpastian

Proyeksi ekonomi Indonesia tumbuh 5,3-5,7 persen di tahun politik 2024 dinilai terlalu optimistis di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.


Bea Cukai Tanjung Priok Lelang Toyota Supra Langka, Buka Harga Rp 704 Juta

23 jam lalu

Toyota Supra yang dilelang Bea Cukai Priok, 4 Juni 2023. (lelang.go.id)
Bea Cukai Tanjung Priok Lelang Toyota Supra Langka, Buka Harga Rp 704 Juta

Nilai limit yang ditetapkan untuk lelang Toyota Supra ini sebesar Rp 704.175.103 dan peserta lelang harus menyetorkan terlebih dahulu uang jaminan sebesar Rp 350 juta.


Kemenkeu Sebut Ekonomi Tahun Politik Tumbuh 5,7 Persen, Ekonom Ungkap Tiga Kekhawatiran

23 jam lalu

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyampaikan paparan pemerintah tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun 2023 di Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Jumat (20/5/2022). Foto: Jaka/Man
Kemenkeu Sebut Ekonomi Tahun Politik Tumbuh 5,7 Persen, Ekonom Ungkap Tiga Kekhawatiran

Direktur Celios Bhima Yudhistira mengungkap kekhawatirannya terhadap perekonomian Indonesia di tahun politik meski proyeksi Kemenkeu optimistis.


Denny Indrayana Beberkan Alasan Sampaikan Informasi Putusan MK Ihwal Sistem Pemilu

1 hari lalu

Pakar hukum tata negara Denny Indrayana saat menghadiri penyerahan rekomendasi calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Selatan dari Partai Gerindra di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Senin, 3 Agustus 2020. Tempo/Nurdiansah
Denny Indrayana Beberkan Alasan Sampaikan Informasi Putusan MK Ihwal Sistem Pemilu

Denny Indrayana mengatakan putusan yang telah dibacakan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sehingga tak ada ruang koreksi.


Nama Budi Gunawan Mencuat Jadi Cawapres Untuk Ganjar Pranowo, Ini Pengusungnya

1 hari lalu

Ketua Umum Pengurus Besar eSports Indonesia (PB ESI), Budi Gunawan. Doc. PB ESI.
Nama Budi Gunawan Mencuat Jadi Cawapres Untuk Ganjar Pranowo, Ini Pengusungnya

Nama Budi Gunawan mencuat sebagai Cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Pengusungnya kelompok relawan Pro Patria Pro Ganjar.


Kronologi Wamenkumham Eddy Hiariej Laporkan Keponakan Hingga Jadi Tersangka, Pasal Apa?

2 hari lalu

Wamenkumham Edward Omar Sharief Hiariej alias Eddy Hiariej hadir untuk memberikan klarifikasi atas pelaporan dan pengaduan terhadap dirinya, di bagian Pengaduan Masyarakat KPK, Jakarta, Senin, 20 Maret 2023. Dalam laporan oleh Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso pada 14 Maret 2023, Eddy dituding menerima Rp 7 miliar melalui asisten pribadinya. TEMPO/Imam Sukamto
Kronologi Wamenkumham Eddy Hiariej Laporkan Keponakan Hingga Jadi Tersangka, Pasal Apa?

Wamenkumham Eddy Hiariej melaporkan keponakannya Archi Bela ke Bareskrim Polri hingga kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Kasus apa?


KPK Kembali Temukan Aset Rafael Alun, Akan Segera Disita

2 hari lalu

Dua mobil sitaan KPK yang dijadikan barang bukti dalam kasus mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Rafael Alun Trisambodo, dititipkan di Mapolresta Solo. Foto diambil Selasa, 30 Mei 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
KPK Kembali Temukan Aset Rafael Alun, Akan Segera Disita

KPK menyatakan akan segera melakukan penyitaan terhadap aset Rafael Alun Trisambodo lainnya.


Deretan Cara Cetak Kartu NPWP yang Hilang atau Rusak

2 hari lalu

Seorang wajib pajak menunggu proses validasi nomor pokok wajib pajak (NPWP) saat penyerahan SPT, di Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Dirjen Wilayah Jatim 1, Surabaya, 31 Maret 2015. TEMPO/FULLY SYAFI
Deretan Cara Cetak Kartu NPWP yang Hilang atau Rusak

NPWP yang rusak atau hilang tersebut bisa dicetak ulang melalui situs internet atau langsung dari kantor pajak (KPP)


Jokowi Bakal Pilih 4 Calon Dewan Komisioner OJK untuk Diserahkan ke DPR, Simak Lagi Tugas dan Wewenang OJK

2 hari lalu

Presiden Jokowi mengikuti KTT Luar Biasa G20 secara virtual bersama  Menteri Keuangan Sri Mulyani dari Istana Bogor, Kamis, 26 Maret 2020. KTT ini digelar secara virtual untuk menghindari penularan virus corona. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr
Jokowi Bakal Pilih 4 Calon Dewan Komisioner OJK untuk Diserahkan ke DPR, Simak Lagi Tugas dan Wewenang OJK

Enam nama yang akan menjadi anggota komisioner OJK telah diserahkan ke Jokowi untuk dipilih dan diserahkan ke DPR. Simak lagi deretan tugas OJK.