Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hercules Jatuh, DPR Minta TNI Investigasi Perawatan Pesawat

image-gnews
Prajurit TNI, Polri dan warga mengevakuasi puing pesawat Hercules yang jatuh di kawasan Gunung Lisuwa, Kampung Maima, Distrik Minimo, Kabupaten Jayawijaya, 18 Desember 2016. Pesawat TNI AU C-130 Hercules bernomor ekor A-1334 yang membawa 13 awak mengalami musibah saat melakukan misi
Prajurit TNI, Polri dan warga mengevakuasi puing pesawat Hercules yang jatuh di kawasan Gunung Lisuwa, Kampung Maima, Distrik Minimo, Kabupaten Jayawijaya, 18 Desember 2016. Pesawat TNI AU C-130 Hercules bernomor ekor A-1334 yang membawa 13 awak mengalami musibah saat melakukan misi "navigation exercise" dan pengangkutan logistik Pemda Papua pada Minggu (18/12) pagi. ANTARA FOTO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, Charles Honoris, mengatakan TNI harus menginvestigasi secara komprehensif perawatan dan pengelolaan skuadron pesawat miliknya. Ia juga menambahkan, harus ada reformasi pengelolaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), menyusul jatuhnya pesawat Hercules C-130 di Papua, pada Ahad, 18 Desember 2016.

"Hercules tipe ini memang sudah tua karena diproduksi tahun 1964. Tetapi bukan berarti usia perawatan tersebut membuatnya tidak aman untuk diterbangkan," ujar Charles, di Jakarta, Senin, 19 Desember 2016.

Dia mengatakan pesawat jenis Hercules dengan usia yang sama, masih banyak digunakan di berbagai negara dengan optimal. Tetapi, dengan catatan, perawatannya baik.

Selain keterbatasan anggaran, Charles mengatakan, ada antrean yang harus dilewati untuk pengadaan pesawat angkut militer baru. "Pascakecelakaan Hercules di Medan beberapa waktu yang lalu, kami mendapatkan informasi bahwa dari 24 unit pesawat Hercules yang kita punya hanya 11 yang dalam kondisi siap terbang," katanya.

Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) itu, dari total 50 pesawat angkut yang dimiliki Indonesia, hanya 24 unit yang bisa terbang. Hal itu tentunya harus menjadi bahan evaluasi bagi TNI AU terkait perawatan dan pengelolaan pesawat terbang TNI.

"Terkait kebijakan anggaran, untuk tahun 2017, anggaran untuk TNI AU memang paling kecil. Dari rencana anggaran Rp 108 triliun matra udara hanya mendapat alokasi Rp 13,8 triliun," katanya.

Charles menegaskan fraksi PDI Perjuangan terus mendorong agar anggaran pertahanan dari tahun ke tahun terus meningkat dan seimbang sesuai dengan kebutuhan riil sektor pertahanan. Dia mendukung penuh pemerintah menaikkan anggaran pertahanan sampai 2019 sebesar Rp 250 triliun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Masih hangat dalam memori kita tentunya dalam setahun terakhir insiden kecelakaan yang melibatkan pesawat TNI baik itu penumpang maupun pesawat tempur sudah terjadi setidaknya 5 kali," ujarnya.

Dia mengatakan prajurit TNI dilatih dan dididik untuk menghadapi ancaman dan musuh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bukan untuk mati karena kelalaian institusi sehingga jangan jadikan pesawat dan alutsista sebagai peti mati prajurit.

Pesawat Hercules milik TNI AU hilang kontak sekitar pukul 06.05 WIT pada Ahad, 18 Desember 2016. Pesawat itu terbang dari Timika menuju Wamena. Pesawat jatuh setelah diduga menabrak Gunung Tugima, di Kampung Minimo, Distrik Maima, Kabupaten Jayawijaya. Akibat kecelakaan ini, seluruh penumpang pesawat berjumlah 13 orang meninggal dunia.

Pesawat tersebut selain melaksanakan misi latihan navigasi, juga tengah membawa logistik untuk Pemerintah Daerah Papua.

ANTARA

Baca juga:
Ada Pesan Khusus pada Pecahan Rupiah Baru
Jokowi Perintahkan Polisi Tindak Tegas Ormas Pelaku Sweeping
Sweeping Restoran di Solo, Pelaku Lukai 3 Perempuan

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Revisi UU IKN Akan Disahkan dalam Rapat Paripurna Pekan Depan

10 jam lalu

Pimpinan Komisi II Ahmad Doli Kurnia saat ditemui usai Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan pemerintah tentang Ibukota Nusantara di Gedung Nusantara, Selasa, 19 September 2023. TEMPO/Han Revanda Putra
Revisi UU IKN Akan Disahkan dalam Rapat Paripurna Pekan Depan

Revisi UU IKN akan dibawa ke rapat paripurna pekan depan. Beberapa pasal diubah dan disesuaikan.


Fraksi Gerindra DPR Tegaskan Pengesahan RUU ASN Solusi Terbaik Untuk Honorer

11 jam lalu

Fraksi Gerindra DPR Tegaskan Pengesahan RUU ASN Solusi Terbaik Untuk Honorer

Fraksi Partai Gerindra DPR RI, dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap pengesahan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN)


Jadi Hakim MK, Arsul Sani Diminta Segera Mundur dari DPR dan Pimpinan Partai

18 jam lalu

Calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 26 September 2023. Komisi III DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap tujuh orang calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggantikan posisi Wahiduddin Adams. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jadi Hakim MK, Arsul Sani Diminta Segera Mundur dari DPR dan Pimpinan Partai

Arsul Sani resmi terpilih jadi Hakim MK. diminta segara mengajukan pengunduran diri dari DPR RI dan pimpinan partai.


Revisi UU ASN Masuk ke Tahap Pengambilan Keputusan Tingkat I

21 jam lalu

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas di acara Town Hall Meeting Transformasi Riset dan Inovasi Menuju Indonesia Emas 2024 di Auditorium Gedung BJ Habibie, Jakarta, Selasa, 5 September 2023.Foto: Maria Fransisca Lahur
Revisi UU ASN Masuk ke Tahap Pengambilan Keputusan Tingkat I

Revisi UU ASN akhirnya dibahas pada rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I antara pemerintah dengan DPR.


Profil Arsul Sani, Calon Hakim MK Usulan DPR

21 jam lalu

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani. Foto: Jaka/rni
Profil Arsul Sani, Calon Hakim MK Usulan DPR

Arsul Sani terpilih secara aklamasi oleh Komisi III DPR sebagai calon Hakim MK. Ini profilnya.


Penjelasan Bambang Pacul soal Permintaan ke Calon Hakim MK agar Konsultasi Sebelum Putus Perkara

23 jam lalu

Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto, menemui wartawan usai Gelar Uji Kelayakan Calon Hakim MK di Kompleks Senayan pada Senin, 25 September 2023. Tempo/ Adil Al Hasan
Penjelasan Bambang Pacul soal Permintaan ke Calon Hakim MK agar Konsultasi Sebelum Putus Perkara

Bambang Pacul menyatakan tak bermaksud menganggu independensi Hakim MK.


Kritik Kinerja Pertamina, Anggota DPR: Tidak Ada yang Bisa Dibanggakan

1 hari lalu

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan PT Kilang Pertamina Internasional, PT Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina Power Indonesia, PT Pertamina Gas Negara, dan PT Pertamina International Shipping di Gedung Nusantara 1, DPR RI, Jakarta, Selasa, 26 September 2023. TEMPO/Defara Dhanya
Kritik Kinerja Pertamina, Anggota DPR: Tidak Ada yang Bisa Dibanggakan

Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron meminta kepada enam subholding Pertamina untuk menyampaikan satu hal yang bisa membanggakan Indonesia.


MKD Awards beri apresiasi anggota DPR berkinerja baik

1 hari lalu

MKD Awards beri apresiasi anggota DPR berkinerja baik

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI akan menggelar MKD Awards sebagai ajang pemberian apresiasi penghargaan


Dosen Hukum UGM Sebut Konsultasi Hakim MK ke DPR Bentuk Kartelisasi Politik

1 hari lalu

Suasana di Ruang Rapat Komisi III DPR saat uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap 8 calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin, 25 September 2023. Tempo/ Adil Al Hasan
Dosen Hukum UGM Sebut Konsultasi Hakim MK ke DPR Bentuk Kartelisasi Politik

Bambang Pacul sebelumnya menanyakan kesediaan calon hakim MK Firdaus Dewilmar untuk hadir di Komisi III terlebih dahulu sebelum memutuskan perkara.


Cerita Kaesang Diledek dan Diejek Setelah Terima KTA PSI

1 hari lalu

Ketua Umum terpilih Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangarep usai memberikan pidato politik pertamanya pada acara Kopdarnas Deklarasi Politik PSI di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Senin, 25 September 2023. Kaesang resmi menggantikan posisi Giring Ganesha yang kini diangkat sebagai Dewan Pembina PSI. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Cerita Kaesang Diledek dan Diejek Setelah Terima KTA PSI

Ketum PSI Kaesang Pangarep menceritakan pengalamannya diejek setelah menjadi anggota PSI. Juga dihujat di media sosial.