Ratusan Kecamatan di Sumbar Berpotensi Bencana Geologi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gempa bumi di Padang, Sumatera Barat. TEMPO/ Zulkarnain

    Gempa bumi di Padang, Sumatera Barat. TEMPO/ Zulkarnain

    TEMPO.CO, Padang - Ratusan kecamatan pada 17 kabupaten dan kota di Sumatera Barat memiliki pergerakan tanah kategori menengah sampai tinggi sehingga berpotensi terjadinya bencana geologi seperti longsor dan banjir jika terjadi hujan ekstrem.

    "Kami sudah surati kabupaten dan kota agar meningkatkan kewaspadaan terutama pada daerah rawan sesuai data terbaru Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Barat Rumainur di Padang, Rabu, 4 Januari 2017.

    Ia mengatakan, sesuai data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) hujan kemungkinan masih akan mengguyur sejumlah daerah di Sumatera Barat hingga akhir Januari, sehingga pergerakan tanah wajib untuk diwaspadai. "BPBD kabupaten dan kota telah diminta untuk mengingatkan masyarakat yang tinggal di daerah rawan agar selalu waspada," ujarnya.

    Selain itu, menurut Rumainur, BPBD harus fokus untuk mengantisipasi bencana di jalur transportasi umum, seperti Payakumbuh-Padang, Solok-Padang, Painan-Padang, dan sejumlah titik rawan lainnya.

    "Untuk hal ini kita juga berkoordinasi dengan Dinas PU dan Penataan Ruang Sumbar yang memiliki alat berat untuk diletakkan pada titik-titik rawan," katanya.

    Sebelumnya, Badan Geologi Kementerian ESDM merilis wilayah potensi gerakan tanah/longsor dan banjir di wilayah Sumatera Barat pada Januari 2017. Potensi gerakan tanah tersebut dinyatakan dalam dua tingkatan potensi, yaitu menengah dan tinggi. Potensi menengah artinya bila terjadi curah hujan di atas normal, bisa terjadi pergerakan tanah terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah, sungai, gawir, dan tebing jalan.

    ANTARA

    Baca juga:
    2 Tragedi 1 Januari
    Tito Karnavian Lantik 9 Perwira Tinggi Polri


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ponsel Tanpa IMEI Terdaftar Mulai Diblokir pada 17 Agustus 2019

    Pemerintah akan memblokir telepon seluler tanpa IMEI terdaftar mulai 17 Agustus 2019 untuk membendung peredaran ponsel ilegal di pasar gelap.