Pengusaha Penyuap Bupati Banyuasin Divonis 18 Bulan Penjara

Reporter

Zulfikar Muharrami,Terdakwa penyuap bupati banyuasin Yan Anton Ferdian mendengarkan pembacaan vonis di PN Palembang. Mejelis memvonisnya 18 bulan penjara karena terbukti memberi suap. TEMPO/Parliza Hendrawan

TEMPO.CO, Palembang-- Zulfikar Muharrami, pemberi suap Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian, divonis 18 bulan penjara, denda Rp 50 juta dan subsider 4 bulan kurungan dalam sidang di Pengadilan Negeri Palembang, Kamis, 9 Februari 2017. Majelis hakim berkesimpulan pemilik CV  Putra Pratama itu terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketua mejelis hakim Arifin dengan anggota Paluko dan Haridi membacakan putusan secara bergantian. Dalam pertimbangannya mejelis menganggap bahwa tindakan  Zulfikar menyuap "ijon proyek" di Dinas Pendidikan Banyuasin merupakan  pidana korupsi yang dilakukan perseorangan. "Sedangkan barang bukti dikembalikan pada jaksa untuk keperluan sidang berikutnya," kata Arifin.

Baca: Tak Hadiri Panggilan KPK, Yasonna: Saya Bertolak ke Hongkong

Atas putusan itu melalui pengacaranya, Rida Rubiani, terdakwa menyatakan menerima. Rida  beralasan apa yang diputuskan hakim telah memenuhi rasa keadilan kliennya sebagai pihak yang selalu dimintai uang oleh orang dekat Yan Anton. "Sudah sesuai dengan pledoi yang kami sampaikan bahwa kami minta keringanan," kata Rubi.

Sementara itu jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi Feby Dwiyandospendy berujar  akan melaporkan vonis hakim kepada pimpinannya apakah menerimah atau melanjutkan tahapan hukum berikutnya. Namun, kata dia, putusan tersebut telah memenuhi rumusan sesuai dengan tuntutan dalam sidang sebelumnya. "Akan kami sampaikan dahulu pada pimpinan," kata Feby.

Simak: Dituntut 7 Tahun Bui, Irman: Terlalu Tinggi dan Sangat Berat

Pada sidang Kamis, 26 Januari 2016, jaksa menuntut Zulfikar Muharrami dengan hukuman 2 tahun penjara dipotong masa tahanan. Jaksa menganggap Zulfikar terbukti menyuap Yan Anton Rp 7,4 miliar.

Menurut Feby, uang tersebut tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi Bupati, melainkan juga mengalir ke kantong Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat Rp 2 miliar serta Rp 250 juta untuk tunjangan hari raya Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

Feby menguraikan penyerahan fee proyek pengadaan tahun anggaran 2015. Menurut dia, terdakwa telah menyerahkan uang sesuai permintaan Yan Anton sebesar Rp 2 miliar. Selanjutnya uang yang diterima pada sekitar April atau Mei itu diserahkan kepada Ketua DPRD Banyuasin Agus Salam.

Lihat: Tuntaskan Kasus Suap Bupati Klaten, KPK Masih Punya 80 Hari

Sedangkan tunjangan hari raya untuk Polda Sumatera Selatan sebesar Rp 250 juta bersumber dari fee proyek pengadaan tahun anggaran 2016. Selanjutnya, Zulfikar melalui CV Rukun ditetapkan sebagai pelaksana proyek pengadaan alat pramuka zona 1.

PARLIZA HENDRAWAN






Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

1 jam lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

12 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

12 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

14 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

16 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

17 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

17 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

19 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

19 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

20 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.