Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soal TNI-Australia, Anggota Komisi I DPR Dilaporkan ke MKD

image-gnews
TEMPO/Fahmi Ali
TEMPO/Fahmi Ali
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Generasi Muda Musyawarah Kekeluargaan Gotong-Royong (Gema MKGR) melaporkan anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Charles Honoris ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Gema MKGR melaporkan Charles atas ucapannya yang menganggap sikap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terhadap militer Australia hanya pencitraan.

Sekretaris Jenderal Gema MKGR Fikri Suadu mengatakan pihaknya tersinggung atas sikap Charles. "Bagi kami, hal tersebut tidak etis untuk disampaikan oleh setiap warga negara, terlebih Charles Honoris sebagai anggota DPR," kata Fikri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 13 Januari 2017.

Baca juga:

Isu Ditegur Jokowi di Rapat, Panglima Gatot: Itu Hoax
Menteri Ryamizard Ungkap Sumber Materi Pelatihan Militer Australia 

Menurut Fikri, Charles terindikasi melanggar Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 yang menyatakan anggota DPR wajib mengamalkan Pancasila. Selain itu, ia menilai Charles terindikasi melanggar Peraturan DPR RI Nomer 1/2015 tentang kode etik anggota dewan. "Yang mana anggota DPR tidak boleh menyebarkan prasangka," kata dia.

Ia membawa beberapa bukti berupa cetakan pernyataan Charles di beberapa media. "Seperti ada yang mengatakan TNI lebay, panglima TNI jangan melakukan pencitraan dari kasus ini," kata dia. Selain itu, Fikri juga meminta Charles mengklarifikasi pernyataannya melalui MKD.

Menurut Fikri, pernyataan Panglima TNI dalam memutus kerja sama militer dengan Australia sesuai dengan tugas Sapta Marga TNI untuk menjaga ideologi negara. "Sehingga statemen ini menurut kami sudah cukup pas. Tidak elok kalau ada anggota DPR yang meledek ststement dari panglima," ujar dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Charles menyatakan tak pernah menyatakan Panglima TNI berlebihan atau berkomentar 'TNI lebay' terkait kasus pelecehan Pancasila oleh oknum serdadu Australia. "Saya tidak pernah berkomentar 'TNI lebay' atau 'Panglima Lebay'," kata Charles.

Sebagai anggota DPR, kata Charles, dirinya akan selalu melaksanakan fungsi dan tugas untuk mengingatkan TNI agar konsisten pada aturan. Ia pun memahami kekesalan Gatot saat Pancasila dilecehkan. "Saya pun merasakan yang sama," kata Charles.

ARKHELAUS W.

Simak pula:
Jokowi Jamu Makan Siang Ketua Muhammadiyah, Ini Menunya
Ini Cara Cegah Dinasti Politik ala Bupati Klaten Terulang

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Meutya Hafid soal Posisi Pusat Data Nasional ke Depan: Tak Mungkin Diungkap ke Publik

1 jam lalu

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, saat ditemui di kompleks gedung DPR, Selasa, 5 November 2024. TEMPO/Annisa Febiola.
Meutya Hafid soal Posisi Pusat Data Nasional ke Depan: Tak Mungkin Diungkap ke Publik

Menteri Komdigi Meutya Hafid meminta izin ke DPR soal posisi data nasional ke depannya yang tidak mungkin disampaikan ke publik. Apa alasannya?


Dosen Curhat Rendahnya Kesejahteraan ke DPR: Kami Digaji di Bawah Rp 3 Juta

17 jam lalu

Ilustrasi suasana belajar mahasiswa di kampus. Pixabay
Dosen Curhat Rendahnya Kesejahteraan ke DPR: Kami Digaji di Bawah Rp 3 Juta

Minimnya perhatian terhadap kesejahteraan dosen tersebut, kata Dhia, berbanding terbalik dengan tuntutan kerja yang mereka lakukan.


Meutya Hafid Cerita ke DPR soal Komdigi Digeledah dalam Kasus Judi Online: Mencekam, Banyak Polisi

19 jam lalu

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 1 November 2024 TEMPO/Daniel A. Fajri
Meutya Hafid Cerita ke DPR soal Komdigi Digeledah dalam Kasus Judi Online: Mencekam, Banyak Polisi

Menteri Komdigi Meutya Hafid mengungkapkan, kondisi kantornya ketika digeledah kepolisian dalam kasus judi online pada Jumat lalu sangat mencekam.


Ketua Komisi V DPR RI Sebut Butuh Rp750 Triliun untuk 3 Juta Rumah, Menteri Maruarar: Nanti Kami Hitung

20 jam lalu

Ilustrasi perumahan. TEMPO/Kink Kusuma Rein
Ketua Komisi V DPR RI Sebut Butuh Rp750 Triliun untuk 3 Juta Rumah, Menteri Maruarar: Nanti Kami Hitung

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk program 3 juta rumah.


Meutya Hafid Deg-degan Rapat Perdana dengan Komisi I DPR

20 jam lalu

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, saat ditemui di kompleks gedung DPR, Selasa, 5 November 2024. TEMPO/Annisa Febiola.
Meutya Hafid Deg-degan Rapat Perdana dengan Komisi I DPR

Meutya Hafid akan membeberkan program 100 hari pemerintahan Prabowo di depan Komisi I DPR. Ia tak tahu apakah juga akan ditanya soal judi online.


Dasco Soal Nasib Surpres Capim KPK di DPR: Saya Enggak Baca Suratnya

22 jam lalu

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, saat ditemui di depan kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 15 Oktober 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Dasco Soal Nasib Surpres Capim KPK di DPR: Saya Enggak Baca Suratnya

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad irit bicara soal kelanjutan seleksi Capim KPK. Ia mengaku tak mengetahui perkembangan terkini soal itu.


Soal RUU Penyiaran Masuk Prolegnas atau Tidak, Komisi I DPR Serahkan ke Baleg

22 jam lalu

Ilustrasi rapat di DPR. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah
Soal RUU Penyiaran Masuk Prolegnas atau Tidak, Komisi I DPR Serahkan ke Baleg

Anggota Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, menyerahkan kepada Baleg apakah RUU Penyiaran akan masuk dalam Prolegnas atau tidak.


Tok! Paripurna DPR Setujui Naturalisasi Kevin Diks, Noa Johanna dan Estella Loupattij

23 jam lalu

Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pemain FC Copenhagen Kevin Diks menggelar pertemuan pada Sabtu, 12 Oktober 2024. Instagram @erickthohir.
Tok! Paripurna DPR Setujui Naturalisasi Kevin Diks, Noa Johanna dan Estella Loupattij

Rapat paripurna DPR menyetujui permohonan naturalisasi atlet Kevin Diks, Noa Johanna Christina Cornelia Leatomu, dan Estella Raquel Loupattij.


Terkini: Dirut dan Komut Pertamina Dijabat Kader Gerindra, Erick Thohir Buka Suara Alasan Dicopotnya Nicke Widyawati

1 hari lalu

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri (kiri) dan Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan. (Dok.pertamina.com)
Terkini: Dirut dan Komut Pertamina Dijabat Kader Gerindra, Erick Thohir Buka Suara Alasan Dicopotnya Nicke Widyawati

Pemerintah merombak direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero) dengan menempatkan petinggi Partai Gerindra sebagai dirut dan komut.


DPR dan Kemenpora Bahas Naturalisasi Kevin Diks, Noa Leatomu, dan Estella Loupattij untuk Timnas Indonesia

1 hari lalu

Kevin Diks berseragam FC Kopenhagen. Doc. FCK.DK.
DPR dan Kemenpora Bahas Naturalisasi Kevin Diks, Noa Leatomu, dan Estella Loupattij untuk Timnas Indonesia

Kemenpora mengusulkan naturalisasi Kevin Diks, Noa Johanna Cornellia Leatomu, dan Estella Raquel Loupattij.