Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Daan Dimara---anggota Komisi Pemilihan Umum dihukum dalam kasus pengadaan segel surat suara---akan memakai vonis hakim terhadap dirinya sebagai alat untuk membuktikan klaimnya bahwa Menteri Hamid Awaluddin telah memberikan kesaksian palsu. "Itu (amar putusan hakim) bisa dijadikan alat bukti," kata pengacara Daan, Erick S. Paat, saat dihubungi Tempo, kemarin.Jumat lalu, majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi memvonis Daan empat tahun penjara karena menyalahi prosedur dalam proyek pengadaan segel surat suara untuk pemilihan umum 2004. Dalam putusannya itu hakim mengatakan bahwa Hamid hadir, bahkan memimpin rapat penentuan harga segel pada 14 Juni 2004. Putusan hakim ini berbeda dengan kesaksian Hamid saat Daan disidang pada 25 Juli lalu. Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum itu menyanggah telah hadir di rapat itu. "Saya merasa tidak pernah membicarakan harga. Kalau hanya duduk-duduk bersama, ya, bisa saja," kata Hamid saat itu.Daan menganggap kesaksian Hamid yang berbeda itu dilakukan untuk membebaskan dirinya dari jerat hukum. Daan pun pada Kamis lalu melaporkan Hamid ke polisi atas tuduhan kesaksian palsu. "Putusan itu jelas menunjukkan dia (Hamid) menghadiri rapat itu, dan harus bertanggung jawab terhadap pengadaan segel surat suara," ujar Eick. Erick mengatakan, ia akan menjadikan pernyataan hakim itu sebagai alat bukti untuk menguatkan tuduhan Daan. Oleh karenanya, tim pengacara Daan berusaha supaya majelis hakim segera memberikan amar putusannya sehingga dapat diserahkan kepada kepolisian untuk dijadikan alat bukti.Saat ditanya apakah polisi akan memakai putusan hakim itu untuk menindaklanjuti laporan Daan soal kesaksian palsu itu, Kepala Bidang Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Komisaris Besar Bambang Kuncoko mengaku belum mengetahuinya dengan pasti. "Itu tergantung penyidik," kata dia saat dihubungi Tempo, kemarin.Menurut Bambang, untuk tahap awal ini polisi akan mengumpulkan keterangan. "Pak Daan akan dipanggil sebagai saksi dan korban," ujarnya. Kemudian, lanjut dia, penyidik menentukan acuan apa yang bisa dijadikan bukti sesuai dengan perkembangan penyidikan. Kasus ini saat ini sudah diserahkan oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya kepada Markas Besar Kepolisian RI. "Sudah langsung saya serahkan ke Mabes hari itu juga (Kamis)," kata Wakil Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Tejo Subagio, kepada Tempo, kemarin.Pelimpahan laporan itu, kata Tejo, sudah sesuai dengan keputusan Kepala Kepolisian RI yang menyatakan untuk kasus tingkat menteri maka harus Mabes Polri yang menangani. Hal ini karena untuk memeriksa dan memanggil Menteri Hamid, polisi harus mendapatkan izin dari Presiden. Hingga kemarin Presiden belum memberikan izin pemeriksaan Hamid.Rini Kustiani, Tempo
Iklan
