Ahad Besok, PDIP Surabaya Gelar Deklarasi Jaga NKRI

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Bendera Partai PDIP. Tempo/Arie Basuki

    Ilustrasi Bendera Partai PDIP. Tempo/Arie Basuki

    TEMPO.CO, Surabaya - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya akan menggelar acara Deklarasi Bersama Jaga NKRI dan Mimbar Demokrasi untuk Rakyat pada Minggu 22 Januari 2017.

    Ketua DPC PDIP Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana mengatakan Deklarasi Bersama Jaga NKRI dilaksanakan sesuai rapat Pengurus DPC PDIP Kota Surabaya, Kamis 19 Januari 2017, yang menindaklanjuti Siaran Pers Sekjen DPP PDIP, Selasa 17 Januari 2017.

    "Rencananya kegiatan itu akan kami gelar di halaman Kantor DPC PDIP Surabaya selama 3 sampai 7 hari, sesuai kebutuhan," tuturnya.

    Baca juga:
    Rizieq Belum Pasti Penuhi Panggilan Polisi Terkait Palu-Arit

    Ditulisi Kalimat Arab, Wapres JK: Ditindak Kalau Itu Bendera

    Whisnu menegaskan, kegiatan tersebut diselenggarakan guna memberikan ruang kepada rakyat dan kader untuk menyampaikan aspirasi, agar tidak bergerak sendiri-sendiri. Sekaligus mencermati situasi politik saat ini, terutama terhadap gerakan-gerakan kelompok tertentu yang cenderung menciptakan keresahan, dan mulai merongrong kewibawaan NKRI.

    "Momen ini juga merupakan momen konsolidasi untuk melakukan Senam Politik, istilahnya Pak Sekjen (DPP PDIP)," katanya.

    Sementara itu, Sekretaris DPC PDIP Surabaya, Syaifudin Zuhri, yang sekaligus sebagai penanggung jawab acara menyampaikan acara Deklarasi Bersama dan Mimbar Rakyat tersebut bersifat terbuka.  "Acaranya, akan dimulai Minggu malam pukul 19.00 WIB," katanya.

    Syaifudin menambahkan, hasil dari mimbar rakyat tersebut akan disampaikan ke Jakarta. Untuk itu, berharap, acara Deklarasi bersama Jaga NKRI dan Mimbar Demokrasi untuk Rakyat mendapat dukungan semua pihak agar bisa berjalan tertib, aman dan lancar.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.