Patrialis Akbar Resmi Dibebastugaskan MK  

Reporter

Konferensi pers Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat dan jajarannya mengenai langkah MK usai OTT Patrialis Akbar, di Gedung MK, Gambir, Jakarta, Jumat, 27 Januari 2017. TEMPO/Yohanes Paskalis

TEMPO.COJakarta - Mahkamah Konstitusi resmi membebastugaskan hakimnya, Patrialis Akbar, yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Keputusan itu diambil setelah pemeriksaan internal oleh Dewan Etik MK. 

Baca juga:
Patrialis Akbar Dicokok KPK, Begini Komentar Kalla  
Patrialis Akbar Ditangkap KPK, Pengawasan MK Harus Diperkuat

"Sesuai dengan Pasal 4 PMK Nomor 2 Tahun 2014, membebastugaskan hakim terduga doktor Patrialis Akbar dari tugas dan kewenangannya sebagai hakim konstitusi sejak hari ini," ujar Ketua MK Arief Hidayat saat konferensi pers di gedung MK, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, 27 Januari 2017.

Arief mengatakan pihaknya, lewat rapat permusyawaratan hakim, menerima usul Dewan Etik tentang pembentukan Majelis Kehormatan MK. Usul itu disampaikan lewat surat Dewan Etik bernomor 3/DEHK/U.02/I/2017 yang disampaikan kepada MK pukul 13.30 tadi. 

Patrialis ditangkap pada Rabu malam kemarin. Mantan Menteri Hukum dan HAM itu diduga menerima suap dari pengusaha daging impor, Basuki Hariman, sebesar US$ 20 ribu dan Sin$ 200 ribu untuk menolak uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 

Uji materi itu diregistrasi pada 29 Oktober 2015 dengan nomor perkara 129/PUU-XIII/2015. Ada enam pihak yang menjadi pemohon, salah satunya adalah Teguh Boediyana, seorang peternak sapi. Adapun Patrialis menjadi salah satu hakim dari sembilan hakim yang memutus perkara tersebut.

Setelah diperiksa KPK pada Jumat dinihari, Patrialis membantah tuduhan menerima suap terkait dengan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. "Saya mengatakan saya hari ini dizalimi. Karena saya tidak pernah terima satu rupiah pun dari Pak Basuki," tuturnya setelah diperiksa KPK, Jumat dinihari, 27 Januari 2017.

YOHANES PASKALIS | MAYA AYU PUSPITASARI






Jimly Asshiddiqie: Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Langgar Undang-Undang

3 hari lalu

Jimly Asshiddiqie: Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Langgar Undang-Undang

Jimly Asshiddiqie mengatakan DPR tidak punya wewenang untuk mencopot hakim konstitusi.


Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud MD Sebut Presiden Jokowi Tak Bisa Menolak Usulan DPR

3 hari lalu

Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud MD Sebut Presiden Jokowi Tak Bisa Menolak Usulan DPR

Mahfud Md menyatakan Presiden Jokowi tak bisa menolak usulan DPR untuk mencopot Hakim Mahkaham Konstitusi Aswanto.


Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

3 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dinilai bertentangan dengan undang-undang. Alasan DPR pun dinilai sangat politis.


MK Thailand Tolak Gugatan Oposisi, Prayuth Chan-ocha Kembali Jadi PM

4 hari lalu

MK Thailand Tolak Gugatan Oposisi, Prayuth Chan-ocha Kembali Jadi PM

Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha tidak melanggar batas masa kerja delapan tahun di jabatan itu


Aktivis Nilai Putusan MK soal UU Minerba Perkokoh Kepentingan Oligarki Tambang

5 hari lalu

Aktivis Nilai Putusan MK soal UU Minerba Perkokoh Kepentingan Oligarki Tambang

Tim Advokasi UU Minerba menilai, hakim MK hanya menjadi corong pemerintah dan mengabaikan hak konstitusi rakyat.


MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

17 hari lalu

MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Boyamin mengatakan RUU Perampasan Aset telah disusun sejak 2019. Namun DPR terkesan menolak mengesahkan RUU tersebut.


MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

19 hari lalu

MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

MK mengklarifikasi bahwa pernyataan tersebut merupakan jawaban dalam diskusi informal pada saat menjawab wartawan yang bertanya lewat chat WA.


Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

19 hari lalu

Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

Din Syamsuddin meminta MK mencopot juru bicaranya karena telah bicara soal kemungkinan presiden 2 periode bisa jadi calon wakil presiden.


5 Napi Korupsi Ini dapat Pembebasan Bersyarat, Ini Profil dan Kasusnya

24 hari lalu

5 Napi Korupsi Ini dapat Pembebasan Bersyarat, Ini Profil dan Kasusnya

Eks Jaksa Pinangki, Patrialis Akbar, Zumi Zola, Suryadharma Ali, Ratu Atut napi korupsi yang mendapat pembebasan bersyarat. Ini profilnya.


Zumi Zola, Patrialis Akbar, dan Suryadharma Ali Bebas Bersyarat

28 hari lalu

Zumi Zola, Patrialis Akbar, dan Suryadharma Ali Bebas Bersyarat

Zumi Zola, Patrialis dan Suryadharma Ali mendekam di penjara khusus koruptor dengan vonis yang beragam.