TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Yayat Sudrajat, mengatakan serangan siber merupakan keniscayaan. Pasalnya, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sudah masuk ke sektor-sektor strategis nasional. Yayat mengatakan upaya pencegahan serangan siber amat diperlukan.
"Dampak serangan siber ini bisa lumpuhkan infrastruktur pemerintah. Bisa juga mengadu domba," kata Yayat dalam seminar Korea-Indonesia Cyber Security Joint Seminar di Jakarta, Rabu, 14 Desember 2016. Beberapa infrastruktur yang masuk dalam kategori strategis nasional ialah sektor perbankan, transportasi publik, dan layanan publik.
Yayat menjelaskan langkah pencegahan serangan siber harus dilakukan secara integrasi. Saat ini sistem keamanan yang ada masih berjalan masing-masing di kementerian atau lembaga pemerintah. Hal itu terjadi karena ada perbedaan pandangan dalam hal tata kelola.
Lebih lanjut, menurut Yayat, serangan siber di Indonesia relatif masih dalam level yang rendah. Kendati demikian, pemerintah tetap harus waspada. Sebab, kata dia, serangan siber yang bisa terjadi di Indonesia berpeluang memecah belah masyarakat.
Baca:
8 Taipan Tak Punya NPWP, Istana: Harus Dikejar
Pensiun dari Tempo, Ini Kesan-kesan Bambang Harymurti
Teh Pucuk Harum Hanya 5 Tahun Kuasai Pasar, Ini Strateginya
MK Akan Putuskan Uji Materi Undang-Undang Amnesti Pajak
Kemenkopolhukam sebenarnya sedang menginisiasi proses pembentukan Badan Cyber Nasional. Nantinya akan ada 12 kementerian atau lembaga yang bergabung dalam BCN. Saat ini, kata Yayat, Kemenkopolhukam tengah mencari sistem yang akan diterapkan BCN.
Yayat mengatakan pemerintah menggelar seminar cyber security bersama Korea Selatan. "Kami sedang menjajaki kerja sama apa yang bisa dilakukan," kata Yayat.
Dalam seminar cyber security, salah satu sistem informasi dari Korea Selatan yang ditawarkan ialah pentingnya membangun data center untuk mendukung kebijakan e-goverment. Korea Selatan sendiri mempunyai National Computing and Information Service.
Melalui lembaga itu berbagai kebijakan dan layanan pemerintah terintegrasi dalam sistem informasi terpusat. Salah satu manfaat yang didapat dari NCIS bagi Korea ialah penghematan biaya produksi di berbagai proyek yang sedang dikerjakan pemerintah.
Pemerintah Korea Selatan bisa melakukan efisiensi sebesar 30 persen di proyek-proyek pemerintah.
ADITYA BUDIMAN
