Patrialis Akbar Ditangkap KPK, Ini Reaksi DPR  

Reporter

Bambang Soesatyo. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengaku kaget dan menyesalkan masih ada hakim Mahkamah Konstitusi yang tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Operasi Tangkap Tangan. Menurut dia,  hal itu bisa meruntuhkan kredibilitas MK.

"Kami di komisi III DPR RI tentu saja kaget luar biasa dan prihatin jika OTT itu terkait dengan keputusan MK," kata Bambang di Jakarta, Kamis, 26 Januari 2017.

Bambang berharap dugaan suap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) itu tidak terkait dengan jual beli keputusan karena hal itu dapat meruntuhkan kredibilitas MK yang baru saja diperbaiki sebagai lembaga tinggi negara. Bambang meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang rela MK hancur dan kehilangan kepercayaan masyarakat.

"Kami minta ketua MK segera melakukan konsolidasi dan pembersihan ke dalam secara tegas dan terukur. Serta secepatnya memberikan penjelasan ke masyarakat luas," tutur dia.

Baca juga:
3 Fakta Menarik Terkait Ira Koesno di Debat Pilkada Jakarta
Diksar Mapala UII, Korban Meninggal Sebelum sampai Puskesmas
Patrialis Akbar Kena OTT KPK, Wapres Jusuf Kalla Prihatin

Politikus Partai Golkar itu mengatakan, seingat dirinya putusan MK adalah objek praperadilan diperluas dan sebelumnya ada juga keputusan MK yang intinya telah mengubah konsep kerugian negara dalam Tindak Pidana Korupsi (tipikor), dari delik formil menjadi delik materiil. Keputusan itu, menurut dia, diartikan bahwa perkara korupsi tidak bisa lagi bersifat potensi atau 'potential loss' tapi harus dibuktikan dulu terjadinya kerugian negara atau 'actual loss'.

"Kerugian negara itu harus dari Badan Pemeriksa Keuangan tidak lagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau penegak hukum lain," kata Bambang.

Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar, pada Rabu malam, 25 Januari 2017. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan Patrialis ditangkap di sebuah tempat di Ibu Kota. "Benar, ada operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Jakarta," kata Agus melalui pesan pendek, Kamis, 26 Januari 2017.

Baca juga:
Salah Eja Ikan Tongkol, Pelajar Ini Dapat Sepeda dari Jokowi
Lihat SMS Mesra di HP Istri, Kades Murka Lalu Aniaya Warga
Kasus Rizieq di Jabar, dari 'Campur Racun' sampai Soal Tanah

Menurut Agus, selain Patrialis, ada sejumlah pihak yang ditangkap. Penangkapan Patrialis terkait dengan kasus di lembaga penegak hukum.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Basaria Panjaitan mengatakan hakim konstitusi Patrialis Akbar ditangkap tim satuan tugas antikorupsi saat transaksi suap. Menurut Basaria, pemberian hadiah atau suap itu terkait dengan uji materi Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

"Terkait dengan uji materi Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014," kata Basaria melalui pesan pendek, Kamis, 26 Januari 2017. Namun Basaria tak bersedia menjelaskan detail modus kejahatan yang dituduhkan kepada bekas politikus Partai Amanat Nasional tersebut.

ANTARA | LINDA TRIANITA






Tolak Pengesahan RKUHP, AJI Semarang Gelar Demonstrasi di DPRD Jateng

10 jam lalu

Tolak Pengesahan RKUHP, AJI Semarang Gelar Demonstrasi di DPRD Jateng

AJI Semarang menggelar aksi tolak pengesahan RKUHP di DPRD Jateng hari ini.


Tolak Pengesahan RKUHP, AJI tanah Papua Gelar Aksi di 2 Lokasi

12 jam lalu

Tolak Pengesahan RKUHP, AJI tanah Papua Gelar Aksi di 2 Lokasi

AJI menggelar aksi tolak pengesahan RKUHP di 40 kota, diantaranya di Manokwari dan Jayapura.


Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Nenek Berusia 72 Tahun: Hak Saya Dirampas, Dibegal

12 jam lalu

Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Nenek Berusia 72 Tahun: Hak Saya Dirampas, Dibegal

Seorang nenek berusia 72 tahun ikut dalam aksi tolak pengesahan RKUHP di depan DPR. Merasa haknya terancam jika RKUHP itu disahkan.


Federasi Buruh Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP: Khawatir Batasi Hak Buruh untuk Aksi

13 jam lalu

Federasi Buruh Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP: Khawatir Batasi Hak Buruh untuk Aksi

Federasi buruh ikut dalam aksi Tolak Pengesahan RKUHP. Khawatir hak untuk menyampaikan pendapat mereka dipasung.


Tolak Pengesahan RKUHP, Demonstran Bawa Bunga Karangan ke DPR

13 jam lalu

Tolak Pengesahan RKUHP, Demonstran Bawa Bunga Karangan ke DPR

Mereka turut menaburkan bunga di depan gedung DPR sebagai bagian dari aksi simbolik atas kekecewaan mereka terhadap RKUHP.


RKUHP Bakal Disahkan dalam Sidang Paripurna DPR Besok

15 jam lalu

RKUHP Bakal Disahkan dalam Sidang Paripurna DPR Besok

Aliansi Reformasi KUHP menggelar aksi tabur bunga di depan Gedung DPR dalam rangka menolak pengesahan RKUHP.


Pengesahan RKUHP Diagendakan Besok, Menkumham Sebut Aspirasi Publik Sudah Diakomodasi

15 jam lalu

Pengesahan RKUHP Diagendakan Besok, Menkumham Sebut Aspirasi Publik Sudah Diakomodasi

Komisi III DPR RI bersama pemerintah yang diwakili oleh Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menyetujui RKUHP dilanjutkan ke Paripurna DPR


RKUHP Tuai Penolakan Masyarakat, Pimpinan DPR: Kami Bahas dengan Hati

16 jam lalu

RKUHP Tuai Penolakan Masyarakat, Pimpinan DPR: Kami Bahas dengan Hati

Dasco menerangkan bahwa pembuatan RKUHP dari waktu ke waktu dibahas dengan hati. Menurut dia, pasal-pasal yang kontroversial telah dikupas


Masyarakat Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Ini 8 Keresahan yang Bakal Disampaikan

17 jam lalu

Masyarakat Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Ini 8 Keresahan yang Bakal Disampaikan

Aliansi sipil bakal menggelar aksi penolakan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dengan tabur bunga di depan Gedung DPR


Aliansi Sipil Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Anggota DPR: Perlu Ada Dialog

18 jam lalu

Aliansi Sipil Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Anggota DPR: Perlu Ada Dialog

Aliansi Nasional Reformasi KUHP bakal menggelar aksi tabur bunga di depan Gedung DPR hari ini simbol penolakan pengesahan RKUHP