Buruh Yogyakarta Gugat Sri Sultan Soal Penetapan Upah

Reporter

Sri Sultan Hamengkubuwono X usai menghadiri sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 17 November 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis

TEMPO.CO, Yogyakarta - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menanggapi santai gugatan buruh atas terbitnya Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 235/KEP/2016 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota tahun 2017.

Gugatan itu telah didaftarkan buruh ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada Kamis, 19 Januari 2017. “Seharusnya yang digugat (buruh) ya gubernur di seluruh Indonesia, bukan hanya Gubernur Yogya,” ujar Sultan di komplek Kepatihan, Kamis 19 Januari 2017.

Baca juga: UMK 2017 Tertinggi Tetap Karawang

Selaku gubernur, kata Sultan, dia mengeluarkan surat keputusan pengupahan seperti dilakukan gubernur di seluruh Indonesia. “Acuannya semua gubernur sama soal upah, Peraturan Pemerintah (Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan),” kata dia.

Sultan menuturkan telah mempelajari materi gugatan tersebut serta menyerahkan penanganannya ke Biro Hukum Pemerintah Yogyakarta. "(Gugatan) ini kami anggap seperti pilot project, kalau berhasil mungkin baru akan diterapkan (gugatan serupa) secara nasional,” kata Sultan terkekeh.

Sultan enggan menanggapi jauh soal anggapan buruh yang menilai pihaknya mengabaikan kewenangan lebih yang dimiliki dalam merumuskan upah minimum, seperti mempertimbangkan survei kebutuhan hidup layak. “Meskipun gubernur dan bupati punya kewenangan lebih, tapi dasarnya ya tetap PP (78 tahun 2015).”

Simak pula: Upah Sektoral Bisa Tingkatkan UMK

Sekretaris Jenderal Aliansi Buruh Yogyakarta Kirnadi menuturkan gugatan buruh atas surat keputusan gubernur tentang pengupahan tersebut ditempuh karena kebijakan itu sangat merugikan buruh. 

“Karena upah minimum Yogyakarta adalah yang terendah se-Indonesia, sehingga  tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup buruh dan keluarganya secara layak,” ujar Kirnadi.  Kirnadi juga menilai, dalam menetapkan SK tersebut, Gubernur tidak mengindahkan prosedur pembuatan aturan.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Yogyakarta Andung Prihadi menuturkan, pihak pemerintah sebenarnya berharap kasus ini tak berlanjut sampai ke pengadilan. Namun pemerintah dalam posisi siap jika mau tak mau harus bertarung di pengadilan. "Sebelum ada keputusan tetap dari pengadilan, surat keputusan itu tetap berlaku," ujar Andung.

PRIBADI WICAKSONO

Baca juga:
Terima Petisi agar FPI Dibubarkan, Apa Kata Gubernur Aher?
Demo Tuntut FPI Dibubarkan, Anak Presiden Sukarno Orasi Ini






5 Fakta dan Kasak-kusuk Jabatan Gubernur Diusulkan Dihapus

4 hari lalu

5 Fakta dan Kasak-kusuk Jabatan Gubernur Diusulkan Dihapus

Wacana penghapusan jabatan gubernur diembuskan belakangan. Jabatan itu dianggap tak efektif, tak fungsional, dan menghabiskan banyak anggaran.


Sultan HB X: Jogja Planning Gallery Jadi Destinasi Edukasi dan Pemecah Kepadatan Malioboro

23 hari lalu

Sultan HB X: Jogja Planning Gallery Jadi Destinasi Edukasi dan Pemecah Kepadatan Malioboro

Area Jogja Planning Gallery yang menempati bangunan cagar budaya eks Gedung DPRD DIY bisa menjadi alternatif singgah wisatawan selain ke Malioboro.


Siapkan Lahan Jogja Planning Gallery di Malioboro, Sultan HB X: Pembongkaran Kios Ilegal Pakai Buldoser

30 hari lalu

Siapkan Lahan Jogja Planning Gallery di Malioboro, Sultan HB X: Pembongkaran Kios Ilegal Pakai Buldoser

Gubernur DIY memerintahkan pembongkaran kios ilegal di atas lahan peruntukan Jogja Planning Gallery dipercepat dengan menggunakan alat berat.


Ini Sederet Acara di 5 Kabupaten dan Kota di Yogyakarta Saat Malam Tahun Baru

40 hari lalu

Ini Sederet Acara di 5 Kabupaten dan Kota di Yogyakarta Saat Malam Tahun Baru

Berdasarkan catatan Polda DIY ada belasan acara akan digelar di malam tahun baru di 5 daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.


Saat Para Pejabat Yogyakarta Berlakon di Pentas Ketoprak, Ada Tujuan di Baliknya

4 Desember 2022

Saat Para Pejabat Yogyakarta Berlakon di Pentas Ketoprak, Ada Tujuan di Baliknya

Hal yang dikejar dari pentas ketoprak itu adalah bagaimana para pejabat membangun kedekatan dengan publik yang dilayaninya setiap hari.


Sultan HB X Tak Masalah Akad Nikah Kaesang Pangarep - Erina Gudono di Pendopo Ambarrukmo, Ini Sejarah Bangunan Itu

2 Desember 2022

Sultan HB X Tak Masalah Akad Nikah Kaesang Pangarep - Erina Gudono di Pendopo Ambarrukmo, Ini Sejarah Bangunan Itu

Bagaimana sejarah Pendopo Ambarukmo yang dipilih menjadi akad pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono itu?


Peringati 34 Tahun Sultan HB X Bertahta, Keraton Yogyakarta Ajak Ulas Tradisi Vegetasi Kasultanan

1 Desember 2022

Peringati 34 Tahun Sultan HB X Bertahta, Keraton Yogyakarta Ajak Ulas Tradisi Vegetasi Kasultanan

Keraton Yogyakarta mengajak semua lapisan masyarakat ikut serta dalam call for paper bertema tradisi vegetasi kasultanan.


Sultan Hamengku Buwono X Soroti Tanah Kas Desa Dipakai Bangun Vila, Bukan Kembangkan Wisata

16 November 2022

Sultan Hamengku Buwono X Soroti Tanah Kas Desa Dipakai Bangun Vila, Bukan Kembangkan Wisata

Sultan Hamengku Buwono X geram, tanah kas desa itu justru ada yang disewakan ke pihak luar desa, dengan memanipulasi tandatangannya.


Apa Kabar Pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono?

10 November 2022

Apa Kabar Pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono?

Lokasi dan waktu pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono masih menunggu keputusan hasil pertemuan di Jakarta. Ini kata Kepala Kemenag Sleman.


Tren Covid-19 Yogya, Sultan HB X: Meningkat 10 Kali Lipat Kurang dari Sebulan

9 November 2022

Tren Covid-19 Yogya, Sultan HB X: Meningkat 10 Kali Lipat Kurang dari Sebulan

Mulai awal November ini penambahan kasus Covid-19 baru di Yogyakarta semakin sering di atas 100 kasus per harinya.